Jumlah Gaji Presiden,Ketua DPR, Menteri,Gubernur dan Bupati

Daftar penghasilan pejabat negara per bulan, yang dikeluarkan kepala bagian anggaran keuangan tertanggal 28 Januari 2005. 

• Presiden:

Gaji pokok Rp 30.240.000
Tunjangan jabatan Rp 32.500.000
Total Rp 62.740.000.

• Wakil Presiden:

Gaji Pokok Rp 20.160.000
Tunjangan jabatan Rp 22.000.000
Total Rp 42.160.000

• Ketua DPR:

Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.968.000
Total Rp 30.908.000

• Ketua Mahkamah Agung (MA):

Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 24.390.000

• Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 18.900.000
Total Rp 23.940.000

• Wakil Ketua DPR:

Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 2.000.000
Komunikasi Intensif Rp 4.554.000
Total Rp 26.774.000

• Wakil Ketua MA:

Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Uang paket Rp 450.0000
Total Rp 20.670.000

• Wakil Ketua BPK:

Gaji pokok Rp 4.620.000
Tunjangan jabatan Rp 15.600.000
Total Rp 20.220.000

• Ketua Muda MA:

Gaji pokok Rp 4.410.000
Tunjangan jabatan Rp 10.100.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.960.000

• Anggota DPR sebagai Ketua Komisi atau Badan:

Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.460.000
Komunikasi Intensif Rp 4.140.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.500.000

• Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi atau Badan:

Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 4.300.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 28.340.000

• Anggota DPR sebagai Anggota Komisi atau Badan:

Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 2.000.000
Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000
Komunikasi Intensif Rp 4.410.000
Bantuan listrik Rp 4.000.000
Total Rp 27.760.000

• Anggota MA:

Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Uang paket Rp 450.000
Total Rp 14.350.000

• Anggota BPK

Gaji pokok Rp 4.200.000
Tunjangan jabatan Rp 9.700.000
Total Rp 13.900.000

• Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat atau disetarakan dengan Menteri Keuangan:

Gaji pokok Rp 5.040.000
Tunjangan jabatan Rp 13.608.000
Total Rp 18.648.000

• Kepala Daerah Provinsi:

Gaji pokok Rp 3.000.000
Tunjangan jabatan Rp 5.400.000
Total Rp 8.400.000

• Wakil Kepala Daerah Provinsi:

Gaji pokok Rp 2.400.000
Tunjangan jabatan Rp 4.320.000
Total Rp 6.720.000

• Kepala Daerah Kabupaten/kota:

Tunjangan pokok Rp 2.100.000
Tunjangan jabatan Rp 3.780.000
Total Rp 5.880.000

• Wakil Kepala Daerah

Gaji pokok Rp 1.800.000
Tunjangan jabatan Rp 3.240.000
Total Rp 5.040.000

Daftar ini dikeluarkan Kepala Bagian Anggaran Departemen Keuangan Wahyu Prameswari, ditandatangi pada tangagl 28 januari 2005 sebelum disesuaikan dengan anggaran kenaikan APBN 2006.

Antara Konfrontasi Malaysia dan Politik Luar Negeri Indonesia

     Secara resmi, politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia secara resmi merdeka untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, dan tidak memihak pada satu blok tertentu. Sedangkan Aktif maksudnya, Indonesia selalu ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Jadi, Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya itu seharusnya tidak memihak salah satu kelompok tertentu dan giat ikut mengusahakan perdamaian dunia.

     Tetapi, pada kenyatannya pada masa Demokrasi Terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu sudah tidak murni lagi. Hal ini ada hubunganannya dengan penetapan Manipol/USDEK sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Menurut Manipol, tujuan revolusi jangka pendek adalah perjuangan antiimperialisme.

     Dalam politik luar negeri bertujuan melenyapkan imperialisme di mana-mana dan menciptakan perdamaian abadi. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu adalah tidak mengenal kompromi. Jadi harus radikal, revolusioner. Pada waktu itu negara-negara barat banyak yang dipandang sebagai imperialisme, neokolonialisme. Akibat dari pandangan semacam ini maka pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada waktu itu menjadi condong ke Blok Timur dan menetang Blok Barat.

     Tahun 1963, Indonesia melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. Alasannya, pembentukan negara Malaysia pada tanggal 16 September 1963 oleh Inggris, yang memasukkan Kalimantan Utara sebagai wilayahnya. Pembentukan negara Malaysia ini dinilai oleh Pemerintah Orde Lama Indonesia sebagai boneka imperialis Inggris yang mengepung Indonesia. Sehingga menurut Manipol, semua itu harus diselesaikan secara radikal, revolusioner.Oleh karena itu, pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan komando pengganyangan Malaysia, yang terkenal dengan sebutan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

     Politik konfrontasi Malaysia itu ternyata sangat merugikan bagi negara dan rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat beberapa akibatnya, yaitu:

1. Terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga dekat seperti Malaysia, Singapura dan Australia, sehingga menghambat kelancaran hubungan ekonomi.
2. Negara-negara lain, terutama negara-negara Barat menjauhkan diri dari Indonesia. Akibatnya enggan mengadakan kerja sama untuk pembangunan dalam negeri Indonesia. Apalagi setelah Indonesia zaman Orde Lama itu menyatakan keluar dari PBB.
3. Pembangunan di dalam negeri mengalami kemacetan, karena perhatian pemerintah banyak dicurahkan ke politik konfrontasi.

     Dengan keadaan itu, negara dalam keadaan lemah. Keadaan lemah dan situasi konfrontasi itu dimanfaatkan oleh PKI guna menarik dan mempengaruhi rakyat. Melalui propaganda menonjolkan dirinya, bahwa partainyalah yang paling revolusioner menentang neokolonialisme dan imperialisme. Apalagi PKI pada waktu itu selalu mendapat angin baik dari Presiden Soekarno. Tetapi dibalik itu sebenarnya PKI telah merintangi kemajuan dan menghambat pembangunan nasional.

Sitem Deomokrasi Yang Baik Untuk Indonesia

    Bangsa Indonesia pada hari ini memperingati ulang tahun Proklamasi Keerdekaannya ke 65. Pada hari bahagia ini penulis terlebih dahulu menyampaikan Selamat Ulang Tahun kepada seluruh bangsa Indonesia dengan rasa keharuan mengingat perjuangan kita untuk mencapai dan membela kemerdekaan bangsa yang tidak ringan dan banyak pengorbanan.

    Dalam perjuangan kita itu telah tercapai banyak keberhasilan, khususnya kemampuan kita menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia terhadap segala usaha dari luar dan dalam negeri untuk meniadakan kemerdekaan kita.Akan tetapi dengan rasa prihatin harus kita akui bahwa masih banyak yang belum berhasil kita lakukan, khususnya belum terwujudnya Pancasila Dasar Negara RI sebagai kenyataan dalam kehidupan bangsa. Demikian pula masih luasnya kemiskinan meliputi kehidupan rakyat Indonesia. Juga belum terwujud kehidupan demokrasi yang cocok sehingga turut menjadi sebab penting rendahnya kesejahteraan bagi rakyat unumnya.

Demokrasi di Indonesia harus berdasar Pancasila

    Bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan Filsafah Bangsa. Dengan begitu segala kehidupan yang bersangkutan dengan Negara RI harus dilandasi Pancasila, termasuk pelaksanaan Demokrasi. Ini lebih diperkuat oleh kesadaran bangsa Indonesia bahwa Pancasila adalah Jatidiri Bangsa. Sebetulnya kata Demokrasi tidak ada dalam Pancasila. Akan tetapi pengertian yang terkandung dalam kata Demokrasi ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dalam Pancasila pengertian Demokrasi disebut Kerakyatan. Akan tetapi sesuai dengan judul tulisan ini dan perkembangan yang telah dan sedang terjadi di Indonesia maka selanjutnya digunakan kata Demokrasi yang sama dengan Kerakyatan dalam Pancasila.

    Karena pelaksanaan Demokrasi dalam kehidupan satu bangsa tidak dapat lepas dari Jatidiri dan Budaya bangsa, maka Demorasi di Indonesia tidak dapat dilandasi pandangan hidup yang bukan-Pancasila, seperti pandangan hidup dunia Barat yang mengedepankan Individualisme dan Liberalisme. Sebab nilai-nilai yang dikandung Pancasila sangat berbeda dengan pandangan hidup Barat itu. Maka kalau di Indonesia sejak Reformasi 1998 berlaku Demokrasi Barat yang landasannya individualisme-individualisme, maka ini merupakan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di Indonesia.

     Sejak bangsa Indonesia menyiapkan kemerdekaannya pada tahun 1945 selalu menjadi pertanyaan bagaimana sistem pemerintahan yang tepat dan paling bermanfaat untuk bangsa itu. Dengan kemudian ditetapkannya Pancasila sebagai Filsafah dan Pandangan Hidup Bangsa serta Dasar Negara Republik Indonesia, mulai jelas apa yang menjadi Tujuan Bangsa. Hal ini makin tegas setelah dirumuskan dan disetujui Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.

     Secara universal dan umum dapat dikatakan bahwa Demokrasi adalah sistem kenegaraan yang mengakui bahwa dalam negara itu Kedaulatan ada di tangan Rakyat. Hal ini menghasilkan sistem kenegaraan yang memungkinkan semua warga bangsa mempunyai kesempatan mewujudkan aspirasinya. 

     Dalam sejarah umat manusia tampak bahwa demokrasi berkembang sesuai dengan kondisi bangsa yang bersangkutan, termasuk nilai budayanya, pandangan hidupnya serta adat-istiadatnya. Dengan begitu tiap-tiap bangsa mempunyai caranya sendiri mewujudkan demokrasi. Hal iu antara lain tampak di Eropa Barat ; sekalipun bangsa-bangsa Eropa Barat mempunyai banyak kesamaan budaya, pandangan hidup dan adat-istiadat, namun demokrasi yang diwujudkan di masing-masing bangsa Eropa Barat tidak sama. Hal itu dapat dilihat pada perwujudan demokrasi di Perancis dan Inggeris yang tidak sepenuhnya sama. Bahkan antara bangsa Amerika Serikat dan Inggeris yang sama-sama digolongkan bangsa Anglo Saxon terdapat perbedaan besar dalam pelaksanaan demokrasi.

     Itu memberikan kesimpulan bahwa pengertian demokrasi bersifat universal, tetapi perwujudannya dan pelaksanaannya di tiap-tiap negara dilakukan sesuai budaya, pandangan hidup, jatidiri bangsa di negara itu. Tidak ada pelaksanaan atau perwujudan demokrasi yang universal dan berlaku bagi semua bangsa. Maka tidaklah benar anggapan sementara orang, termasuk di Indonesia, bahwa demokrasi Barat adalah pelaksanaan demokrasi yang universal dan harus diterapkan pada semua bangsa. Anggapan demikian sejak tahun 1945 ada pada sementara orang Indonesia, terutama mereka yang menyangsikan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi terutama kuatsekali setelah terjadi Reformasi pada tahun 1998.

Padahal demokrasi bangsa Indonesia tidak sama dan tidak harus sama dengan yang dilakukan bangsa lain, termasuk bangsa Barat yang pandangan hidupnya berbeda dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

    Ada perbedaan prinsipiil atau mendasar dalam pandangan hidup Barat dan Pancasila, seperti tempat Individu dalam pergaulan hidup. Dalam pandangan Barat individu adalah mahluk otonom yang bebas sepenuhnya untuk mengejar semua kehendaknya. Dalam pandangan itu individu membentuk kehidupan bersama dengan individu lain adalah karena dorongan rasionya untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya, bukan karena secara alamiah individu ditakdirkan hidup bersama individu lain.

Sebaliknya dalam pandangan Pancasila individu secara alamiah merupakan bagian dari kesatuan lebih besar, yaitu keluarga. Individu tidak bisa lepas dari Keluarga. Dalam keluarga tidak ada anggotanya yang sama benar, selalu ada perbedaan antara mereka. Akan tetapi sekalipun berbeda satu sama lain mereka merupakan anggota satu keluarga. Maka terjadi Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Oleh sebab itu pandangan Pancasila dan bangsa Indonesia adalah bahwa hidup merupakan Kebersamaan atau Kekeluargaan. Kehidupan dalam pandangan Pancasila dilakukan dalam Harmoni antara individu sebagai anggota keluaarga maupun sebagai anggota masyarakat. Individu diakui eksistensinya dan dibenarkan untuk mengejar yang terbaik baginya, tetapi itu tidak pernah lepas dari kepentingan Kebersamaan / Kekeluargaan. Ini berbeda mendasar dari individualisme dan liberalisme Barat. Perbedaan mendasar itu berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan demokrasi.

    Selain itu dalam pandangan Barat dalam negara harus berlaku sekularitas, yaitu terpisahnya Negara dan Agama. Maka demokrasi Barat bersifat sekuler, dalam arti bahwa tidak ada faktor Ketuhanan atau religie yang mempengaruhinya. Sebaliknya demokrasi Indonesia tidak dapat lepas dari faktor Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Memang NKRI bukan negara berdasarkan agama atau negara agama, namun ia bukan pula negara sekuler yang menolak faktor agama dalam kehidupan bernegara. Ada yang mengritik “sikap bukan ini bukan itu” sebagai sikap yang a-moral dan ambivalent, tetapi dalam perkembangan cara berpikir dalam melihat Alam Semesta, khususnya yang dibuktikan oleh Quantum Physics, hal ini fenomena normal dalam Alam ini. Maka karena sikap itu demokrasi Indonesia tidak pernah boleh lepas dari faktor moralitas.

    Dengan landasan individualisme-liberalisme di Barat individu selalu mencari keunggulan bagi dirinya. Sebab itu Demokrasi Barat cenderung diekspresikan mengejar kemenangan dan kekuasaan. Dalam demokrasi Barat adalah normal kalau partai politik mengejar kekuasaan agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingannya dengan seluas-luasnya (The Winner takes all). Ia hanya mengakomodasi kepentingan pihak lain karena dan kalau itu sesuai dengan kepentingannya. Jadi kalau ada sikap Win-Win Solution dilakukan di Barat, hal itu bukan karena prinsip Kebersamaan, melainkan karena faktor Manfaat semata-mata. Di Indonesia berdasarkan Pancasila demokrasi dilaksanakan melalui Musyawarah untuk Mufakat. Jadi dianggap tidak benar bahwa pihak yang sedikit jumlahnya atau minoritas dapat di”bulldozer” oleh pihak mayoritas yang besar jumlahnya. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya mengusahakan Win-Win Solution dan bukan karena faktor manfaat semata-mata. Namun demikian, kalau musyawarah tidak kunjung mencapai mufakat sedangkan keadaan memerlukan keputusan saat itu, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian didasarkan jumlah suara. Maka voting dilakukan karena faktor Manfaat. Jadi terbalik dari pandangan demokrasi Barat.

     Dalam demokrasi Indonesia tidak hanya faktor Politik yang perlu ditegakkan, tetapi juga faktor kesejahteraan bagi orang banyak sebagaimana dikehendaki sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Bahkan sesuai dengan Tujuan Bangsa dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan dan bukan demokrasi kekuasaan seperti di Barat. Hal itu kemudian berakibat bahwa pembentukan partai-partai politik yang juga dilakukan dalam demokrasi Indonesia, mengarah pada perwujudan kehidupan sejahtera bangsa Karena demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan, maka wahana pelaksanaan demokrasi Indonesia tidak hanya partai politik. Banyak anggota masyarakat mengutamakan perannya dalam masyarakat sebagai karyawan atau menjalankan fungsi masyarakat tertentu untuk membangun kesejahteraan, bukan sebagai politikus. Mereka tidak berminat turut serta dalam partai politik. Karena kepentingan bangsa juga meliputi mereka, maka selayaknya mereka ikut pula dalam proses demokrasi, termasuk demokrasi politik. Oleh sebab itu di samping peran partai politik ada peran Golongan Fungsional atau Golongan Karya (Golkar).

     Demikian pula Indonesia adalah satu negara yang luas wilayahnya dan terbagi dalam banyak Daerah dan banyak Etnik yang semuanya termasuk dalam Keluarga Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu di samping peran partai politik dan golkar, harus diperhatikan faktor Keterwakilan setiap Daerah dan Etnik dalam mengatur dan mengurus bangsa Indonesia sebagai satu Keluarga. Maka ada Utusan Daerah yang mewakili daerahnya dan etniknya masing-masing dalam menentukan jalannya Bahtera Indonesia. Dengan begitu jelas sekali bahwa Sistem Politik atau Demokrasi Pancasila mengutamakan keterwakilan, sebagaimana tertera dalam Sila 4 Pancasila, yaitu Kerakyatan dalam hikmah kebijaksanaan Permusyawaratan-Perwakilan. Sedangkan demokrasi Barat hanya mementingkan keterpilihan warga negara untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

    Sebagaimana prinsip Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan menjamin setiap bagian untuk mengejar yang terbaik, maka Daerah yang banyak jumlahnya dan aneka ragam sifatnya perlu memperoleh kesempatan mengurus dirinya sesuai pandangannya, tetapi tanpa mengabaikan kepentingan seluruh bangsa dan NKRI. Otonomi Daerah harus menjadi bagian penting dari demokrasi Indonesia dan mempunyai peran luas bagi pencapaian Tujuan Bangsa.

    Akan tetapi di samping ada perbedaan antara Demokrasi berdasarkan Pancasila dan Demokrasi Barat ada pula persamaannya. Oleh karena Demokrasi di dunia adalah perkembangan politik modern yang dimulai di dunia Barat, maka umumnya lembaga-lembaga demokrasi yang telah dikembangkan Barat digunakan dan dikembangkan bagian dunia lainnya. Istilah-istilah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif digunakan secara umum dengan diterjemahkan ke bahasa bangsa yang menggunakannya.

Lembaga Perwakilan Rakyat diadakan pula dalam Demokrasi berdasarkan Pancasila dengan istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Untuk Eksekutif digunakan kata Presiden sebagai Kepala Negara, karena bangsa Indonesia tidak membangun kerajaan atau kekaisaran , melainkan negara berbentuk Republik. Demikian pula Menteri sebagai pembantu Presiden. Juga dibentuk Partai-Partai Politik sebagai organisasi warga negara berkumpul untuk mengedepankan aspirasinya. Diadakan Pemilihan Umum di mana Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Lembaga Perwakilan Rakyat.

     Dengan begitu terjadi perbedaan antara demokrasi berdasarkan Pancasila dan demokrasi Barat karena ada perbedaan prinsipiil dalam pandangan hidup dan budaya bangsa. Akan tetapi ada persamaan yang bersangkutan dengan bangunan kelembagaan.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku bagi pelaksanaan demokrasi yang dilandasi Pancasila, maka telah disusun Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia. Hal itulah yang dilakukan para Pendiri Negara pada 18 Agustus 1945.Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan dasar untuk mengatur sistem pemerintahan dalam rangka demokrasi Indonesia. Yang dimaksud adalah UUD 1945 yang asli dan belum dirobah dengan 4 Amandemen tahun 2002. Sebab setelah ada 4 Amandemen itu hakikatnya UUD 1945 telah berubah jiwanya dari Pancasila ke individualis-liberalis. Jadi tidak cocok dengan keperluan kita. Sebab itu harus kita kembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada kondisinya yang asli agar kehidupan bangsa Indonesia berjalan sesuai dengan Pancasila Dasar Negara RI.

     Untuk mengembalikan UUD 1945 ke aslinya ada 2 alternatif jalan. Yang pertama adalah mengembalikan UUD 1945 yang asli sebagai UUD yang sah. Ini dapat dilakukan melalui berbagai kemungkinan, seperti didekritkan oleh Presiden RI, melalui keputusan DPR minta MPR bersidang atau melalui Referendum.

Yang kedua adalah melalui proses pengkajian kembali UUD 1945 yang telah di-amandemen. Pengkajian ini dilakukan tim yang diprakarsai dan dipimpin pimpinan MPR. Karena posisi dan fungsi MPR telah sangat dirugikan oleh UUD 1945 yang di-amandemen maka ada kemungkinan besar pimpinan MPR bersedia melakukannya. Pegkajian itu harus menghasilkan UUD yang sesuai dengan UUD 1945 asli, meskipun tidak mustahil dengan tambahan untuk penyempurnaannya.

Jalan pertama, terutama melalui satu dekrit Presiden RI, adalah cara paling cepat. Akan tetapi secara politik dipertanyakan apakah Presiden RI bersedia melakukannya, apalagi sekarang. Jalan DPR akan amat sukar berhasil karena akan ditentang banyak anggota DPR yang diuntungkan oleh keadaan UUD 1945 setelah di-amandemen. Sedangkan melalui referendum juga memerlukan persetujuan DPR yang amat besar kemungkinan menolak.

     Jadi harus ditempuh jalan kedua, yaitu melalui pengkajian yang dilakukan oleh satu tim yang diprakarsai pimpinan MPR sekarang. Ini satu proses lama tapi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebab melalui pengkajian kembali dapat dihilangkan semua akibat buruk dari amandemen, yaitu yang membuat Batang Tubuh UUD bertentangan dengan Pembukaannya sendiri. Selain itu dapat dilakukan penyempurnaan UUD 1945, kalau dianggap perlu, dengan mengadakan penambahan. Akan tetapi tidak dalam bentuk amandemen melainkan sebagai addendum UUD 1945. Juga Penjelasan UUD harus dikembalikan, karena UUD tanpa Penjelasan kurang menjamin adanya pemahaman yang benar dari isi UUD itu. Dengan semangat yang kuat untuk mempunyai kembali UUD 1945 sesuai dengan Pancasila kita harapkan pengkajian ini dapat dilakukan secepat dan setepat mungkin.

     Dalam pengkajian itu penting sekali ditegakkan kembali fungsi dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaksana Kedaulatan Rakyat. Fungsi dan peran MPR ini telah ditiadakan oleh amandemen 2002 dan MPR sekarang hanya merupakan lembaga yang menghimpun keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang akhir ini adalah satu lembaga yang tidak terdapat dalam UUD 1945 yang asli. Mungkin badan itu dibentuk karena para pemrakarsa amandemen diilhami badan perwakilan di AS yang namanya Senate yang bersama-sama House of Representatives membentuk Congress. Akan tetapi MPR di sistem politik Indonesia jauh berbeda fungsi dan perannya dari Congress di AS.

Sebagai Penjelmaan Rakyat, MPR memegang kekuasaan tertinggi di NKRI. Anggota MPR terdiri atas warga negara yang dipilih dalam Pemilihan Umum, wakil Golongan yang ditentukan oleh Organisasi Golongan Karya dan utusan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

    MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang harus menjadi pedoman segala kegiatan Negara dan Bangsa untuk masa mendatang. Ia mengangkat Presiden RI untuk memegang kekuasaan pemerintahan dan melaksanakan GBHN. Serta menetapkan Wakil Presiden RI untuk membantu Presiden RI. Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI langsung oleh Rakyat sebagaimana sekarang terjadi menambah legitimacy Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan bahwa MPR memegang kekuasaan tertinggi di NKRI.

Di samping Presiden RI ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sama tinggi kedudukannya dengan Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang selalu memerlukan persetujuan DPR, termasuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan jalan itu DPR menjalankan kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Presiden. Karena pengawasan ini erat hubungannya dengan pelaksanaan GBHN yang berasal dari MPR, maka DPR melakukan pengawasan atas nama MPR. Sebab itu anggota DPR berasal dari MPR yang menetapkan separuh dari jumlah anggotanya menjadi anggota DPR. Dengan begitu dalam DPR perlu ada anggota yang berasal dari Parpol, wakil Golongan maupun Utusan Daerah karena semua mereka sebagai bagian dari Penjelmaan Rakyat berkepentingan atas pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Presiden RI didampingi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang pimpinan dan anggotanya ditetapkan melalui undang-undang. DPA memberikan advis kepada Presiden, diminta atau tidak diminta. Selain itu Presiden RI didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga dibentuk berdasarkan undang-undang. BPK berfungsi untuk memeriksa tanggungjawab keuangan negara dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR.

     Presiden RI juga didampingi Mahkamah Agung (MA) yang dibentuk menurut undang-undang. MA memimpin seluruh badan kehakiman NKRI yang dibentuk menurut undang-undang.

Untuk menjalankan pemerintahan Presiden RI mengangkat Menteri-Menteri yang memimpin departemen pemerintahan atau memimpin badan non-departemen. Presiden RI, Wakil Presiden RI beserta semua Menteri merupakan Pemerintah RI. Di dalam menjalankan fungsi pemerintahan Presiden bertanggungjawab kepada MPR, sedangkan para Menteri bertanggungjawab kepada Presiden RI.

Indonesia terdiri dari Daerah-Daerah Tingkat Satu atau Provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang. Demikian pula Daerah Tingkat Satu terdiri dari Daerah Tingkat II atau Kabupaten dan Kota yang juga dibentuk dengan undang-undang. Untuk memberikan otonomi yang luas kepada Daerah maka semua Daerah Tingkat Dua adalah daerah otonom. Sedangkan Daerah Tingkat Satu memegang kekuasaan pemerintahan yang mewakili Pusat dalam memimpin Daerah Tingkat Dua sebagai bagian integral NKRI. Atas dasar itu Kepala Daerah Tingkat Dua, yaitu Bupati dan Wali Kota, dipilih langsung oleh Rakyat, kecuali pimpinan Kota yang berada di Daerah Tingkat Satu Jakarta Raya. Setiap Daerah Tingkat Dua mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk Dua yang anggotanya dipilih oleh Rakyat untuk mereka yang berasal dari partai politik; selain itu ada anggota yang ditetapkan oleh Sekber Golkar. DPRD II membantu Bupati / Wali Kota dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Dalam menjalankan pekerjaannya Bupati / Wali Kota bertanggungjawab kepada Gubernur / Kepala Daerah Tingkat Satu. Kepala Daerah Tingkat Satu, yaitu Gubernur, ditetapkan oleh Presiden RI berdasarkan usul yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Satu . Gubernur merupakan perpanjangan Pemerintah Pusat untuk mengatur jalannya pemerintahan di Daerah Tk I sesuai dengan ketentuan otonomi daerah. Dalam pekerjaannya Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden RI. Gubernur dibantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Satu yang anggotanya dipilih oleh Rakyat dan ditetapkan oleh Sekber Golkar. Gubernur bersama DPRD I menetapkan Utusan Daerah untuk duduk dalam MPR.

     Masyarakat membentuk Partai-partai politik (Parpol) untuk memperjuangkan aspirasinya. Anggota Parpol dalam Pemilihan Umum dipilih oleh Rakyat untuk menjadi wakil rakyat dalam MPR dan juga untuk menjadi wakil rakyat dalam DPRD Tingkat I dan Tingkat II. Selain itu dibentuk Organisasi Golongan Karya yang menghimpun para warga negara yang memperjuangkan aspirasinya melalui pekerjaan fungsional dalam masyarakat. Organisasi ini menetapkan wakil golongan untuk duduk dalam MPR, DPRD Tingkat I dan Tingkat II.

     UUD 1945 di samping mengatur Demokrasi Politik juga mengatur Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Sosial. Dengan begitu terwujud kehidupan bangsa yang tenteram-damai-produktif dan tidak terganggu oleh konflik antara golongan kaya dan miskin, antara Pusat dan Daerah, antara etnik yang berbeda, atau antara umat agama yang beda. Demokrasi baru dapat dikatakan berjalan baik di Indonesia, kalau baik Demokrasi Politik maupun Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Sosial menjadi kenyataan.

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas tentang Demokrasi berdasarkan Pancasila atau Demokrasi Indonesia, maka demokrasi yang sekarang berlaku dan berjalan di Indonesia amat besar kekurangannya, bahkan banyak aspeknya yang secara mendasar bertentangan dengan Pancasila. Juga perilaku para pelaku dalam bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudakatif, serta warga masyarakat banyak sekali yang tidak sesuai dengan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Faktor Manusia dalam Demokrasi Indonesia

      Demokrasi Indonesia tidak akan berfungsi dengan baik kalau hanya didasarkan pada Sistemnya yang benar. Yang tidak kurang penting, bahkan lebih penting, adalah Manusia yang menjalankan Sistem itu. Ada orang yang mengatakan bahwa yang utama adalah terbentuknya Sistem yang baik dan tepat, Sebab Sistem yang baik dalam prosesnya akan membentuk Manusia yang baik dan tepat. Akan tetapi pendapat demikian tidak memperhatikan kenyataan bahwa Sistem yang baik dan tepat adalah hasil Manusia, bukan turun begitu saja dari langit. Agama pun diturunkan ke Bumi oleh Tuhan melalui peran Nabi dan Rasul. Kemudian sebelum Sistem itu menghasilkan Manusia yang tepat harus ada proses dalam berfungsinya Sistem tersebut. Proses ini pula harus dilakukan Manusia. Jadi jelas sekali bahwa demokrasi Indonesia yang baik tidak cukup dibangun dengan Sistem yang baik dan tepat, tetapi harus disertai keberadaan Manusia Indonesia yang baik dan tepat.

      Di sinilah bangsa Indonesia menghadapi pekerjaan rumah yang berat dan luas. Sebab dalam kenyataan faktor Manusia telah mengalami perkembangan yang demikian luas sehingga kondisinya sekarang sangat kurang sesuai dengan keperluan untuk menjalankan demokrasi Indonesia dengan baik.

Pertama, adalah pengaruh dari pandangan hidup dan cara berpikir yang berbeda, bertentangan dan berlainan dengan Pancasila. Karena bangsa Indonesia dan pimpinannya sejak 1945 telah mengabaikan pentingnya Pembangunan Bangsa (nation and character building) untuk dilakukan secara nyata dan tidak hanya dibicarakan saja, maka Pancasila yang sejak semula telah ditetapkan sebagai Dasar dan Filsafah Negara tidak pernah secara konsisten dijadikan kenyataan di Bumi da Indonesia. Malahan sebaliknya aspek-aspek penting yang tadinya masih ada dalam masyarakat, seperti sikap hidup Gotong Royong, makin hilang.

Sebab telah berkembang dinamika dunia Barat yang amat agressif untuk menguasai dunia. Kalau hal itu sebelumnya dilakukan melalui kekuasaan imperialisme dan kolonialisme, sejak abad ke 20 juga dan terutama dilakukan dengan meluaskan sikap hidup dan cara berpikir Barat ke seluruh umat manusia. Dengan berbagai jalan individualisme-liberalisme disebarkan, khususnya melalui pendidikan, sehingga makin banyak manusia Indonesia terpengaruh untuk menerima pandangan hidup itu dan menganggapnya paling baik. Hal ini diperkuat oleh sifat Manusia Indonesia yang senang menganggap segala sesuatu dari luar negeri, apalagi dari Barat yang secara materiil telah maju, lebih baik dari apa yang ada di Indonesia. Ketika pimpinan dan masyarakat di Indonesia melihat dampak usaha Barat itu maka sikapnya terutama reaktif belaka tanpa ada usaha untuk menjalankan dan memperkuat usaha menjadikan Pancasila kenyataan di Indonesia. Pancasila tinggal sebagai semboyan belaka, bahkan banyak pemimpin Indonesia bersikap dan bertindak bertentangan dengan Pancasila. Akibatnya dapat dilihat dengan jelas ketika terjadi Reformasi pada tahun 1998.

      Memang Indonesia memerlukan satu reformasi, mungkin lebih tepat istilah restorasi, yaitu usaha untuk memperbaiki keadaan untuk menjadikan Pancasila kenyataan yang mantap di Indonesia. Akan tetapi yang terjadi adalah justru sebaliknya, Reformasi menjadi jalan untuk mengembangkan individualisme-liberalisme menggantikan peran Pancasila sebagai Dasar Negara. Hal itu nyata sekali dalam berhasilnya UUD 1945 di-amandemen pada tahun 2002. Keberhasilan itu tentu akan diikuti langkah-langkah berikut agar akhirnya Pancasila tidak ada lagi di Indonesia. Yang jelas nampak terjadi adalah perkembangan ekonomi yang makin kuat mengikuti dasar individualisme-liberalisme. Proses ini dilakukan dan dipimpin oleh manusia Indonesia sendiri, dengan bantuan pihak asing yang berkepentingan. Itu berarti bahwa makin banyak manusia Indonesia yang setuju, atau sekurangnya tidak keberatan, kehidupan di Indonesia dilandasi individualisme-liberalisme. Namun sebaliknya dan anehnya pula, mereka tidak berani atau sanggup menyatakan pendapat mereka itu secara terbuka, apalagi terang-terangan memperjuangkan pandangan mereka untuk mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara RI. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh sikap munafik dari pada merupakan taktik perjuangan.

      Keadaan yang sudah cukup mengacaukan demokrasi Indonesia itu ditambah oleh sikap dan usaha agresif kalangan tertentu di Timur Tengah yang melawan dunia Barat yang hendak mendominasi dunia. Usaha kalangan itu diberi landasan agama Islam dan dilakukan secara fisik untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Memang Indonesia sebagai bangsa dengan umat Islam terbesar di dunia merupakan sasaran masuk akal bagi usaha kalangan Timur Tengah itu. Karena lemahnya Pancasila, maka usaha itu makin berhasil meluaskan dukungannya di Indonesia. Tujuan kalangan itu untuk mendirikan Negara Islam Indonesia jelas mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Caranya mencapai tujuan, antara lain dengan terorisme, menimbulkan masalah yang tidak sederhana bagi bangsa Indonesia dan berkembangnya demokrasi di Indonesia. Usaha dari luar ini juga berusaha mendapat dukungan luas dari manusia Indonesia.

      Kedua, kelemahan faktor Manusia ditimbulkan juga oleh sifat manja-mental. Manusia Indonesia pada dasarnya mempunyai kecerdasan yang tinggi, hal mana dibuktikan oleh banyak prestasi Manusia Indonesia kalau mengikuti pendidikan sekolah di dalam dan luar negeri. Akan tetapi karena ada sifat manja-mental maka ada kecenderungan kurangnya kemampuan atau kesediaan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Hal itu tampak jelas sekali dalam masyarakat, baik di lingkungan Eksekutif termasuk Birokrasi, Legislatif maupun Yudikatif. Bahkan juga di lingkungan Swasta dan bisnis yang seharusnya mengembangkan daya saing tinggi. Ada sikap Buat apa Capek, hal mana didukung kecakapan manusia itu mencari alasan pembenaran sikapnya.

      Itu sebabnya kita sering mendengar pemimpin atau calon pemimpin pemerintahan memberikan janji, tetapi jarang sekali janji itu menjadi kenyataan. Bahkan ada seorang mantan menteri yang secara terang-terangan mengatakan kepada orang yang menagih janjinya : Kamu toh sudah saya beri janji, itu sudah banyak ! Dari yang paling atas di negara ini hingga ke paling bawah manusia suka sekali berwacana tanpa diikuti realisasinya yang kongkrit.

      Mana mungkin terwujud demokrasi ekonomi kalau para pemimpin pemerintahan hanya mewacanakan kesejahteraan rakyat tanpa realisasinya. Masih ditambah lagi oleh sikap dan cara bekerja manusia di Birokrasi. Kalau pun Presiden dan menteri mau menetapkan usaha yang meningkatkan ksejahteraan rakyat, tidak jarang usaha itu berhasil nihil atau minimal karena manusia dalam Birokrasi tidak menjalankan kerjanya dengan semestinya. Bukannya mereka itu tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan ! Akan tetapi mereka berpikir, untuk apa harus kerja keras. Hal itu juga berpengaruh pada demokrasi politik, ketika para anggota DPR dan DPRD tidak malu-malu absen tidak menghadiri sidang. Kalau menghadiri sidang pun belum tentu mau bersikap giat mewujudkan apa yang mereka ketahui, bahkan apa yang mereka yakini, yang harus mereka lakukan sebagai wakil kepentingan Rakyat.

      Ketiga, kurang daya tahan masyarakat Indonesia menghadapi pengaruh Uang dan Benda. Memang materialisme makin meluas dan menguat di dunia dan mau tidak mau juga masuk Indonesia. Kalau masyarakat kurang mampu menghasilkan daya tahan terhadap dampak negatif materialisme, maka terjadi perkembangan yang amat merugikan. Sebab segala sesuatu hanya diukur dengan Uang dan Benda. Segala aspek kehidupan masyarakat dikuasai Uang dan Benda serta mereka yang menguasai Uang dan Benda.

Dan itulah yang terjadi di Indonesia dengan amat kuat. Dalam kehidupan politik setiap pemilihan tidak pernah lepas dari jumlah uang yang dikumpulkan calon yang ingin dipilih. Pemilihan Bupati dan bahkan anggota DPRD ditentukan oleh besarnya jumlah uang yang dapat dikumpulkannya, lebih besar lagi jumlah itu untuk calon Gubernur dan pasti makin besar untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal inilah yang membuat Korupsi hal yang mudah terjadi di Indonesia. Etika dan Moralitas makin sukar ditemukan dalam kehidupan, khususnya dalam dunia politik, kecuali dalam bentuk wacana dan pidato.

     Sebenarnya masyarakat dapat menimbulkan daya tahan untuk tidak dikuasai oleh Uang dan Benda. Sebagai contoh di Jepang adalah faktor Budaya Malu dan kuatnya Solidaritas Kelompok. Sehingga dengan begitu kuasa Uang dan Benda dapat diminimalkan. Indonesia yang selalu membanggakan perkembangan kuat dari Agama, baik Islam maupun lainnya, sebenarnya juga dapat membangun Daya Tahan itu Sebab ajaran Agama jelas sekali tidak membolehkan manusia dikuasai Uang dan Benda. Namun nampaknya di Indonesia perkembangan Agama dilihat sebagai hal terpisah dari keperluan Uang dan Benda. Sebab itu tidak mengherankan adanya pemimpin agama dan orang-orang yang menunjukkan kehidupan yang kuat agama,  ternyata korup atau suka sekali uang.

     Tiga hal itu, yaitu kekurangmampuan menghadapi perluasan pengaruh cara berpikir asing, sikap manja-mental dan kurangkemampuan menghadapi materialisme , merupakan tantangan utama bagi terwujudnya demokrasi Indonesia yang kita perlukan.

Kepemimpinan dan Pendidikan yang Tepat

      Usaha utama untuk mengatasi tantangan itu adalah Kepemimpinan dan Pendidikan.

Di samping itu sangat penting adanya manusia Indonesia yang tidak terlalu terpengaruh tiga faktor penghambat tadi sehingga dapat dinilai sebagai orang yang tidak lemah . Biasanya dalam segala hal, termasuk kecenderungan manusia yang lemah di Indonesia, dapat terjadi Perkecualian. Pasti masih ada manusia Indonesia yang cukup tegar menghadapi pengaruh usaha asing, tidak termasuk yang manja-mental dan mampu menghadapi Uang dan Benda secara proporsional. Melalui Manusia Indonesia yang merupakan Perkecualian itu kita harus menghasilkan Kepemimpinan dan Pendidikan yang efektif bagi kepentingan Indonesia dan Pancasila.Perkembangan Indonesia di masa depan sangat ditentukan oleh terwujudnya Kepemimpinan Nasional yang orang-orangnya termasuk perkecualian itu, orang-orang yang tidak tergolong lemah. Terutama diperlukan orang-orang yang yakin benar kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

     Dengan Kepemimpinan Nasional yang bersikap demikian, dapat diambil langkah-langkah untuk menjadikan Pancasila kenyataan di Indonesia. Itu dibarengi usaha memperkuat Pancasila sebagai keyakinan di lingkungan luas bangsa, termasuk di Daerah-Daerah, sehingga dapat menghadapi usaha agressif dari pihak penentang Pancasila secara efektif. Selain itu dapat diusahakan agar sifat manja-mental makin berkurang dan manusia Indonesia tidak kalah giatnya dalam kerja dengan manusia Asia lainnya. Demikian pula mampu melakukan usaha untuk makin mengurangi dampak negatif Benda dan Uang serta makin habisnya Korupsi di Indonesia.

    Usaha itu tidak lepas dari kemampuan Kepemimpinan Nasional untuk membangun dukungan di semua Daerah di Indonesia dan di segala lapisan masyarakat. Usaha ini sangat tergantung pada kemampuan untuk menemukan orang-orang yang termasuk Perkecualian di Pusat dan Daerah dan berbagai lingkungan Kerja, khususnya untuk menjadi critical mass dalam banyak perubahan yang harus dilakukan .

Namun usaha fundamental yang harus kita lakukan adalah Pendidikan. Sebab hanya melalui pendidikan yang tepat dapat kita bangun landasan untuk perkembangan manusia Indonesia di masa depan. Kita harus membangun manusia yang lebih cerdas dan pandai menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin maju. Akan tetapi tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting, adalah pembentukan karakter yang kuat pada manusia Indonesia. Dengan begitu pengetahuan dan kecakapan akan diterapkan dan diaplikasikan untuk kemajuan bangsa. Juga karakter yang kuat itu penting untuk membangun keyakinan pada Pancasila sebagai Dasar Negara. Akan dapat dibangun pula pemahaman bahwa moralitas sangat penting dan perlu dipunyai untuk menghadapi Materialisme yang makin agressif di mana-mana. Nasionalisme yang tumbuh kuat memungkinkan terwujudnya sikap yang melihat faktor luar negeri secara proporsional dan bermanfaat bagi perkembangan bangsa. Tidak menolak faktor asing dan mengambil yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia, tetapi mampu menolak pengaruh dan kecenderungan luar negeri yang tidak sesuai dengan keperluan bangsa Indonesia.

     Pendidikan karakter yang baik membangun manusia Indonesia sejak remaja untuk pandai hidup bersama secara harmonis, hidup berdisiplin, toleran terhadap orang lain disertai sopan santun sesuai adat istiadat bangsa. Akan tetapi juga membangun manusia Indonesia untuk selalu mengejar yang terbaik, berorientasi pada pencapaian prestasi (achievement oriented) , yang membuat dirinya dan bangsanya mandiri serta menjadikan segala keunggulan sumberdaya alam Indonesia memberikan manfaat bagi bangsanya. Ini semua memerlukan pelaksanaan pendidikan bermutu yang dilakukan melalui pendidikan dalam Keluarga, pendidikan Sekolah dan pendidikan Masyarakat.

     Mereka yang merupakan Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi tauladan bagi Keluarga-Keluarga Indonesia di mana-mana dan mengajak para pemimpin bangsa lainnya hal itu dalam melakukan pendidikan di keluarga masing-masing. Kepemimpinan nasional juga harus memilih orang-orang yang tepat untuk memimpin dan menyelenggarakan pendidikan sekolah yang amat luas itu dan menyediakan sumberdaya dan dana memadai untuk menjadikan pendidikan sekolah sukses dan keberhasilan nasional. Pendidikan Sekolah yang bermutu dilakukan di Pusat maupun Daerah dan harus mencapai seluruh rakyat secara adil dan merata. Terbentang dari Taman Kanak-Kanak hingga Pendidikan Tinggi serta berbagai kegiatan pendidikan yang memperkuat pendidikan sekolah formal. Kepemimpinan nasional harus merangsang terwujudnya pendidikan dalam masyarakat yang besar manfaatnya bagi masyarakat dan bangsa.

Melalui pendidikan ini akan berkembang Bangsa dan Manusia Indonesia yang dapat menjadikan Pancasila kenyataan dan kekuatan yang berguna tidak saja bagi Indonesia, tetapi juga bagi Dunia dan Umat manusia. Termasuk di dalamnya adalah terwujudnya Demokrasi Indonesia yang kita perlukan.

     Pendidikan harus menjadi Strategi Utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Nasional. Memang pelaksanaannya sukar mencapai hasil dalam waktu singkat dan memerlukan satu proses yang mungkin bertahun-tahun. Sebab itu diperlukan sikap bangsa yang konsisten dan ulet mengejar tujuan, terutama para pemimpinnya di semua lapisan dan aspek kehidupan, baik di Pusat maupun Daerah.

Dengan faktor Manusia yang makin kondusif maka akan terwujud kesesuaian antara Sistem dan Manusia sehingga Demokrasi Indonesia atau Demokrasi berlandaskan Pancasila akan berkembang dan makin kuat.

 

Sumber  :http://sayidiman.suryohadiprojo.com

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK INDONESIA

     Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Kesadaran etika yang merupakan kesadaran relational akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila  itu diyakini kebenarannya, kesadaran etika juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral Pancasila itu dapat di terapkan kedalam norma-norma yang di berlakukan di Indonesia .

      Pancasila juga sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran dari norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainya. Dalam filsafat Pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif (menyeluruh) dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai, Oleh karena itu suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praksis melainkan suatu nilai yan bersifat mendasar.
Nilai-nilai pancasila kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma tersebut meliputi norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Kemudian yang ke dua adalah norma hukum yaitu suatu sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, Pancasila juga merupakan suatu cita-cita moral yang luhur yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri sebagai asal mula (kausa materialis).
     Pancasila bukanlah merupakan pedoman yang berlangsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada giliranya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.
     Pancasila Sebagai Etika Politik :
- Pancasila berasal dari kata “panca” yang berarti lima dan “sila” berarti dasar. Jadi Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.
- Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.
- Politik merupakan  bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu.

                                                                     

• Pengertian Etika

     Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-aaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahasas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terntentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987).
    Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendir dan etika sosial merupakan kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

• Pengertian Politik

    Pengertian politik berasal dari kata Politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih.
     Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada.  Untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suartu kekuasaan, dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan. Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (statement of intents) yang tidak akan pernah terwujud. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai pplitik, lembaga masyarakat maupun perseorangan.

• Pengertian Etika Politik

     Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada bebagai bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan.dalam hal ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.
     Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.
Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat dijalankan secara obyektif.
     Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita The Rule Of Law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham kemanusiaan dan sturktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial.

• Lima Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila

     Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai lima prinsip itu berikut ini disusun menurut pengelompokan Pancasila, karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern.
1.  Pluralisme
Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme  mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang.
2.  Hak Asasi Manusia
Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusian yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian sebagai berikut.

a.   Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan karena pemberian Sang Pencipta .
b.    Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh Negara modern.

3. Solidaritas Bangsa
Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia.  Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.
4. Demokrasi
Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.
Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar yaitu :

1. Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas.
2. Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsur harkiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).

5. Keadilan Sosial
Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.
Untuk itu tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah:

1. Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial.
2. Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.
3. Korupsi

• Dimensi Politisi Manusia

A. Manusia sebagai Makhluk Individu – Sosial
     Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme, memandan manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Kalangan kolektivisme merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial saja. Manusia di pandang sebagai sekedar sarana bagi masyarakat. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial.
    Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa tergantung pada orang lain, hal ini di karenakan manusia sebagai warga masyrakat atau sebagai makhluk sosial. Manusia di dalam hidupnya mampu bereksistensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena dalam hubungannya dengan orang lain. Segala keterampilan yang dibutuhkannya agar berhasil dalam segala kehidupannya serta berpartisipasi dalam kebudayaan diperolehnya dari masyarakat.
     Dasar filosofis sebagai mana terkandung dalam Pancasila yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat manusia adalah bersifat ‘monodualis’. Maka sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, bukanlah totalitas individualistis ataupun sosialistis melainkan monodualistis.

B.  Dimensi Politis Kehidupan Manusia
    Berdasarkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagan hukum dan negara, sistem – sitem nilai serta ideologi yang memberikan legitmimasi kepadanya. Dalam hubungan dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politis manusia senntiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitn dengan kehidupan masyrakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis manakala diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai sutu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan di tentukan kembali oleh kerangka kehidupannya serta ditentukan kembali oleh tindakan – tindakannya.
     Dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundmental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakkan moral manusia.

•  Nilai-nilai Terkandung Dalam Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik

     Sila pertama ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ serta sila kedua ‘ Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ adalah merupakan sumber nilai –nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negeri di jalankan sesuai dengan:
a) Asas legalitas ( legitimasi hukum).
b) Di sahkan dan dijalankan secara demokratis ( legitimasi demokratis)
c) Dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip moral / tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral).
    Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasan, kenijaksanan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarka legitimasi moral religius ( sila 1 ) serta moral kemanusiaan ( sila 2). Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh krena itu ‘ keadilan’ dalam hidup bersama ( keadilan sosial ) sebgai mana terkandung dalam sila 5, adalah merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dan pnyelenggraan negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan, serta pembagian senantiasa harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.
Negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat ( sila 4). Oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasan negara. Oleh karena itu pelaksanaan dan pnyelenggraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan pada rakyat sebagai pendukung pokok Negara.

1.  Pengertian Nilai,  Norma, dan Moral

      Pengertian Nilai
    Nilai  (value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Dengan demikian,maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya.
Nilai atau “value” (bahas Inggris) termasuk bidang kajian filsafat, persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai (Axiology, theory of value). Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “kebiasaan” (wath) atau kebaikan (goodness) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tentu dalam menilai atau melakukan penilaian (Frankena, 229)
Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat, martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang  berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem (sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, disamping sistem sosial dan karya. Cita-cita, gagasan, konsep dan ide tentang sesuatu adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Nilai sosial berorientasi kepada hubungan antarmanusia dan menekankan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur, sedangkan nilai politik berpusat pada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik.
    Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Oleh karena itu,  Alport mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada enam macam, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik dan nilai religi.
     Di dalam Dictionary of sosiology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, ( the believed capacity of any object to statistfy a human desire). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek itu sendiri.Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita – cita, harapan – harapan, dambaan – dambaan dan keharusan.
 Pengertian Norma
    Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudkan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma  dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi, misalnya:
a. Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan
b. Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri.
c.Norma kesopanan, dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat.
d. Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan    oleh alat Negara.
Pengertian Moral
     Moral berasal dari kata mos (mores) yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya ,dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral.  Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma, moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau agama, moral, filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya.

2.   Pengertian Hierarkhi Nilai
     Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu –masyarakat terhadap sesuatu obyek. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai meterial. Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya  nilai-nilai dapat dikelompokan dalam empat tingkatan yaitu :
1. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indra yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak enak.
2. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan yakni  jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum.
3. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni.
4.  Nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah  modalitas  nilai dari yang suci.
Walter G . everet menggolongkan nilai – nilai manusiawi kedalam delapan kelompok yaitu:

a) Nilai – nilai ekonomis b) Nilai – nilai kejasmanian c) Nilai – nilai hiburan d) Nilai – nilai sosial e) Nilai – nilai watak

f) Nilai – nilai estetis g) Nilai – nilai intelektual h) Nilai – nilai keagamaan

Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi tiga, yaitu :
1.  Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
2. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan.
3. Nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang bersifat rokhani manusia yang dibedakan dalam empat tingkatan sebagai berikut :
a. Nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal atau cipta manusia.
b. Nilai keindahan/estetis yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia.
c. Nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
d. Nilai religius yaitu nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak.
     Dalam pelaksanaanya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran dan kriteria sehingga merupakan suatu keharusan  anjuran atau larangan, tidak dikehendaki atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai  pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem nilai.
Dari macam – macam nilai, dapat dikemukakan bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang bewujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non material atau immatrial. Notonagoro berpendapat bahwa nilai – nilai pancasila tergolong nilai – nilai kerokhanian, tetapi nilai – nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan vital. Dengan demikian nilai – nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai matrial, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nili kesucian yang sistematika-hierarkis, yang dimulai dari sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai ‘dasar’ sampai dengan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai ‘tujuan’.

3.   Hubungan antara Nilai, Norma dan Moral
    Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang  seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digaris bawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang.
Sebagaimana tersebut di atas maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih obyektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kaitannya dengan moral maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalnya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak  boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral.
 Nilai Dasar, Nilai Instrumental, Nilai Praksis
    Dalam kaitannya dengan deriviasi atau penjabaran maka nilai-nilai dapat di kelompokan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai intrumental, nilai praksis.
A. Nilai Dasar
     Nilai dasar ini besifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu misalkan hakikat Tuhan, manusia dengan segala sesuatu lainnya. Demikian juga hakekat nilai dasar itu dapat juga berlandaskan pada hakikat suatu benda , kuantital, kualitas, aksi relasi ruang maupun waktu. Demikianlah sehingga nilai dasar dapat juga di sebut sebagai sumber norma yang pada gilirannya di jabarkan atau di relisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat praksis.
B. Nilai Intrumental
     Nilai intrumental yang merupakan suatu pedoman yang dapat di ukur dan di arahkan. Bilamana nilai intrumental tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka hal ini merupakan suatu nilai norma. Dan nilai intrumental sendiri juga dapat di katakan bahwa nilai intrumental itu merupakan suatu eksplistasi dari nilai dasar.
C. Nilai Praksis
      Nilai praksis pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai intrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Artinya oleh karna nilai dasar, nilai intrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu sistem perwujutannya tidak boleh menyimpang dari sistem tersebut.
     

Antara pangkalan militer AS di Australia dan kepentingan AS di Papua

      Pembangunan pangkalan militer Marinir AS di Darwin, Australia, jelas memiliki tujuan mengamankan kepentingan-kepentingan AS di kawasan Asia Tenggara dan Australia. Kepentingan-kepentingan AS tersebut jelas sangat mengancam politik, ekonomi, dan militer bangsa Indon
esia.
     Banyak ekonom, politikus, akademisi, dan pengamat Indonesia yang mengungkapkan kekhawatiran atas ancaman yang akan ditimbulkan oleh pangkalan militer AS di Australia tersebut. Indonesia adalah pihak yang akan paling dirugikan oleh pembangunan pangkalan militer AS tersebut.
Meski begitu, rakyat Indonesia justru dikejutkan oleh pernyataan para petinggi negeri ini terkait pembangunan pangkalan militer AS di Australia. Seperti dilaporkan oleh situs detik.com (26/11), Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan penempatan pasukan AS di Darwin untuk memantau gempa dan bencana alam. Sungguh sebuah pernyataan yang lucu.
      Dalam rapat kerja dengan DPR di Senayan pada hari Jum’at (25/11), Menko Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan bahwa keberadaan pangkalan militer AS di negeri kangguru tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia atau Papua. “Pertemuan bilateral dengan Obama kemarin, juga mengatakan Papua secara eksplisit wilayah NKRI. Tidak ada intervensi Amerikan soal Papua atau Freeport,” ujar Djoko saat rapat kerja dengan tim monitoring Papua dan Papua Barat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip oleh situs detik.com.
     Para pejabat tinggi negeri ini bisa saja melontarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Namun rakyat Indonesia tentu memahami bagaimana selama puluhan tahun terakhir ini, AS melalui beberapa korporat multinasionalnya telah terlalu dalam ‘merampok’ kekayaan bangsa ini. Untuk kasus Papua, menepis hubungan pangkalan militer AS di Darwin dengan kepentingan korporat raksasa AS di Papua adalah hal yang sangat sulit dipahami oleh rakyat negeri ini.
     Indonesia, dan khususnya Papua, memang penting bagi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Karena Papua merupakan salah satu pemasok sumber daya alam bagi pengembangan industri Amerika Serikat. Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) dalam artikelnya yang dimuat oleh situs theglobal-review.com menyebutkan sudah 300 perusahaan milik Amerika yang beroperasi di Indonesia. Total investasi diperkirakan lebih dari US$ 25 miliar, yang sebagian besar dari dana tersebut diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan energi.
     Wilayah Papua memiliki cadangan minyak sangat besar. Sejak 2001 Amerika terlibat dalam pengelolaan LNG Tangguh. Berdasarkan perkiraan, cadangan LNG di kawasan tersebut adalah 23,7 triliun kaki kubik dan di antaranya sebesar 14,4 triliun kaki kubik telah disertifikasi sebagai candangan terbukti.
Sejak 2008 lalu, Indonesia telah menjadi pemasok langsung energi bagi kawasan pantai barat Amerika yang diambil dari Tangguh di Papua.
      Kebutuhan minyak Amerika memang cukup besar, per harinya mengonsumsi minyak sebesar 19 juta barel. Tak heran jika beberapa perusahaan minyak dan tambang Amerika beroperasi di Indonesia seperti ExxonMobile, Chevron, Conoco-Phillips, Freeport-McMoran, dan NewMont.
Perusahaan Connoco Phillips yang merupakan gabungan dari Conoco dan Phillips Petroleum Company, telah beroperasi di Indonesia selama 36 tahun.
      Pada 1998, perusahaan pembangunan serta konstruksi milik Pertamina dan Sembawang telah mencapai kesepakatan dengan Conoco untuk menjual 325 juta kubik gas alam per hari melalui pipa ke Singapore.
Melalui kerjasama dengan BP MIGAS (Badan Pelaksana Minyak dan Gas), Conoco juga membangun pertambangan minyak di pinggir pantai Balida dan pertambangan gas alam Blok B di wlayah pedalaman Papua. Sementara perusahaan Global Santa Fe yang juga milik Amerika, mengoperasikan tambang minyak di daerah Klamono di Papua.
     BP yang bekerjasama dengan BP MIGAS melakukan pengeboran gas alam cair di kawasan lepas pantai (offshore) da daratan (onshore) di sekitar kawasan Teluk Bintuni.
BP merupakan perusahaan minyak milik Inggris yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan minyak milik Amerika seperti Standard Oil of Indiana, Standard Oil of Ohio, Atlantic Richfield Company (Arco) dan Amoco, yang beroperasi di bawah bendera British Petroleum.
Inilah nilai strategis Papua sebagai salah satu sumber pemasok tambang bagi Amerika. Setidaknya tercatat tiga perusahaan energi Amerika yang beroperasi di Papua yaitu: PT-Freeport McMoran, Conoco Phillips, dan British Petroleum (BP). Dengan total investasi keseluruhan mencapai US$ 10.000 miliar di Provinsi Papua.
     Lebih lanjut Hendrajit menjelaskan, Freeport bukan sekadar investasi ekonomi tetapi juga sebuah mata-rantai investasi politik dan konteks hubungan Indoensia-Amerika. Dan ini benar adanya.
Freeport McMoran sebagai perusahaan induk PT Freeport Indonesia, menguasai tambang emas terbesar di dunia dengan cadangan terukur kurang lebih 3046 ton emas, 31 juta ton tembaga, dan 10 ribu ton lebih perak tersisa di pegunungan Papua.
     Berdasarkan perhitungan kasar, cadangan ini dikerkirakan masih akan bisa mengeruk cadangan ton emas hingga 34 tahun mendatang. Tapi menurut laporan sumber lain, cadangan emas dan tembaga yang ada di Gunung Grasberg yang merupakan area penambangan terbesar dari seluruh are penambangan PTFI, mencapai lebih dari 50 miliar pon (25 ribu ton) tembaga dan 60 juta ons( 6 ribu ton) emas yang masih dapat terus ditambang hingga 20340 atau bahkan lebih lama lagi.
Berdasarkan laporan tahun 2005, nilai investasi Freeport-McMoran di PT Freeport Indonesia mencapai US$ 6 Miliar dan kemungkinan besar nilai investasi tersebut masih akan bertambah.
Sekadar informasi, Freeport merupakan perusahaan emas penting di Amerika yang merupakan penyumbang emas nomor 2 bagi industri emas di Amerika stelah Newmont.
Pemasukan yang diperoleh Freeport-McMoran dari PT Freeport Indonesia dan PT Indocopper Investama (keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua), mencapai US$ 380 juta atau hampir 3,8 triliun rupiah lebih untuk tahun 2004 saja.
     Berdasar nota keuangan tahunannya kepada pemegang saham, selama 3 tahun hingga 2004, total pendapatan dari PT Freeport untuk pemerintah Indonesia hanya sekitar 10-13 persen dari pendapatan bersih di luar pajak atau sekitar US$ 460 juta (460 miliar rupiah).
Dari semua fakta di atas tak heran jika Freeport McMoran merupakan aset ekonomi yang paling dilindungi oleh Amerika di Papua. Berkaca dari kondisi ekonomi Amerika yang saat ini sempoyongan akibat kekalahan perang di Irak dan Afghanistan, Amerika harus memastikan perusahaan-perusahaan internasionalnya tetap menguasai sumber-sumber energi dunia, termasuk di Indonesia dan terkhusus lagi Papua. Mengingat penolakan keras masyarakat Papua terhadap keberadaan PT Freeport di Papua sehingga menimbulkan gejolak keamanan, masih relevankah pernyataan para petinggi negara bahwa pembangunan pangkalan militer AS di Darwin tidak memiliki kaitan dengan Indonesia dan Papua?


Di muat di :Papiirqas News

Politik Luar Negeri dan Revolusi Indonesia

Kuliah di hadapan Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Front Nasional di Jakarta

D.N. Aidit (1964)

---

Sumber: Politik Luar Negeri dan Revolusi Indonesia , Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1965.
Diedit dan dimuat oleh Ted Sprague (5 April, 2013)

---

 

PENDAHULUAN

     Mata pelajaran “Membangun Dunia Kembali” diberikan oleh 3 orang, yaitu Sdr. Ali Sastroamijoyo S. H., Ibu Haji Aminah Hidayat, dan saya sendiri. Bagian yang akan saya uraikan ini berjudul “Politik Luar Negeri dan Revolusi Indonesia”. Judulnya sendiri sudah mengharuskan supaya penguraian tentang masalah politik luar negeri dihubungkan dengan Revolusi Indonesia, tentang fungsi dan tugasnya untuk mengabdi kepada kepentingan dan tujuan Revolusi Indonesia. Ini memang tidak bisa lain. Adalah satu keharusan yang fundamental untuk selalu mengabdikan setiap aktivitas kita, apapun ragamnya dan di bidang manapun juga, kepada kepentingan dan tujuan Revolusi Indonesia.
     Kepentingan dan tujuan Revolusi Indonesia tidak hanya terbatas pada kepentingan dan tujuan nasional daripada revolusi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga pada kepentingan dan tujuan internasional, yaitu membangun dunia kembali, dunia baru yang bebas dari l’exploitation de l’homme pas l’homme, yaitu dunia sosialis. Ini disebabkan karena Indonesia tidak bisa terlepas dari perkembangan masyarakat dunia pada umumnya, juga sebagaimana sering dikatakan bahwa Revolusi Indonesia merupakan bagian dari revolusi dunia. Dengan demikian, tugas kuliah ini ialah untuk menjelaskan teori dan praktik politik luar negeri sebagaimana ia harus dilakukan agar dapat mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan dan tujuan ini, sekarang maupun di masa-masa yang akan datang.
     Kita tidak dapat membangun dunia kembali, jika kita tidak mengenal keadaan dan perkembangan masyarakat dunia dewasa ini dan tempat yang diduduki oleh Indonesia di dalamnya. Oleh karena itu, terlebih dulu saya akan memberikan pandangan global tentang situasi internasional dewasa ini.
Metode yang akan saya pakai dalam pembahasan ini ialah metode Marxis yaitu metode daripada ilmu yang sudah lama ditegaskan oleh Bung Karno sebagai satu-satunya ilmu yang kompeten buat memecahkan soal-soal sejarah, politik, dan kemasyarakatan.

KEADAAN DUNIA SEKARANG

A. KONTRADIKSI-KONTRADIKSI DASAR DI DUNIA DEWASA INI
    Dalam Tavip ditegaskan bahwa “Asia Tenggara adalah pusat telengnya kontradiksi-kontradiksi dunia (halaman 31). Jadi Tavip menyebut tentang adanya kontradiksi-kontradiksi dunia. Memang kita tidak bisa memahami perkembangan masyarakat dunia, apalagi membangun dunia kembali, jika kita tidak memahami kontradiksi-kontradiksi dunia, sebagaimana halnya kita tidak bisa memahami hal-ihwal atau materi apabila kita tidak memahami kontradiksi-kontradiksi yang selamanya ada dalam setiap hal-ihawal atau materi itu.
Misalnya, untuk mengetahui keadaan Indonesia sekarang, kita mesti mengetahui tentang kontradiksi-kontradiksi yang ada di Indonesia sekarang seperti kontradiksi antara nasion Indonesia dengan imperialisme, kontradiksi antara kaum tani dengan feodalisme, kontradiksi antara buruh dengan kapital, dan sebagainya. Dalam diri kita sendiri pun terdapat kontradiksi-kontradiksi dan setiap hari kita menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi tersebut, misalnya kontradiksi antara pikiran kolot dengan pikiran progresif, kontradiksi antara malas dengan aktif, kontradiksi antara baik dengan jelek. Dan kalau kita terus berusaha setiap hari menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi dalam diri kita dengan memenangkan segi-segi yang positif dan mengalahkan segi-segi yang negatif, maka kita akan terus maju menjadi seorang revolusioner yang baik. Sesungguhnya tugas kaum revolusioner tidaklah lain daripada menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi baik dalam masyarakat maupun dalam pikiran.
     Jadi, apakah kontradiksi-kontradiksi di dunia dewasa ini? Ada banyak kontradiksi di dunia. Tetapi dari yang banyak itu ada 4 kontradiksi dasar. Dengan kontradiksi dasar dimaksudkan, kontradiksi-kontradiksi yang memberi ciri kepada dunia kita dewasa ini. Kontradiksi-kontradiksi lain yang terdapat di dunia kita sekarang, misalnya kontradiksi antara negara-negara NEFO, termasuk antara negara-negara Sosialis, adalah kontradiksi-kontradiksi tidak dasar, adalah bukan kontradiksi-kontradiksi yang memberi ciri pada dunia kita sekarang.
Empat kontradiksi dasar itu ialah:

1. Kontradiksi antara Sosialisme dengan imperialisme (kapitalisme monopoli).
2. Kontradiksi antara proletariat dengan borjuasi di negeri-negeri kapitalis.
3. Kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialis.
4. Kontradiksi antara imperialis dengan imperialis.

    Dua kontradiksi yang terdahulu, yaitu kontradiksi antara Sosialisme dengan imperialisme dan antara proletariat dengan borjuasi (kaum kapitalis) di negeri-negeri kapitalis, adalah kontradiksi-kontradiksi yang penyelesaiannya bertujuan menciptakan masyarakat sosialis di dunia. Sedang penyelesaian kontradiksi nomor 3, yaitu kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialis, bertujuan melahirkan negara-negara merdeka seperti yang terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bila kontradiksi ini diselesaikan dengan konsekuen, maka perspektifnya ialah masyarakat Sosialis pula, tetapi bila setengah-setengah (tidak konsekuen) maka hanya akan melahirkan negara-negara semacam “Malaysia” atau negara-negara yang menempuh jalan kapitalisme dan tidak dapat melepaskan ketergantungannya pada imperialisme.
Kontradiksi antara Sosialisme dengan imperialisme, antara proletariat dengan borjuasi di negeri-negeri kapitalis, dan antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme menampakkan diri dalam perjuangan raksasa untuk menggulingkan kekuasaan imperialis dan sistem kapitalis di muka bumi ini. Perjuangan-perjuangan ini merupakan konfrontasi antara NEFO dan OLDEFO.
     Kontradiksi antara kaum imperialis tidak akan dapat diselesaikan oleh kaum imperialis sendiri. Kontradiksi ini baru dapat diselesaikan jika kaum buruh dan semua Rakyat pekerja di semua negeri imperialis bangkit dan berhasil menggulingkan kekuasaan imperialis. Sudah dua kali perang dunia dicetuskan oleh kaum imperialis, tetapi kontradiksi di kalangan mereka hingga kini masih ada dan akan tetap tak terselesaikan oleh mereka sendiri.
     Antara keempat-empat kontradiksi terdapat saling-hubungan dan saling-pengaruh. Maka itu, untuk mengubah ciri dunia dewasa ini atau untuk membangun dunia kembali, kita harus berjuang dengan gigih dan memecahkan keempat kontradiksi dasar tersebut.
     Tetapi, kita tidak cukup hanya mengenal keempat kontradiksi-dasar. Kita tidak hanya harus pandai membedakan kontradiksi dasar dari kontradiksi-kontradiksi lainnya yang tidak dasar (misalnya kontradiksi antara negara-negara NEFO, termasuk antara negara-negara Sosialis, dan lain-lain), tetapi kita harus juga pandai memilih dari kontradiksi dasar ini, mana yang merupakan kontradiksi pokok, yaitu kunci dari kontradiksi-kontradiksi dasar tersebut. Atau dapat juga dikatakan bahwa kontradiksi pokok adalah kontradiksi yang menentukan keadaan dan perkembangan kontradiksi-kontradiksi lainnya.
Dari pergolakan perjuangan revolusioner di seluruh dunia dewasa ini, dapat kita ketahui bahwa dari 4 kontradiksi dasar tersebut, ada 2 kontradiksi pokok, yaitu:

1. Kontradiksi antara Sosialisme dengan imperialisme, dan
2. Kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme.

    Dewasa ini dalam skala dunia, kedua kontradiksi-pokok itu merupakan 2 arus perkasa melawan imperialisme, yang bersatu menjadi satu arus besar Revolusi Dunia.
Adalah wajar bahwa kontradiksi antara Sosialisme dengan imperialisme merupakan kontradiksi pokok karena imperialisme yang dikepalai oleh Amerika Serikat tetap bertujuan untuk menghancurkan Sosialisme. AS tidak bisa merajai dunia selama ada negeri Sosialis seperti Uni Soviet dan RRC yang mempunyai senjata nuklir. Jadi, walaupun ada sementara orang mau mengaburkan kontradiksi itu, namun tetap kontradiksi antara Sosialisme dengan imperialisme adalah kontradiksi pokok.
Kontradiksi pokok yang lain adalah kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme. Kontradiksi ini terang dan jelas terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Di daerah AAA, dewasa ini terdapat situasi revolusioner yang terus menanjak dan mematang sebagaimana dibuktikan oleh tingkat perjuangan Rakyat revolusioner yang menggelora dengan hebatnya di daerah ini. Mata rantai imperialisme yang paling lemah terdapat di Benua AAA. Oleh karena itu, di tempat di mana imperialisme lemah ini harus menjadi titik berat perjuangan mengganyang imperialisme. Bahkan, dewasa ini bentuk konfrontasi yang tertinggi, yaitu perjuangan bersenjata, terdapat di negeri-negeri AAA. Hal ini tidak hanya dibuktikan oleh perjuangan bersenjata Rakyat Vietnam Selatan, ataupun oleh Rakyat Konggo dan Venezuela, tetapi juga oleh perjuangan Rakyat Indonesia sendiri, misalnya perjuangan untuk membebaskan Irian Barat di masa lalu dan sekarang perjuangan mengganyang “Malaysia” dengan melatih barisan-barisan sukarelawan. Rakyat Indonesia belum melepaskan senjata dari tangannya, malahan masih memegangnya dengan kuat-kuat.
     Perjuangan Rakyat AAA sekarang ini benar-benar telah menggoncangkan dan mengobrak-abrik imperialisme yang dikepalai oleh imperialisme AS. Oleh karena itu, kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme, bukan hanya merupakan kontradiksi pokok di dunia sekarang, tetapi adalah kontradiksi terpokok, yang memimpin dan menentukan keadaan dan perkembangan dunia dewasa ini. Jadi, Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah daerah kontradiksi terpokok dunia. Inilah dasar teorinya dari apa yang sering kita nyatakan bahwa Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah daerah poros NEFO.
Karena itu adalah kewajiban kaum revolusioner di seluruh dunia sekarang untuk menyokong perjuangan Rakyat AAA untuk memenangkan revolusi-revolusi di negeri-negeri lain dan revolusi dunia.
Dengan menyatakan bahwa kontradiksi yang terpokok dewasa ini adalah kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme, saya tidak menyangkal kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi. Karena memang baik kontradiksi dasar maupun kontradiksi pokok, demikian pula kontradiksi yang terpokok itu bisa satu sama lain berganti-ganti, mengalami mutasi-mutasi. Misalnya bila terjadi perang di antara negeri-negeri imperialis seperti halnya perang dunia ke-I dan ke-II, maka berarti pada ketika itu kontradiksi antara imperialisme dengan imperialisme adalah yang terpokok. Demikian pula kontradiksi antara Sosialisme dengan imperialisme bisa memuncak hingga menimbulkan peperangan, dan jika itu terjadi maka kontradiksi yang terpokok adalah antara Sosialisme dan imperialisme.
     Dalam hubungan dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang dewasa ini terdapat di kalangan Gerakan Komunis Internasional, dapat saja diterangkan bahwa salah satu masalah yang dipersoalkan dalam Gerakan Komunis Internasional adalah dalam menetapkan yang manakah kontradiksi terpokok di dunia dewasa ini. PKI dan Partai-Partai Komunis di Asia pada umumnya berpendirian bahwa kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme itulah yang merupakan kontradiksi terpokok. Partai-Partai Komunis di luar Asia juga ada yang sependapat dengan Partai-Partai Komunis di Asia.Tetapi sebagian lagi dari Partai-Partai Komunis berpendapat bahwa kontradiksi yang terpokok adalah antara Sosialisme dengan imperialisme. Dengan demikian semua kontradiksi lainnya harus disubordinasikan kepada kepentingan penyelesaian kontradiksi ini. Karena penyelesaian kontradiksi ini diusahakan terutama lewat kompetisi di bidang ekonomi, maka, demi lancarnya pembangunan ekonomi di negeri-negeri Sosialis, di atas segala-galanya perdamaian harus dipertahankan, di atas segala-galanya harus “koeksistensi secara damai”. Kalau kita dalami lebih jauh analisis demikian itu, maka ini berarti bahwa nasion-nasion tertindas harus membatasi diri dalam mengganyang imperialisme dan kolonialisme, perjuangan Rakyat-Rakyat melawan imperialisme dan kolonialisme harus tunduk kepada kepentingan pembangunan Sosialisme di beberapa negeri Sosialis, tunduk kepada politik “kompetisi di bidang ekonomi” dan politik “koeksistensi secara damai”.
     Ada lagi Partai Komunis yang berpendapat bahwa kontradiksi terpokok adalah antara proletariat dengan borjuasi di negeri-negeri kapitalis, karena katanya, proletariat di negeri-negeri kapitalislah yang langsung memukul imperialisme. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Misalnya saja, perkembangan kapitalis monopoli di Jerman Barat jauh lebih menonjol jika dibandingkan dengan perkembangan gerakan buruh di negeri itu. Gerakan buruh di Italia dan Perancis memang penting artinya, tetapi belum memberikan pukulan yang mematikan kepada imperialisme. Gerakan buruh di negeri-negeri Eropa Barat dan di Amerika Utara pada umumnya sedang dihinggapi penyakit-penyakit reformisme dan revisionisme. Gerakan demikian itu tidak merupakan gerakan revolusioner yang tujuan pokoknya menjebol imperialisme dan membangun Sosialisme. Kita akan sangat berterima kasih kepada kaum buruh di negeri-negeri kapitalis, seandainya benar-benar pukulan-pukulan yang mereka berikan sampai bisa menggoyangkan pilar-pilar imperialisme di negerinya, karena bila demikan pasti akan sangat mempermudah perjuangan kita di AAA. Tapi sekarang kenyataannya tidak demikian.
      Pilar-pilar imperialisme sedang digoyangkan oleh Rakyat-Rakyat AAA. Nanti akan datang masanya kaum buruh di negeri-negeri kapitalis menumbangkan pilar-pilar itu. Oleh karena itu, kaum buruh di negeri-negeri kapitalis harus solider dengan perjuangan Rakyat AAA dalam menggoyangkan pilar-pilar yang nanti akan ditumbangkannya itu.Jadi, kenyataannya sekarang ialah bahwa kontradiksi atau konfrontasi yang terhebat terdapat di daerah AAA, yaitu kontradiksi antara nasion-nasion tertindas melawan imperialisme. Pukulan-pukulan terhebat terhadap alamat imperialisme dilancarkan oleh Rakyat-Rakyat AAA. Jadi, kalau saya mengatakan kontradiksi terpokok itu ialah antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme, ini bukanlah karena pertimbangan-pertimbangan yang mengandung unsur rasialisme atau regionalisme, tetapi karena memang demikianlah kenyataannya. Juga tidak berarti bahwa kita mengisolasi diri. Dan akan keliru sekali bila kita tidak memperhitungkan kontradiksi-kontradiksi lainnya, karena semua kontradiksi itu saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain, saling-hubungan satu sama lain sesuai dengan hukum dialektika. Hal ini dapat dilihat dengan terang, misalnya ketika kontradiksi di kalangan imperialis memuncak hingga pecah Perang Dunia I, maka imperialisme secara keseluruhan menjadi lemah. Keadaan ini mendorong maju perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia umumnya, sedangkan proletariat di Rusia berhasil menggulingkan pemerintah Tsar dan kemudian menggulingkan pemerintah borjuis serta melahirkan negara Sosialis pertama di dunia. Oleh karenanya, kita sangat mementingkan solidaritas NEFO.

B. AAA POROS NEFO
     Asia, Afrika, dan Amerika Latin selama berabad-abad merupakan wilayah-wilayah mahaluas tempat kaum imperialis menjalankan penghisapan biadab, tempat merampok kekayaan-kekayaan alam yang melimpah ruah, tempat memeras keringat tenaga-tenaga kerja setempat habis-habisan. Rakyat yang berdiam di benua-benua ini hidup miskin dan sengsara. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahwa kaum imperialis berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap bercokol di ketiga benua ini demi kelangsungan hidup mereka yang ingin terus mendominasi dunia dan yang ingin supaya Rakyat-Rakyat di seluruh dunia tunduk dan mengabdi pada kepentingan-kepentingan jahat mereka. Tetapi Rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin bukanlah “bangsa-budak” untuk selama-lamanya.
     Dalam konfrontasi antara NEFO dengan OLDEFO, yaitu kekuatan-kekuatan tata tertib lama yang didasarkan pada penjajahan dan penghisapan, konfrontasi mana yang dewasa ini masih berlangsung dengan hebatnya, Rakyat AAA mengambil tempat yang paling depan. Pergolakan Rakyat di tiga benua ini mengambil bentuk dan skala yang demikian runcing dan luasnya sehingga tepatlah jika dikatakan bahwa di daerah-daerah ini terdapat situasi revolusioner yang terus menanjak dan makin mematang. Pergolakan Rakyat di tiga benua ini sedemikian hebatnya sehingga krisis dan keruntuhan sistem kolonialisme makin menjadi dalam dan membikin imperialisme makin sekarat.
     Di Asia, misalnya di Jepang terdapat gerakan massa Rakyat yang perkasa, yang meliputi seluruh negeri dalam melawan kaum imperialis AS dan kaum monopolis Jepang yang berdaya upaya untuk membikin Jepang sebagai negara embel-embel imperialis AS, sebagai negara di mana fasisme dan militerisme tetap terpelihara.Rakyat Jepang bangkit berlawan dalam satu front yang luas yang mereka galang dari kekuatan-kekuatan cinta kemerdekaan dan perdamaian. Mereka menjalankan aksi-aksi yang besar melawan manipulasi-manipulasi AS beserta pemerintah reaksioner Jepang untuk menjadikan Jepang negeri pangkalan-pangkalan nuklir AS. Dengan penuh keberanian dan semangat serta daya juang yang tinggi sekali, tanpa menghiraukan tindakan-tindakan represif alat-alat negara neo-fasis Jepang yang telah kita kenal sendiri kebiadabannya, mereka mengadakan demonstrasi-demonstrasi yang patriotik untuk menuntut penarikan kembali pasukan-pasukan AS dari kepulauan Ogasawara dan Okinawa. Dengan penuh kepahlawanan mereka menentang digunakannya lapangan-lapangan terbang Jepang sebagai pangkalan pesawat-pesawat terbang pengangkut senjata-senjata nuklir AS. Mereka memprotes digunakannya pelabuhan-pelabuhan Jepang sebagai pangkalan-pangkalan kapal-kapal selam atom “Polaris” dari AS yang sekarang menjelajahi samudra-samudra dunia untuk setiap waktu siap meluncurkan roket nuklirnya guna “membinasakan” negeri-negeri Sosialis. Di samping semuanya ini, kaum buruh Jepang yang penuh militansi terus menjalankan aksi-aksi raksasa mereka melawan penindasan kapital monopoli untuk kehidupan yang layak dan taraf hidup yang baik.
      Gerakan Rakyat Jepang telah merebut rasa hormat dan simpati serta setia kawan dari setiap orang yang sedikit saja mempunyai rasa kemerdekaan dan patriotisme, telah mendapat dukungan yang kuat dan luas dari segenap kekuatan kemerdekaan dan perdamaian di dunia.
Di bawah penindasan dan teror yang keras dari rezim Pak Jung Hui, itu boneka AS, Rakyat Korea Selatan juga tidak mau ketinggalan dari Rakyat-Rakyat lainnya di dunia dalam mengganyang imperialisme AS. Gerakan demokratis melawan dominasi imperialisme AS di negeri mereka dan melawan perundingan yang dilakukan oleh rezim boneka ini dengan kaum militeris Jepang mengenai “kerja sama” di bidang ekonomi, kebudayaan, dan militer makin hari makin bertambah kuat. Sampai kini ternyata bahwa perundingan-perundingan yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya itu tidak mencapai hasil, berkat perlawanan yang gigih dari Rakyat Korea Selatan dan juga Rakyat Jepang. Rakyat Korea Selatan memahami betul bahwa kembalinya kekuasaan kaum militeris Jepang ke Korea Selatan lewat persetujuan-persetujuan yang sedang dirundingkan itu akan berarti penindasan dobel bagi mereka, yaitu penindasan oleh kaum imperialis AS beserta rezim bonekanya dan penindasan oleh kaum militeris Jepang yang buas yang sangat mereka kenal sebagaimana juga kita pernah mengenalnya.
     Badai perjuangan bersenjata dan revolusi telah berhembus di negeri-negeri Asia lainnya seperti di Vietnam Selatan dan Laos. Negeri kerajaan Kamboja pun bangkit melawan intervensi dan agresi AS terhadapnya. Proyek neokolonial “Malaysia” dari imperialis Inggris yang disokong dengan kuatnya oleh imperialis AS sedang hangat-hangatnya diganyang oleh Rakyat dan pemerintah Republik Indonesia. Perlawanan Rakyat-Rakyat Malaya dan Singapura bertambah lama bertambah kuat, perjuangan bersenjata di Kalimantan Utara makin berkembang. Tengku Abdulrahman, si boneka imperialis, pasti tidak akan bisa lama menari menurut irama seruling imperialis.
     Di negeri-negeri lainnya di Asia seperti di Srilanka, Burma, Pakistan, Afganistan, dll, semangat kemerdekaan dan anti-imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme yang dipancarkan oleh Konferensi Bandung tetap menyala. Api Dasasila Bandung dan api Lima Prinsip Koeksistensi Damai yang militan, yang berbeda jauh seperti antara bumi dan langit dengan prinsip-prinsip koeksistensi damai yang bersemangat kapitulasi dan yang dipropagandakan oleh India, Yugoslavia, dan sebangsanya, makin lama makin membara. Api ini tidak bisa dimatikan oleh setan imperialis manapun, atau oleh tiupan revisionis manapun.
Di Afrika telah tumbuh satu kebangkitan daripada Rakyat yang tiada taranya dalam sejarah perjuangan Rakyat-Rakyat Afrika. Taufan revolusi sedang melanda Afrika, satu benua dengan penduduknya yang berjumlah 263 juta (angka 1962). Satu benua kaya raya yang menghasilkan tembaga dan timah putih masing-masing 1/5 produksi dunia, ¼ produksi dunia untuk mangaan, lebih dari separuh produksi dunia untuk emas, 80 % produksi dunia untuk kobalt, dan 98 % untuk intan. Ya, Afrika senantiasa merupakan daerah eksploitasi yang terkaya dan tak terhabiskan bagi kaum kapitalis monopoli. Tetapi Afrika sekarang sedang berontak melawan penindasan dan eksploitasi ini. Afrika sekarang bukan lagi merupakan mangsa yang empuk bagi kaum imperialis. Rakyat Afrika sekarang sedang bangkit melakukan perjuangan dengan bermacam jalan untuk merebut kemerdekaan dan demokrasi.
     Taufan perjuangan Rakyat Afrika untuk kemerdekaan dan demokrasi bertepatan dengan ditemukannya deposit-deposit yang luas, deposit-deposit uranium yang dibutuhkan sekali oleh kaum penindas guna membikin bom-bom atom mereka. Perjuangan revolusioner Rakyat Afrika untuk kemerdekaan dan demokrasi timbul pada saat sedang dilaksanakan proyek-proyek baru yang luas untuk menarik kekayaan-kekayaan serta bahan-bahan strategis keluar Afrika, di saat logam-logam yang begitu penting dan vital seperti krom, tembaga, dan seng sedang dikumpulkan untuk ditimbun dalam gudang persediaan imperialis dalam jumlah yang makin besar. Perjuangan Rakyat Afrika ini muncul pada saat persaingan antar-imperialis dari abad ke-19 telah diganti dengan persaingan-persaingan baru, persaingan antara negara-negara imperialis yang lama kontra yang baru, yang datang dari seberang Atlantik.
     Perjuangan Rakyat-Rakyat Afrika bukan perjuangan yang mudah, sungguhpun kubu kemerdekaan dan perdamaian serta kubu sosialis telah tumbuh makin kuat sesudah Perang Dunia II. Pertempuran-pertempuran besar sedang dilakukan dan akan makin banyak, pertempuran-pertempuran dalam mana 3 pihak merupakan pihak-pihak pesertanya, yaitu 1) Rakyat Afrika, 2) negara-negara kolonial lama dari Eropa Barat yang dikepalai oleh Inggris dan yang mempertahankan apa yang mereka bisa pertahankan, dan 3) imperialis Amerika Serikat yang muncul dalam usaha untuk merebut kekayaan-kekayaan Afrika. Gambar dari perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme ini adalah warna-warni.
     Di Kongo, bekas jajahan Belgia, penerus-penerus setia dari almarhum Patrice Lumumba sedang mengangkat senjata terhadap kaum imperialis. Kongo yang telah mencapai kemerdekaan di bawah pimpinan patriotik almarhum Patrice Lumumba sekarang menjadi mangsa neo-kolonialisme Amerika Serikat. Usaha-usaha AS untuk menundukkan Kongo lewat PBB dan manipulasi-manipulasi serta intrik-intrik lainnya telah sedemikian jauh dan kurang ajarnya sehingga Tsombe, pembunuh Lumumba dan agen dari dua imperialis –Belgia dan AS— telah diangkat menjadi perdana menteri Kongo. Adakah ironi yang lebih mencolok daripada ini? Tetapi Rakyat Kongo tidak berdiam diri dan sedang meneruskan perjuangan yang telah diretas oleh Lumumba itu. Pasukan-pasukan Rakyat bersenjata di bawah pimpinan Front Pembebasan Nasional Kongo dewasa ini sudah mencapai kemenangan-kemenangan dan daerah-daerah bebas yang telah mereka rebut makin lama makin meluas. Perjuangan bersenjata inilah yang merupakan arus pokok di Kongo maupun di Afrika pada umumnya sekarang ini. Betapa Tsombe dianggap sebagai sampah masyarakat Kongo dan budak-belian modern dari kaum imperialis AS dibuktikan oleh fakta dalam bulan Oktober ini di mana dia ditolak oleh KTT nonblok di Kairo untuk menghadiri konferensi ini. Perjuangan revolusioner Rakyat Kongo makin menghebat dan simpati serta setia kawan yang diperolehnya dari dunia kemerdekaan dan kemajuan makin lama makin besar.
     Lebih dari 30 buah negeri Afrika telah mencapai kemerdekaannya berkat desakan dan perjuangan Rakyat, sekalipun ukuran kemerdekaan negara-negara itu berbeda-beda. Namun demikian, Dasasila Bandung dan deklarasi-deklarasi serta resolusi-resolusi berbagai konferensi internasional daripada organisasi-organisasi Rakyat maupun pemerintah-pemerintah yang anti-imperialis dan anti-kolonial, telah merupakan pegangan yang kuat bagi Rakyat di negeri-negeri ini. Usaha untuk membangun negeri di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya tidak mereka pisahkan dari perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme. Perjuangan ini terus mereka lakukan sungguhpun dalam ukuran yang berbeda-beda dan dalam ukuran yang kecil sekalipun. Satu pikiran sudah mulai merasuk di kalangan mereka, yaitu bahwa imperialisme dunia, khususnya imperialisme AS, harus diganyang dan dihancurkan dengan jalan apapun kalau kemerdekaan sejati mau dicapai.
      Permainan imperialis AS di Afrika sudah makin terang, permainan untuk mendesak imperialis-imperialis lainnya dan kemudian bercokol di bumi Afrika dengan baju baru, baju neo-kolonialisme. Di Kongo mereka melakukan campur tangan secara kasar sekali, yang berbentuk intervensi secara terang-terangan. Di negeri-negeri lain di Afrika mereka membantu pemerintah-pemerintah jajahan, aktif mendukung dan menstimulasi diktator-diktator kolonial untuk menindas gerakan-gerakan Rakyat yang menyebar laksana api di padang ilalang. Mereka juga aktif ikut menindas revolusi-revolusi bersenjata di Angola, Mozambik, dan negeri-negeri lain di Afrika. Tetapi adakah revolusi Rakyat yang bisa ditindas dan dicegah tumbuh dan menjalar? Tidak ada! Juga di Afrika tidak. Perjuangan bersenjata yang bagi Afrika merupakan alternatif satu-satunya untuk mencapai kemerdekaan sejati sudah menjalar di Afrika, dimulai dari Aljazair di utara sampai ke bagian selatan dari benua ini.
     Api revolusi Rakyat melawan penindasan kolonial dan melawan eksploitasi neo-kolonial AS juga membakar benua Amerika Latin, yang sejak lama merupakan “hinterland”, merupakan pekarangan belakang yang aman tenteram bagi kapital monopoli AS. Revolusi Kuba tetap merupakan mercusuar bagi gerakan kemerdekaan nasional Rakyat negeri-negeri Amerika Latin. Dan mercusuar ini tetap tegak bagaikan batu karang yang tidak goyah walaupun dipukul oleh gelombang-gelombang dahsyat daripada agresi-agresi, subversi-subversi, dan sabotase-sabotase AS. Pukulan agresor AS yang satu disusul dengan pukulan yang lainnya terhadap Kuba dengan menggunakan tangan kaum kontra revolusioner Kuba. Tetapi Kuba tetap berdiri dan terus mengkonsolidasi diri. Setia kawan Rakyat sedunia terhadap Kuba makin kuat dan kebencian Rakyat sedunia terhadap kejahatan-kejahatan yang kotor sekali dan memuakkan dari kaum imperialis terhadap Kuba ini makin bertambah besar.
     Jalan Kuba makin lama makin banyak ditempuh oleh gerakan Rakyat di negeri-negeri Amerika Latin lainnya. Di Venezuela, perjuangan bersenjata Rakyat mengambil dimensi-dimensi yang makin luas. Demikian juga halnya di Kolombia, Chili, Guatemala, Kosta Rika, dan lain-lainnya. Amerika Latin sudah bukan “pekarangan belakang” yang aman dan tenteram lagi bagi AS. Ya, “Aliansa Para El Progresso” (“Persekutuan untuk Kemajuan”) tetap tidak bisa membikin kaum imperialis tidur nyenyak di kursi malas dan duduk tenteram di kursi goyang di kebun-kebun mereka di Amerika Latin. Argentina pun telah mendemonstrasikan kepada kita di Indonesia bahwa “Argentine pattern”atau “pola Argentina” bukanlah contoh yang baik untuk dilaksanakan dalam menyelenggarakan suatu “usaha bersama” dengan kaum imperialis di bidang perminyakan. Minyak milik Rakyat Amerika Latim mulai membakar sekujur tubuh kaum imperialis AS.
     Demikianlah perjuangan revolusioner Rakyat yang sedang berlangsung dengan gegap gempita di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dan yang menggetarkan imperialisme dunia. Perjuangan revolusioner mengganyang imperialisme AS sebagai biang keladinya imperialisme dunia ini merupakan aktivitas Rakyat sehari-hari. Dentum meriam dan desing peluru senapan dari pasukan-pasukan Rakyat yang menggempur benteng-benteng imperialis AS setiap hari terdengar di ketiga benua ini. Gelora perjuangan revolusioner ini pada dewasa ini jauh lebih besar gemanya daripada gelora gerakan buruh di negeri-negeri Eropa dan negeri-negeri metropolis lainnya. Rakyat di ketiga benua ini merupakan detasemen yang paling militan dewasa ini dalam barisan NEFO yang sedang berkonfrontasi dengan OLDEFO. Maka adalah tepat setepat-tepatnya apabila kita mengatakan bahwa Asia-Afrika-Amerika Latin adalah poros dari NEFO.

C. IMPERIALIS AS POROS OLDEFO
    Kalau kita sudah mengetahui AAA sebagai poros NEFO, maka perlu pula kita mengetahui apa yang dihadapi oleh NEFO itu dan apa yang menjadi poros dari kekuatan-kekuatan OLDEFO itu.
Ketidakrataan perkembangan negeri-negeri kapitalis di lapangan ekonomi dan politik, yang merupakan hukum perkembangan ekonomi kapitalis itu sendiri, telah melahirkan perang dunia ke-II. Perang dunia ke-II telah mengakibatkan bahwa perkembangan yang tidak rata dari negeri-negeri kapitalis menjadi lebih mendalam lagi. Tiga negeri imperialis, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang secara militer telah dikalahkan. Perancis menderita kerugian-kerugian besar dan Inggris menjadi sangat lemah. Kaum monopoli AS muncul sebagai pemenang yang tidak menderita kerugian-kerugian, malahan mereka bertambah kaya karena keuntungan-keuntungan luar biasa yang mereka peroleh dari perang itu dan mereka dapat menancapkan posisi mereka yang kokoh dalam dunia kapitalis. Sesudah fasisme dihancurkan maka pusat reaksi dunia dan agresi berpindah ke Amerika Serikat.
     Tadi saya katakan bahwa Perang Dunia II telah menghasilkan keuntungan-keuntungan luar biasa bagi monopoli-monopoli AS. Menurut angka-angka resmi –yang tentunya lebih rendah daripada angka-angka sebenarnya— selama perang ini keuntungan-keuntungan yang diperoleh kapital monopoli AS naik dari 3.5 milyar dolar dalam tahun 1938 menjadi 17,2 milyar dolar dalam tahun 1941, 21,1 milyar dolar dalam tahun 1942, 15,1 milyar dolar dalam tahun 1943, dan 24.3 milyar dolar dalam tahun 1944.
Selama perang dan dalam tahun-tahun sesudah perang, kekuasaan ekonomi dan politik monopoli-monopoli kapitas AS dalam menindas Rakyat makin besar. Trust-trust baja, konsern-konsern kimia seperti Du Pont, maskapai-maskapai raksasa mobil seperti General Motors dan Chrysler, monopoli-monopoli listrik seperti General Electric, dan lain-lain lagi, makin meluaskan sayapnya yang sudah lebar itu. Misalnya saja, General Motors kini memiliki lebih dari 102 perusahaan raksasa di AS sendiri dan lebih dari 33 di sejumlah 20 negara asing, dengan jumlah buruh seluruhnya lebih dari ½ juta.
     Besarnya investasi kapital AS di luar negeri akan saya paparkan dalam bagian selanjutnya dari Bab ini. Di AS dipusatkan bagian yang terbesar dari stok emas negeri-negeri kapitalis. AS menjadi negara piutang, tukang renten yang pokok dari negeri-negeri imperialis lainnya.
Eskpansi AS sesudah perang dimulai dengan dalih “Bantuan untuk Rehabilitasi Eropa sesudah Perang”. “Plan Marshall” yang diciptakan untuk tujuan ini mempunyai maksud untuk membelenggu negeri-negeri Eropa Barat, mencekik industri mereka, mengubah Eropa Barat menjadi “afzet gebied”, tempat AS melemparkan barang-barangnya yang tidak mendapat pasaran lagi dan mengekang kedaulatan negeri-negeri itu. AS bermaksud menggiring negeri-negeri ini di atas jalan politik agresinya dan politik militerisasi ekonominya. Plan Marshall merupakan dasar ekonominya Pakta Atlantik Utara, persekutuan militer yang dibentuk dalam tahun 1949 oleh AS dengan bantuan kalangan yang berkuasa di Inggris guna menancapkan kekuasaannya di dunia. Plan Marshall diikuti dengan program untuk “menjamin keamanan bersama” dengan mana “bantuan” AS sesungguhnya digunakan untuk kepentingan persenjataan dan mempersiapkan perang baru.
Namun, rencana-rencana finansial-oligarki AS untuk mendominasi dunia bukanlah rencana yang lancar jalannya dan bukannya tidak mendapat rintangan-rintangan yang besar. Pasaran dunia kapitalis yang makin menyempit dan persaingan yang diderita AS dan negeri-negeri Eropa Barat merupakan hal-hal yang membikin goyah rencana-rencana itu. Perjuangan untuk merebut pasaran juga bertambah sengit karena Jerman Barat dan Jepamng telah ikut serta dalam pertarungan ini, dan sekarang negeri-negeri ini ekonomis sudah kuat kembali. Maka karena menyempitnya pasaran kapitalis yang sangat tidak menguntungkan bahkan merugikan sekali monopoli-monopoli AS itu. AS mencari jalan keluar bagi usahanya untuk mendominasi dunia itu dengan menjalankan ekspansi ekonomi dan politik yang seluas-luasnya, dengan membikin negeri-negeri kapitalis lainnya tunduk sepenuhnya atau untuk sebagian padanya, dengan mengebiri kedaulatan negeri-negeri ini, dengan mendesak kedudukan negeri-negeri ini dan mengopernya sebagai negeri-negeri penjajah. Bersamaan dengan itu, kita melihat bahwa Rakyat di seluruh dunia memberikan pukulan-pukulan yang keras dan bertubi-tubi kepada AS.
     Tetapi ada pula sementara orang yang berpikiran bahwa perlu kita melakukan pembeda-bedaan terhadap mereka yang berkuasa di Washington. Kata mereka, administrasi Kennedy dan yang kini diteruskan oleh Lyndon Johnson, ber-“common sense”, ber-“akal sehat”, “bisa diajak ngomong”. Lain dengan Barry Goldwater yang ultra-kanan, kata mereka. Kita bertanya, apa yang mereka maksud dengan akal sehat dan tentang bisa diajak ngomong? Akal mereka adalah akal bulus, akal penipu, akal si tukang mindring raksasa yang ingin hidup dari “hidup” orang lain, yang ingin hidup dari kematian atau kebinasaan orang lain. Siapakah kecuali administrasi Johnson yang menyebar racun, bom-bom kuman, yang membunuh puluhan ribu penduduk Vietnam Selatan yang tidak bersalah dan tidak berdosa itu? Siapakah kalau tidak administrasi Johnson yang mengagresi RDV dan yang menginstruksikan agar mengejar kapal terbang RDV sampai wilayah RRC sekalipun? Siapakah kalau tidak administrasi Johnson yang menyuruh Armada ke-VII menjelajahi Samudera Indonesia dan melanggar perairan teritorial negeri orang seenak perutnya sendiri? Siapakah kecuali administrasi Johnson yang menandatangani pernyataan bersama dengan boneka Inggris Tengku Abdulrahman dan membela “Malaysia” yang bermusuhan dengan Republik Indonesia itu? Bung Karno mengatakan ini “keterlaluan”. Baiklah, Johnson bisa ngomong tentang perdamaian. Tetapi omongan ini adalah omongan yang berbisa, omongan dengan lidah yang bercabang dua, suatu penipuan, dan yang sama sekali bertentangan dengan fakta-fakta hidup di sekeliling kita dan di manapun di dunia. Tidak ada orang yang berpikiran sehat percaya pada omongan ini. Jadi, baik yang yang ngomong maupun yang percaya pada omongan itu sama-sama tidak sehat pikirannya.
     Dalam menghadapi pemilihan presiden AS yang akan dilangsungkan bulan November 1964, ya, dalam menghadapi administrasi-administrasi AS yang manapun dan pada saat apapun, selama Wallstreet yang menentukan politik Washington, janganlah kita keterlaluan dan menjadi berotak udang dengan mengatakan bahwa orang-orang semacam Kennedy-Johnson ber-“common sense” dan “cinta damai” dibandingkan dengan semacam Barry Goldwater yang ultra-kanan. Cukup bagi kita untuk tidak berilusi terhadap orang-orang yang sudah terkenal masuk golongan “kanan” yaitu golongan reaksioner atau kontra-revolusioner, seakan-akan dari orang-orang semacam itu bisa diharapkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi perjuangan untuk kemerdekaan nasional dan perdamaian dunia.
AS sekarang sebagaimana sudah saya katakan adalah pusat reaksi dan agresi dunia. AS sekarang adalah poros OLDEFO. AS sekarang secara objektif sudah merupakan musuh utama dari Rakyat-Rakyat di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan oleh seluruh tindak-tanduk, seluruh sepak-terjang, seluruh politik yang dijalankan oleh AS di segala bidang dan di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangkaian kuliah ini kita akan memusatkan pembahasan pada politik luar negerinya.

1. EKSPOR KAPITAL AS DAN HUBUNGANNYA DENGAN POLITIK LUAR NEGERI AS
      Jika kita meneliti angka-angka ekspor kapital dari Amerika Serikat, maka akan kita lihat bahwa peranan AS sebagai imperialisme utama di dunia telah sangat menonjol sejak perang dunia II. Dalam tahun 1914, yaitu pada permulaan perang dunia I. Investasi-investasi langsung kapital AS di luar negeri (artinya investasi-investasi yang dilakukan dalam perusahaan-perusahaan yang langsung dikuasai oleh modal monopoli AS) berjumlah $ 2,6 milyar. Jumlah ini meningkat menjadi $ 7,0 milyar dalam tahun 1939 (Victor Perlo, Empire of High Finance, halaman 295), dan dalam tahun 1950 telah menjadi $ 12,0 milyar, artinya meningkat dengan kurang lebih 70 % dalam waktu 11 tahun (Peking Review, No. 19, 1962, halaman 9). Tetapi kecepatan meningkat bahkan lebih menjadi-jadi setelah tahun 1950, karena dalam tahun 1961 jumlah invetasi-investasi langsung kapital AS di luar negeri telah meningkat menjadi $ 35,0 milyar, artinya meningkat hampir 150 % dalam waktu 11 tahun ini (Peking Review, No. 19, 1962, halaman 9). Inilah sebab yang pokok daripada makin meningkatnya sifat agresif daripada imperialisme AS. Ini bukti senyata-nyatanya bahwa watak imperialisme AS sama sekali tidak mengalami perubahan, bahkan sebaliknya. Demikianlah kenyataannya jika orang tidak berilusi mengenai AS.
     Mengapa kapital AS begitu “kerasan” di luar negeri? Sebabnya tidak lain ialah karena keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh di luar negeri jauh lebih besar daripada keuntungan-keuntungan dari kapital yang diinvestasi di dalam negeri. Investasi kapital di luar negeri bisa menghasilkan keuntungan sebesar kurang lebih 15 % setahun, artinya dalam hanya waktu 6 tahun kapital yang ditanam itu bisa sepenuhnya kembali dakam bentuk keuntungan. Ini dapat dilihat dari angka-angka keuntungan-keuntungan dari investasi-investasi langsung dalam tahun 1956. Pada waktu itu, investasi-investasi langsung AS di luar negeri berjumlah $ 19,2 milyar danb keuntungan-keuntungan tahunan dari investasi-investasi langsung tersebut berjumlah $ 3,3 milyar. Lagipula, keuntungan-keuntungan yang diperoleh kaum monopolis AS dari investasi di luar negeri menjadi makin banyak sebagai persentase keuntungan total mereka. Dalam tahun 1940, keuntungan-keuntungan dari investasi-investasi di luar negeri meliputi 9,2 % daripada seluruh keuntungan mereka (termasuk keuntungan-keuntungan dari investasi di dalam dan di luar negeri), tetapi dalam tahun 1956, keuntungan-keuntungan dari investasi luar negeri sudah menjadi 14,7 % dari seluruh keuntungan kaum monopolis Amerika Serikat (Victor Perlo, Empire of High Finance, halaman 296). Dan persentase yang diperoleh dari investasi-investasi di luar negeri masih terus meningkat.
     Dan perlu kita perhatikan bahwa angka-angka yang diberikan di atas, semuanya merupakan angka-angka resmi menurut pembukuan resmi, sedangkan umum mengetahui bahwa nilai sebenarnya adalah jauh melebihi angka-angka tersebut. Majalah AS Fortune pernah mengatakan bahwa investasi-investasi langsung oleh kaum monopolis AS di luar negeri mungkin mendekati $ 50, sedangkan jika ditambah dengan investasi-investasi tidak langsung, jumlahnya akan melebihi $ 75 milyar, yaitu suatu jumlah yang kurang lebih sama dengan pendapatan nasional Inggris, Kanada, dan negeri Belanda dijadikan satu! (V. Perlo, Empire of High Finance, halaman 296).
      Demikianlah gambaran yang serba singkat dan pokok-pokok saja mengenai kekayaan kaum monopolis AS di luar negeri.Selanjutnya perlu kita perhatikan pula bahwa investasi-investasi dalam perusahaan-perusahaan minyak meliputi bagian yang besar daripada jumlah investasi-investasi langsung seluruhnya. Hampir 35 % dari seluruh investasi AS di luar negeri ditanam dalam industri minyak (UN National Planning Association: The Economy of the American People, halaman 129). Hal ini adalah penting sekali diketahui oleh kita di Indonesia. Kaum monopolis minyak AS merupakan golongan yang paling berkepentingan dalam mempertahankan kedudukan dominasi AS di benua-benua lain, dan dalam kenyataannya mereka juga memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah politik luar negeri AS yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan modal mereka. Seperti kita ketahui, bagian terbesar daripada modal AS yang tertanam di negeri kita justru dalam industri minyak. Karena itu, dapatlah dimengerti, bahwa Indonesia memang termasuk dalam lingkungan perhatian kaum monopolis yang paling agresif dan yang paling berkuasa di bidang politik luar negeri AS, yaitu kaum monopolis minyak.
      Menurut Victor Perlo, seorang ahli ekonomi AS, kaum monopolis minyak AS menguasai lebih dari 50 % dari seluruh penghasilan tahunan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan AS di luar negeri (V. Perlo, Empire of High Finance, halaman 299). Dan bagian terbesar daripada keuntungan-keuntungan minyak ini dikuasai oleh keluarga Rockefeller. Begitu besar pengaruh perusahaan-perusahaan minyak terhadap hubungan-hubungan luar negeri AS, sehingga mereka mempunyai aparatur sendiri yang hampir menyerupai State Department AS dalam cara-cara kerjanya, di samping usaha-usaha mereka untuk langsung menguasai pula jabatan-jabatan tertinggi dalam aparatur dinas luar negeri AS. Victor Perlo mengemukakan bahwa politik luar negeri keluarga Rockefeller dan kaum monopolis minyak lainnya pada pokoknya mempunyai dua tujuan, yaitu pertama, memperoleh konsesi-konsesi baru, dan kedua menggagalkan usaha-usaha ke arah nasionalisasi (Idem, halaman 306). Dia mengemukakan pula bahwa berbagai langkah terpenting dalam politik luar negeri AS selama berpuluh-puluh tahun ini, untuk bagian terbesar, ditentukan oleh kaum monopolis minyak, seperti misalnya, penundaan pengakuan terhadap Pemerintah Soviet setelah Revoulsi Oktober, Doktrin Truman di Timur Tengah, Doktrin Eisenhower, dan perlawanan terhadap RRC serta sokongan penuh yang diberikan kepada Ciang Kai-syek.
      Adalah penting untuk diperhatikan bahwa kaum monopolis minyak AS juga mempergunakan dana-dana yang besar sekali di bidang perguruan tinggi dan di bidang riset (research) mengenai negeri-negeri asing. Dapat dipastikan bahwa banyak di antara buku-buu yang ditulis oleh sarjana-sarjana AS mengenai Indonesia yang semuanya bernada bermusuhan dengan Rakyat dan revolusi kita dan yang selalu berusaha keras mencari dasar untuk mengadu domba kekuatan-kekuatan Rakyat, dikerjakan atas suruhan dan dengan biaya kaum monopolis AS ini, terutama kaum monopolis minyak.
Demikian secara singkat mengenai ekspor kapital dan politik luar negeri imperialisme AS.

2. PERANAN “BANTUAN” LUAR NEGERI AS DALAM RANGKA POLITIK AGRESI AS
     “Bantuan” luar negeri merupakan alat yang amat penting bagi imperialisme AS dalam menjalankan politik luar negerinya dan dalam menjalankan usaha-usahanya untuk menguasai seluruh dunia. Dalam waktu 18 tahun sejak tahun 1948, yaitu tahun permulaan program “bantuan” AS dalam skala yang besar (dalam tahun itu, dimulailah apa yang dikenal sebagai “bantuan” Marshall), imperialisme AS telah menyediakan “bantuan” ekonomi dan militer sebanyak $ 100 milyar atau lebih dari $ 5 milyar setahun kepada negeri-negeri di seluruh dunia kapitalis (Charles Wolf, Foreign Aid: Theory and Practice in Southern Asia).
     Sudah jelas bahwa sejak semula tujuan pokok daripada “bantuan” tersebut, baik “bantuan” ekonomi maupun “bantuan” militer, ialah untuk membendung (meng-“contain”) kubu sosialis dan menguasai negeri-negeri lain dalam usaha untuk menindas gerakan kemerdekaan nasional. Kalau kita mau percaya kepada kata-kata manis yang dikeluarkan setiap hari oleh kantor USIS, maka maksud daripada “bantuan” itu ialah “kemajuan ekonomi”, “kesejahteraan sosial”, “pembangunan ekonomi”, dan macam-macam lagi tujuan yang enak didengar. Lebih baik kita pasang telinga bukan kepada USIS yang merupakan pabrik kebohongan yang ulung, tetapi mendengar apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh AS sendiri, oleh sarjana-sarjana AS yang sering membuat macam-macam analisis, biasanya dengan maksud untuk membuktikan bahwa penggunaan uang pajak AS untuk “bantuan” itu memang dapat dibenarkan dan berguna untuk “dunia bebas”.
      Sudah berulang kali kaum imperialis AS mengakui dengan tak tahu malu bahwa setiap dolar yang dipergunakan untuk “bantuan” luar negeri adalah guna “membeli” security atau keamanan dalam negeri bagi AS sendiri. Ini jauh lebih besar nilainya daripada jika dolar itu digunakan secara langsung di sektor pertahanan di AS sendiri.
Pernah dikatakan oleh John Foster Dulles, misalnya, bahwa “berkat program-program bantuan ini, kita dimungkinkan untuk mengeluarkan jumlah uang yang jauh lebih sedikit bagi program-program militer kita sendiri dan guna memperoleh keamanan yang jauh lebih besar.....”.
Oleh Eisenhower pernah dikatakan dalam tahun 1959 bahwa “pengeluaran-pengeluaran kita untuk bantuan luar negeri adalah sama pentingnya bagi pertahanan nasional kita seperti pengeluaran-pengeluaran untuk tentara kita sendiri dan setiap dolar yang dipergunakan untuk itu dapat membeli lebih banyak security dalam negeri bagi kita”.
      Dalam buku Charles Wolf yang berjudul Foreign Aid: Theory and Practice in Southern Asia dikemukakan suatu daftar panjang daripada apa yang dinamakan “tujuan” atau “objectives” daripada “bantuan” luar negeri AS. Daftar ini meliputi hal-hal seperti misalnya: memperbesar tentara-tentara lokal, mempertahankan persekutuan SEATO, memperoleh pangkalan-pangkalan militer untuk tentara AS, memperkokoh “stabilitas politik”, mendorong sikap yang “bersahabat” terhadap AS, melawan tawaran-tawaran bantuan dari negeri-negeri sosialis dan memperoleh suara-suara pro-AS di PBB (Charels Wolf, Foreign Aid: Theory and Practice in Southern Asia, halaman 254).
     Mengenai apa yang dimaksudkan dengan “stabilitas politik”, Wolf mengutip Eisenhower dengan panjang lebar yang antara lain mengatakan bahwa bagi berjuta-juta Rakyat di dekat Uni Soviet dan RRC, kemerdekaan adalah suatu hal yang baru dan “Pemimpin-Pemimpin moderat dari nasion-nasion ini harus memperoleh bantuan yang cukup dari luar untuk dapat memberikan harapan-harapan yang cukup meyakinkan akan tercapainya kemajuan. Kalau tidak, Rakyat-Rakyat itu akan mengubah arahnya. Elemen-elemen ekstrim akan bisa merebut kekuasaan, menghasut kebencian-kebencian yang bersifat nasionalistis dan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Dalam keadaan demikian, timbullah bahaya bahwa pemerintah-pemerintah bebas akan ditiadakan.....” (Idem, halaman 261). Dengan demikian diakui dengan tak tahu malu, bahwa “bantuan” dipakai untuk mempertahankan apa yang dinamakan “pemimpin-pemimpin moderat”. Dan siapa yang dimaksudkan dengan “pemimpin-pemimpin moderat”? Kalau kita membaca uraian-uraian sarjana-sarjana yang dibiayai oleh kaum imperialis, seperti misalnya Guy Pauker, Arnold Brackman, dan lain-lain, atau di Australia Herbert Feith, maka yang dimaksudkan dengan “pemimpin-pemimpin moderat” di Indonesia adalah tokoh-tokoh Masyumi dan PSI yang masih mereka jagoi sampai detik ini.
      Oleh Wolf ditekankan juga mengenai tujuan “bantuan” untuk “membeli persahabatan, pengaruh, kemauan baik, dan kerja sama”. Tetapi dia juga mengutip Dulles yang pernah mengatakan sebagai berikut: “Saya sama sekali tidak peduli apakah bantuan kita membikin sahabat-sahabat atau tidak.....Kita melakukan program-program bantuan itu hanya karena mengabdi kepada kepentingan-kepentingan Amerika Serikat sendiri”. Demikianlah suaranya seorang yang tak berdaya menutup-nutupi lagi kenyataan bahwa makin lama imperialisme AS makin dibenci di seluruh dunia.
      Demikianlah mengenai tujuan-tujuan politik daripada “bantuan” luar negeri Amerika Serikat.
Tujuan-tujuan ekonomi juga memegang peranan yang besar. Hal ini pernah dirumuskan secara singkat tapi padat dalam Amanat Presiden AS kepada Kongres AS dalam tahun 1958 di mana dikatakan tentang tujuan-tujuan ekonomi dari “bantuan” luar negeri AS, bahwa “dalam mendorong pembangunan ekonomi di dunia bebas, kita mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomis.....Dalam tahun-tahun yang akan datang, kemajuan ekonomi di negeri-negeri yang kurang maju akan menguntungkan bagi kedua belah pihak karena akan menyediakan pasaran-pasaran yang makin luas bagi ekspor-ekspor kita, kemungkinan-kemungkinan baru untuk investasi kapital kita serta akan membantu kita untuk memperoleh bahan-bahan pokok strategis yang kita butuhkan dari luar negeri” (Idem, halaman 271).
     Kata-kata ini diucapkan dalam tahun 1958. Pada akhir bulan September 1964, USIS mengumumkan bahwa perdagangan AS dengan negeri-negeri Asia telah “bertambah sehat” sejak tahun 1959. Sehat untuk siapa? Hal ini dapat kita lihat dari angka-angka yang diberikan oleh USIS, yaitu bahwa jika dalam tahun 1959 kelebihan ekspor AS ke negeri-negeri Asia (khususnya Timur Jauh) hanya berjumlah $ 9,8 juta, maka dalam tahun 1963 kelebihan ekspor AS dengan negeri-negeri ini telah meningkat menjadi $ 1.296 juta. Artinya, dalam waktu 5 tahun itu perdagangan AS dengan Asia menjadi 130 x “lebih sehat” untuk AS.
Dan bagaimana secara khusus mengenai “bantuan” AS yang diberikan kepada Indonesia? Mengenai hal itu, Charles Wolf, penulis buku itu, ternyata cukup ahli karena pernah bekerja di Kedutaan Besar AS di Jakarta. Dia secara tak tahu malu menjelaskan, bahwa “bantuan” AS kepada Indonesia sangat didorong oleh hasil-hasil pemilihan umum di Indonesia dalam tahun 1955 dan 1957. Penjelasan Wolf mengenai hal ini adalah sedemikian menarik sehingga saya akan mengutipnya secara lengkap:
“Mengenai Indonesia, memang terdapat alasan-alasan untuk menghubungkan kenaikan bantuan dengan perkembangan-perkembangan dalam negeri karena hal-hal tersebut telah menjadikan bantuan AS sebagai hal yang lebih ‘bernilai’ dalam melakukan usaha-usaha untuk mencapai stabilitas politik. Singkatnya, perkembangan-perkembangan dalam negeri tersebut ialah hasil-hasil pemilihan umum di Indonesia dalam tahun 1955 di mana Partai Komunis Indonesia dengan tidak diduga-duga memperoleh 20 % daripada suara-suara. Pun di Indonesia hal-hal seperti pemilihan umum dapat dianggap kurang penting dalam mempengaruhi jumlah bantuan AS, jika dibadingkan misalnya dengan hal seperti sikap yang bersahabat dan mau bekerja sama daripada Pemerintah Burhanuddin atau kenyataan bahwa Presiden Sukarno menerima baik suatu undangan untuk berkunjung ke AS. Bagaimanapun juga, pengaruh-pengaruh dari berbagai hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap ‘nilainya’ Indonesia sebagai suatu negeri penerima bantuan. Di satu pihak, bantuan dalam rangka Mutual Security Program telah diperbesar. Dan dalam bulan Maret 1956 telah disetujui untuk memberikan barang-barang pertanian (SAC) sejumlah $ 97,8 juta. Tidak pernah sebelumnya itu kepada suatu negeri Asia diberikan barang-barang SAC sebanyak itu” (Idem,halaman 221).
Dan bagaimana tentang hasil-hasil pemilihan umum di Indonesia dalam tahun 1957? Dalam hal inipun, Wolf memberikan komentarnya yang sungguh menarik. Dia berkata:

“Dalam pemilihan umum pemerintahan daerah tahun 1957, PKI memperoleh jumlah suara yang terbesar di Jawa. Harus diakui dan disesalkan, bahwa cara-cara yang tersedia bagi AS untuk dapat mempengaruhi perkembangan-perkembangan semacam itu adalah terbatas. Yang paling menentukan dalam keadaan yang demikian terletak dalam hal pimpinan internal, sumber-sumber atau dana-dana yang tersedia dan ‘good fortune’ atau hal-hal yang kebetulan. Tetapi dalam keadaan yang demikian, sudah dapat dipastikan, bahwa salah satu senjata politik luar negeri AS yang paling ampuh ialah bantuan luar negeri, terutama segi ‘ekonomi’ daripada bantuan luar negeri” (Idem, halaman 415).

      Cukup kiranya dengan bahan-bahan di atas, untuk melihat betapa “bantuan” luar negeri AS dipergunakan sebagai senjata bagi imperialisme AS untuk membendung kemajuan Rakyat-Rakyat di seluruh dunia dan untuk menguasai seluruh dunia. “Bantuan” AS adalah campur tangan langsung dalam urusan internal negeri lain.

3. MILITERISASI EKONOMI NEGERI-NEGERI IMPERIALIS, TERUTAMA SEKALI AS
     Semenjak Uni Soviet dan negeri-negeri sosialis lainnya lahir, dengan ekonomi sosialis yang langsung berlawanan dengan ekonomi kapitalis, maka pasaran dunia yang sebelumnya merupakan pasaran dunia yang sifatnya tunggal, yaitu pasaran tempat menjual barang-barang hasil-hasil industri kapitalis semata-mata, menjadi terpecah dua. Pasaran dunia tidak merupakan pasaran dunia yang tunggal lagi. Dalam dunia kemudian timbul dua pasaran, pasaran kapitalis dan pasaran sosialis. Kenyataan lainnya ialah bahwa daerah-daerah tempat sumber bahan-bahan mentah menjadi lebih sempit bagi negeri-negeri imperialis.
Menyempitnya daerah-daerah sumber bahan mentah mengakibatkan makin hebatnya perebutan di kalangan negeri-negeri imperialis untuk mendapat daerah-daerah atau negeri-negeri tempat menjual barang-barang industri mereka, daerah-daerah atau negeri-negeri untuk mendapat bahan-bahan mentah, dan daerah atau negeri-negeri tempat menginvestasi kapital mereka. Kaum imperialis, terutama sekali imperialis AS, berdaya upaya untuk mengkompensasi kerugian yang mereka derita karena menyempitnya daerah bahan-bahan mentah dan terpecahnya pasaran tunggal ini, dengan melakukan ekspansi yang lebih luas atas kerugian saingan-saingan mereka (negeri-negeri imperialis lainnya), dengan menjalankan agresi-agresi, persenjataan yang gila-gilaan dan dengan memiliterisasi ekonomi.
     Jadi, dalam keadaan di mana pasaran tunggal menjadi terpecah dua dan menyempitnya daerah sumber-sumber bahan mentah, kaum kapitalis monopoli menempuh jalan “militerisasi” ekonomi negeri-negeri mereka. Jalan ini mereka tempuh tidak lain untuk bisa memperbesar keuntungan-keuntungan mereka. Tetapi militerisasi ekonomi ini tidak bisa tidak mengakibatkan pertentangan-pertentangan atau kontradiksi-kontradiksi yang lebih mendalam dan lebih runcing di kalangan mereka sendiri.
Esensi ekonomi daripada militerisasi ini ialah bahwa bagian yang senantiasa makin besar dan barang-barang jadi dan bahan-bahan mentah digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak produktif, yaitu dalam bentuk barang-barang yang mempunyai nilai-nilai strategis (militer). Produksi persenjataan ini terus diperluas oleh kaum kapitalis monopoli. Perluasan produksi persenjataan ini mereka tempuh melalui penurunan upah-upah buruh, penindasan-penindasan yang lebih keras terhadap kaum tani, peningkatan pajak-pajak, dan perampokan yang lebih intensif terhadap Rakyat negeri-negeri jajahan dan negeri-negeri yang tergantung. Semua ini membikin daya beli Rakyat menjadi lebih lemah mengurangi produksi barang-barang industri dan pertanian, serta sangat mengurangi produksi baranh-barang untuk kebutuhan sipil. Karena itulah, maka militerisasi ekonomi negeri-negeri kapitalis lebih memperbesar disproporsi atau ketidakseimbangan antara kemungkinan-kemungkinan produksi (productie mogelijkheden) dengan daya beli yang makin menurun dari penduduk. Dan hal ini tidak boleh tidak mengakibatkan krisis-krisis ekonomi negeri-negeri kapitalis itu.
Sesudah Perang Dunia II, industri AS tanpa melalui fase kenaikan, pada akhir 1948 mengalami krisis ekonomi, dan krisis ini makin keras selama seluruh tahun 1949. Tanda-tanda krisis ekonomi dalam tahun 1949 juga dapat dilihat di negeri-negeri Eropa Barat.
      Perluasan produksi persenjataan di AS dan negeri-negeri blok Atlantik lainnya yang sangat menonjol dalam pertengahan tahun 1950 sesudah perang agresi imperialis terhadap Korea dilancarkan, memungkinkan timbulnya kenaikan produksi industri. Hal ini hanya dicapai atas kerugian perkembangan ekonomi negeri-negeri kapitalis itu sendiri. Begitulah maka dalam pertengahan kedua tahun 1953 timbul krisis ekonomi lagi di AS yang mengakibatkan berkurangnya produksi industri.
Militerisasi ekonomi membawa keuntungan-keuntungan yang luar biasa bagi kaum kapitalis monopoli. Dan militerisasi ekonomi dengan sendirinya merupakan stimulator dan katalisator dari agresi-agresi imperialis yang terutama sekali dijalankan oleh kaum kapitalis monopoli AS.

4. MUSUH PERTAMA RAKYAT SEDUNIA
     Betapa busuk dan jahatnya politik imperialis AS menjadi jelas bagi kita. Kesimpulan wajar yang dapat kita tarik daripadanya ialah bahwa sebagai biang keladi imperialisme dunia, AS sekaligus telah menjadi musuh Rakyat-Rakyat sedunia. Lihatlah sasaran revolusi-revolusi Rakyat dan gerakan-gerakan revolusioner Rakyat seluruh dunia, yang pada umumnya ialah imperialisme AS. Juga bagi revolusi Indonesia, imperialisme AS telah menjadi musuh nomor satu. Imperialisme Inggris tidak akan sekurang ajar sekarang dalam membela proyek “Malaysia”-nya jika seandainya di Asia tidak ada kekuatan AS yang berupa Armada ke-VII dan pangkalan-pangkalan militer.
     Dari tindak tanduknya di mana saja di dunia, jelas pula terlihat bahwa agresivitasnya tidak menjadi berkurang, sebaliknya AS bertindak makin kurang ajar dan makin nekad. Dalam seluruh garis dan jalan politiknya sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa AS menunjukkan keinginan damai, siapapun atau presiden manapun yang memegang tampuk kekuasaan negara AS.
Itulah sebabnya mengapa ia makin lama makin diganyang oleh Rakyat sedunia, dan mengapa barisan Rakyat yang mengganyangnya makin lama makin besar, makin luas, dan makin kuat sebagaimana dibuktikan oleh kejadian-kejadian internasional sekarang ini.

5. RUNTUHNYA SISTEM KOLONIAL DARIPADA IMPERIALISME
     Baik Presiden Sukarno, maupun negarawan-negawaran dan pemimpin-pemimpin Rakyat lainnya, baik di Indonesia maupun di negeri-negeri lain senantiasa tegas menandaskan bahwa imperialisme sedang menuju dengan cepat ke liang kuburnya, bahwa imperialisme sedang sekarat. Sebagai tingkat atau stadium terakhir dari kapitalisme, imperialisme tidak lain daripada kapitalisme yang sedang sekarat, “moribund capitalism”, sedang menuju kematiannya.
     Ada sementara orang yang melebih-lebihkan kekuatan imperialisme yang sudah sekarat ini dengan menekankan bahwa imperialisme masih kuat dan kuasa, masih hebat dan luar biasa kekuatannya. Lihatlah AS yang “bergigi” nuklir, lihatlah Inggris yang masih kokoh, demikian kata mereka. Pandangan mereka dibikin silau oleh persenjataan dan kekuatan militer yang dimiliki AS sekarang ini, oleh senjata-senjata nuklir dan roket-roketnya. Mereka tidak mau mengerti bahwa Rakyat yang menentukan jalannya sejarah dan bahwa nasib sesuatu negeri ataupun dunia bukan pertama-tama ditentukan oleh senjata. Ini dengan gamblang bisa ditarik kesimpulan dari pergolakan-pergolakan yang timbul di dunia, dari revolusi-revolusi yang sukses, dari Revolusi Oktober di Rusia Tsar sampai ke Revolusi Tiongkok, Indonesia, Vietnam, dan Kuba. Sungguh kasihan mereka yang berpandangan demikian yang hakikatnya melihat dunia serba gelap tanpa perspektif yang bersinar cemerlang, yang mau hidup dengan menyesuaikan diri pada keinginan-keinginan imperialis yang rakus, tamak, dan jahat itu.
     Pandangan “serba senjata” ini membunuh energi Rakyat yang selalu ingin bangkit sekalipun kurang baik persenjataannya melawan imperialisme yang komplit persenjataannya.
Di pihak lain, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dewasa ini imperialisme sudah mati. Menurut mereka, masalah melawan imperialisme dan kolonialisme bukan lagi merupakan masalah bagi bangsa-bangsa di dunia dewasa ini, karena kemerdekaan sudah dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Masalah dunia sekarang adalah masalah memelihara perdamaian, perdamaian, dan sekali lagi perdamaian, masalah mempertinggi kultur umat manusia, masalah kerja sama di bidang ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya. Pandangan ini dinyatakan misalnya oleh almarhum Nehru dalam Konferensi Nonblok ke-I di Beograd dan dilanjutkan oleh pihak India, Yugoslavia, dan lain-lain, dalam Konferensi Nonblok ke-II di Kairo baru-baru ini. Dan pandangan ini masih dianut oleh sementara orang. Tapi anehnya, bersamaan dengan mengatakan “imperialisme sudah mati”, mereka sujud dan berkapitulasi di hadapan imperialis.
Kedua-dua pandangan ini adalah ekstrim dan karenanya tentu keliru. Kedua pandangan itu sama-sama melemahkan, mengebiri, atau mematikan perjuangan melawan imperialisme untuk kemerdekaan dan untuk membangun dunia baru yang adil dan makmur. Yang benar ialah bahwa imperialisme belum mati, tetapi juga ia tidak lagi merupakan kekuatan yang besar, perjkasa dan hebat yang bisa memaksakan kemauannya dengan sesuka hatinya.
      Perkembangan kapitalisme mendapat pukulan yang hebat dengan timbulnya kubu sosialis yang diametral berlawanan dengan kubu kapitalis setelah lahirnya Uni Soviet dalam tahun 1917 dan negeri-negeri sosialis lainnya sesudah Perang Dunia II. Perkembangan ini makin bertambah berat bagi kapitalisme dengan krisis yang diderita oleh sistem kolonialnya.Negeri-negeri imperialis menimpakan beban-beban serta akibat-akibat peperangan-peperangan pada pundak Rakyat negeri-negeri jajahan dan negeri-negeri tergantung. Tingkat hidup Rakyat-Rakyat ini karenanya menjadi menurun secara katastrofal. Semua ini lebih memperhebat kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme. Dan kontradiksi-kontadiksi ini mengambil bentuk yang aneka ragam dan runcing serta dahsyat sebagaimana kita lihat di AAA.
Kaum monopolis AS sebagaimana sudah saya uraikan tadi, dengan dalih memberikan “bantuan” kepada negeri-negeri yang kurang maju, mendesak masuk secara sistematis ke negeri-negeri jajahn dan ke daerah-daerah pengaruh negeri-negeri Eropa Barat. Dengan demikian maka perampokan-perampokan terhadap negeri-negeri ini yang dilakukan oleh imperialisme AS bertambah intensif dan desakan-desakan AS ini menimbulkan juga kontradiksi-kontradiksi yang runcing antara imperialisme AS dengan imperialisme-imperialisme lainnya. Kita mengenal kontradiksi-kontradiksi yang makin menjadi-jadi terutama antara AS dengan Perancis dan antara Inggris dengan Perancis di berbagai persekutuan-persekutuan ekonomi maupun aliansi-aliansi militer.
Hal ini semua membawa krisis yang makin mendalam dan keruntuhan secara total dari sistem kolonial imperialisme.

BAB II

ASIA TENGGARA PUSAT TELENG KONTRADIKSI-KONTRADIKSI DUNIA

      Dalam Bab I sudah dijelaskan bahwa Asia-Afrika-Amerika Latin merupakan daerah poros NEFO. Dalam uraian itu dijelaskan pula perjuangan Rakyat-Rakyat di daerah poros itu yang menonjol dalam melawan imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme itu. Perjuangan-perjuangan yang menonjol ini dapat kita katakan sebagai titik-titik pusat. Begitulah maka titik pusat perjuangan di Amerika Latin adalah perjuangan Rakyat Kuba dan Venezuela. Untuk Afrika, titik pusatnya ialah perjuangan Rakyat Kongo dan Angola. Untuk Asia, maka perjuangan Rakyat-Rakyat Asia Tenggaralah yang menjadi titik pusat. Seluruh Asia Tenggara merupakan titik pusat di daerah kontradiksi terpokok. Presiden Sukarno dalam Tavip telah menegaskan bahwa “Asia Tenggara sekarang ini sebenar-benarnya sedang menjadi pusat telengnya kontradiksi-kontradiksi dunia” (Tavip, halaman 31).
     Di Asia Tenggara bercokol banyak imperialis, dari yang paling besar yaitu imperialis AS, Inggris, dan Perancis, sampai yang paling kecil seperti Portugis, Swiss, dan lain-lain. Betapa tidak! Arti penting yang besar dari Asia Tenggara dari sudut ekonomi dapat dilihat dari barang-barang yang dihasilkannya seperti karet, teh, gula, tembakau, beras, kopra, wolfram, nikel, timah putih, timah hitam, mangaan, bauksit, minyak, dan lain-lain. Asia Tenggara mempunyai kedudukan strategis yang penting. Ia merupakan jembatan antara India dan Tiongkok. Ia menghubungkan dua samudera besar, Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik yang merupakan jalan perniagaan laut yang pokok dengan lalu lintas pelayaran niaga yang ramai antara Eropa dengan Timur Jauh dan Oseania.
     Kontradiksi-kontradiksi dunia di daerah ini terdapat dalam bentuk-bentuknya yang paling tajam. Di daerah ini terdapat semua kontradiksi dasar, yaitu: antara Sosialisme (RDV dan RRC) dengan imperialisme dan antara proletariat dengan borjuasi. Di daerah ini terdapat kontradiksi antara nasion-nasion tertindas dengan imperialisme karena adanya nasion-nasion yang baru merdeka dan nasion-nasion terjajah serta tergantung yang melawan imperialisme sebagaimana halnya Rakyat-Rakyat Malaya dan Kalimantan Utara serta Rakyat Indonesia mengganyang “Malaysia”, Rakyat Vietnam Selatan melawan imperialisme AS, dan lain-lain. Juga di daerah ini terdapat kontradiksi antara kaum imperialis AS dengan Perancis, dengan Inggris, dengan Belanda, dan lain-lain. Jadi, keempat-empat kontradiksi dasar terdapat di Asia Tenggara ini sehingga dapatlah dikatakan bahwa Asia Tenggara adalah miniaturnya dunia, dunia dalam bentuk kecilnya. Penyelesaian kontradiksi-kontradiksi ini berarti memotong garis hidup imperalisme dunia. Inilah sebabnya mengapa saya mengatakan bahwa Asia Tenggara adalah fokus dari fokusnya AAA. Inilah sebabnya mengapa saya menyetujui sepenhnya pendapat Bung Karno, bahwa Asia Tenggara adalah pusat telengnya kontradiksi-kontradiksi dunia. Marilah kita tinjau perjuangan Rakyat di Asia Tenggara ini dalam mengganyang imperialisme dunia, khususnya imperialisme AS.
     Pertama-tama, marilah kita pusatkan perhatian pada Indocina, khususnya Vietnam dan lebih khusus lagi pada Vietnam Selatan. Di Vietnam Selatan sedang berlangsung satu epos yang mengagumkan yang merebut rasa hormat dan simpati serta kebanggaan dari setiap patriot dan pejuang kemerdekaan negeri manapun juga. Di Vietnam Selatan, sebagaimana di negeri-negeri Indocina pada umumnya, imperialisme Perancis yang tadinya berkuasa sudah dipaksa mundur dan diusir pergi. Tetapi imperialisme AS yang menginjak-injak Perjanjian Jenewa berhasil bercokol di Vietnam Selatan melalui agresi-agresi dan intervensi-intervensinya yang dikutuk oleh umat manusia progresif di seluruh dunia. Pengalaman Vietnam Selatan ini merupakan pelajaran bagi Rakyat-Rakyat sedunia. Bagi Rakyat Indonesia, pengalaman-pengalaman ini berarti bahwa anti-imperialisme Belanda dan kemudian anti-imperialisme Inggris saja tidak cukup, tetapi juga harus anti-imperialisme AS karena imperialisme AS adalah biang keladi imperialisme dunia. Tidak berbuat demikian berarti tidak cukup waspada, dan ini berarti akan jatuh ke dalam kekuasaan imperialisme AS.
Di Vietnam Selatan, imperialis AS sedang menjalankan “perang khusus” dalam rangka mewujudkan sistem neo-kolonialismenya. “Perang khusus” ini dilancarkan melalui suatu boneka yang dibenci Rakyat. Rezim anti-Rakyat ini membangun tentara boneka yang dipersenjatai sepenuhnya oleh AS. Tentara boneka ini dikuasai oleh AS lewat opsir-opsirnya sendiri dengan memakai berbagai kedok.
Dalam waktu 10 tahun, sejak tahun 1954 sampai 1963, kaum imperialis AS telah mengeluarkan uang sejumlah 4 milyar dolar untuk membiayai perang kotornya di Vietnam Selatan. Pada dewasa ini, mereka mengeluarkan $ 2 juta sehari. Mereka telah membangun 111 lapangan terbang militer dan 11 pelabuhan militer. Tentara boneka Vietnam Selatan terdiri dari 600.000 orang, sedangkan apa yang dinamakan “penasihat” AS yang langsung memimpin tentara boneka ini berjumlah 30.000 orang.
Menurut perkiraan kaum imperialis AS, mereka baru dapat menumpas gerakan Rakyat di Vietnam Selatan, jika jumlah tentara boneka mereka melebihi pasukan-pasukan gerilya Rakyat dengan perbandingan 20 lawan 1. Padahal menurut Front Nasional Pembeasan Vietnam Selatan dewasa ini perbandingan itu “baru” mencapai 4 lawan 1. Kaum imperialis AS sekarang sudah kewalahan. Dengan demikian, AS harus mengakui bahwa seorang gerilya yang bersenjata sederhana adalah sama kuatnya dengan 20 orang tentara bayaran yang diperlengkapi dengan senjata yang paling modern. Dan ini sekaligus berarti membuka kesempatan membikin keuntungan-keuntungan raksasa bagi industrialis-industrialis senjata AS.
     Sadar akan kekuatan yang luar biasa dari pasukan-pasukan gerilya karena erat bersatu padu dengan Rakyat, maka kaum imperialis AS berusaha untuk memisahkan Rakyat dari gerilya-gerilya ini dengan memasukkan seluruh penduduk desa ke dalam apa yang dinamakan “desa-desa strategis” yang dikelilingi dengan pagar kawat berduri yang tinggi, yang dijaga keras dan yang tidak lain merupakan kamp-kamp konsentrasi. Tapi apa hendak dikata! Di dalam kamp-kamp inipun timbul perlawanan-perlawanan hebat dan siasat inipun tidak memberikan manfaat apa-apa bagi mereka. Menghadapi keadaan yang demikian, maka AS melancarkan perang kimia. Dalam waktu 2 ½ tahun mereka telah 200 kali menyebarkan bahan-bahan kimia yang beracun yang telah membunuh atau melukai 20.000 orang, mematikan beribu-ribu ternak dan membinasakan tanaman bahan makanan seperti padi dan sebagainya seluas 300.000 ha.
Perang Vietnam Selatan direncanakan dan dilancarkan oleh orang-orang seperti Presiden Kennedy, Presiden Johnson, Jenderal Maxwell Taylor yang sekarang menjadi “duta besar” AS di Saigon dan Mc. Namara, Menteri Pertahanan AS. Dalam pertengahan tahun 1961, Lyndon Johnson yang pada waktu itu adalah Wakil Presiden AS datang ke Saigon atas perintah Kennedy untuk merencanakan usaha-usaha menumpas gerakan Rakyat di Vietnam Selatan. Yang menjadi pusat perhatiannya ialah usaha memperkuat Komando Militer AS, memperluas tentara boneka Vietnam Selatan, dan mengirimkan lebih banyak “penasihat” AS dan perlengkapan militer. Juga disusun apa yang dinamakan rencana “Staley-Taylor” untuk menumpas perlawanan Rakyat dalam waktu 18 bulan. Kita semua mengetahui hasil yang dicapai oleh plan 18 bulan ini. Yang ditumpas bukan gerakan Rakyat, melainkan AS beserta tentara-tentara dan rezim bonekanya. Gerilya Rakyat di bawah pimpinan Front Nasional Pembebasan Vietnam Selatan telah membebaskan lebih dari 75 % wilayah Vietnam Selatan. Kaum imperialis tinggal menunggu saatnya untuk ditendang keluar Vietnam Selatan. Rezim boneka Vietnam Selatan juga sedang mengalami krisis kekuasaan yang bersifat total.
Tavip menegaskan bahwa “Di Vietnam Selatan nasib yang tempo hari dialami oleh Jenderal Lattre de Tassigny kini rupanya sedang menimpa jenderal-jenderal lain, jenderal-jenderal dari negara lain tetapi yang nasibnya kiranya setali tiga uang” (halaman 34). Selanjutnya, Tavip juga menyatakan “Barangkali kaum imperialis boleh menghibur dirinya sendiri dengan kenyataan bahwa setidak-tidaknya mereka dikalahkan oleh bukan sembarang gerilya, tetapi oleh gerilyawan-gerilyawan yang benar-benar jempolannya gerilyawan” (halaman 35).
     Menghadapi kegagalan di Vietnam Selatan, kaum imperialis telah mengadakan konferensi tokoh-tokoh militer mereka di Honolulu beberapa bulan yang lampau di mana direncanakan untuk memperluas peperangan ke Vietnam Utara, ke RDV. Provokasi Teluk Tonkin yang sudah dua kali diadakan itu merupakan permulaan dari rencana jahat tersebut di atas. Tetapi provokasi-provokasi inipun mengalami kegagalan total berkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta kepahlawanan Rakyat dan Pemerintah RDV yang telah memberikan pukulan-pukulan balasan yang jitu dan setimpal. Provokasi Tonkin mengakibatkan bahwa imperialis AS sendiri makin terekspos, makin terbuka kedoknya serta makin terisolasi kedudukannya. Belum pernah imperialis AS begitu tersudutkan seperti yang diakibatkan oleh provokasi-provokasi agresifnya terhadap Republik Demokrasi Vietnam. Bung Karno mengatakan dalam Tavip tentang agresi AS ini: “..... serangan Amerika atas Vietnam Utara sekarang inipun, kami kutuk dengan sekeras-kerasnya” (halaman 33). Selanjutnya Bung Karno berkata: “Rakyat Vietnam sudah barang tentu akan melawan mati-matian, sebagaimana mereka dulu melawan mati-matian kepada serangan-serangan imperialisme Perancis” (halaman 35).
      Di samping memerangi Rakyat Vietnam Selatan, kaum imperialis AS juga mengaduk-aduk di Laos dengan maksud menyabot pelaksanaan Perjanjian Jenewa tentang Laos dan berusaha menunpas gerakan demokratis dari Rakyat Laos. Seperti negeri-negeri Indocina lainnya, Laos mempunyai arti penting yang besar bagi imperialis AS dalam usahanya untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan kolonialnya di Asia Tenggara. Untuk menyabot pelaksanaan Perjanjian Jenewa tersebut, kaum imperialis AS telah menimbulkan kembali perang dalam negeri dan berusaha memperluasnya ke seluruh negeri. Dengan kapal-kapal terbang, kaum imperialis secara terang-terangan membomi secara membabi buta wilayah-wilayah Laos, seperti Xien Khouang dan Dataran Tempayan serta wilayah-wilayah Laos lainnya di mana Neo Lao Haksat mempunyai pengaruh yang besar. Kaum imperialis AS menimbulkan provokasi-provokasi pertempuran bersenjata antara pasukan-pasukan dari ketiga golongan yang ada di Laos, yaitu golongan kiri, golongan netralis, dan golongan kanan, yang masing-masing diwakili oleh Pangeran Souphanouvong, Pangeran Souphanavouma dan Pangeran Boum Oum. Tetapi pasukan-pasukan golongan netralis sejati tetap tidak terprovokasi dan melawan agresi yang dilancarkan oleh kaum imperialis AS. Kaum imperialis AS berdaya upaya untuk melumpuhkan pemerintah koalisi nasional dari ketiga golongan itu dengan menghasut Boum Oum agar melakukan obstruksi-obstruksi yang sebesar-besarnya terutama sekali terhadap golongan kiri. Di dalam usaha yang keji ini, mereka berhasil mndorong wakil golongan netral, Pangeran Souphanavouma, untuk berkhianat terhadap golongan kiri dan menjadikannya sebagai wakil dari golongan netralis yang munafik. Paling akhir, kaum imperialis AS berusaha sekeras-kerasnya untuk mentorpedo dan mengandaskan pertemuan antara 3 pangeran yang diadakan di Paris.
     Tetapi di Laos pun imperialis AS tidak akan berhasil. Rakyat Laos berkesadaran politik yang tinggi dan bersemangat anti-imperialisme dan mereka cukup kuat untuk melancarkan gempuran-gempuran mereka terhadap imperialisme AS. Gelombang pasang revolusi juga mengalun di Laos untuk menghanyutkan tiang-tiang bangunan neo-kolonialisme AS yang hendak ditegakkannya di bumi Laos.
Perjuangan yang sama isinya dilakukan oleh Rakyat dan Pemerintah Kamboja terhadap kaum imperialis AS. Pangeran Norodom Sihanouk yang mengepalai pemerintah Kerajaan Kamboja, dengan teguh dan penuh keberanian melawan segala intrik, subversi, dam intervensi bahkan agresi bersenjata AS terhadap Kamboja. Kejauhan pandangan Sihanouk, realismenya yang besar dalam meninjau dan menilai keadaan sekeliling negerinya serta dalam mengambil langkah-langkah yang patriotik, membikin Kamboja tergolong sebagai salah satu negeri yang terhormat dalam barisan NEFO. Kata-kata “gentar” dan “takut” sungguh tidak ada dalam kamus Kamboja yang berjuang melawan setan dunia, imperialisme AS ini. Perjuangan Rakyat dan Pemerintah Kamboja ini tidak bisa lain kecuali memberi sumbangan dan kekuatan yang berharga pada perjuangan Rakyat-Rakyat sedunia untuk menumbangkan kubu imperialisme AS sampai ke dasar-dasarnya.
Demikianlah, perjuangan Rakyat Indocina merupaka salah satu titik pusat dari perjuangan Rakyat seluruh Asia Tenggara dalam mengganyang dan mengusir serta mengakhiri dominasi kolonial dari kaum imperialis untuk selama-lamanya.
     Dalam perjuangan Rakyat-Rakyat di Asia Tenggara melawan imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme, Indonesia menempati kedudukan yang penting sekali. Negeri kita kaya dengan bahan-bahan mentah yang diperlukan bagi perkembangan industri modern. Negeri kita mempunyai penduduk yang paling besar jumlahnya di Asia Tenggara. Rakyat kita memiliki tradisi-tradisi revolusioner yang gemilang. Baik pemerintah kolonial Belanda maupun pemerintah fasis Jepang, merasakan pukulan-pukulan keras yang dihantamkan oleh gerakan nasional Rakyat kita kepada mereka untuk mencapai kemerdekaan nasional. Negeri kita juga menempati kedudukan yang strategis militer penting sekali. Dan inilah sebabnya pula mengapa kaum imperialis senantiasa mereka khawatir terhadap Indonesia yang bisa membahayakan usaha mereka untuk mengepung negeri-negeri sosialis di Asia dan menindas gerakan-gerakan Rakyat di daerah-daerah lain di Asia Tenggara. Arti penting lainnya daripada kedudukan Indonesia dalam perjuangan Rakyat-Rakyat Asia Tenggara ini juga terletak pada kenyataan bahwa baik Rakyat maupun pemerintah di bawah pimpinan Bung Karno dengan teguh melawan imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme sebagaimana digariskan oleh Manipol, Dasa Sila Bandung, dan Membangun Dunia Kembali. Perjuangan melawan imperialisme dilakukan oleh Rakyat Indonesia dengan konsekuen dan jika perlu dengan kekuatan senjata sebagaimana sudah disaksikan oleh dunia dengan pembebasan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda. Hal ini juga telah dibuktikan dengan dihancurkannya kontra-revolusi DI-TII dan “PRRI-Permesta” yang dibantu dengan aktif dan intensif oleh kaum imperialis AS dan imperialis-imperialis lainnya. Demikian pula hal ini dibuktikan dengan melatih dan mengirim sukarelawan-sukarelawan bersenjata guna membantu Rakyat Kalimantan Utara dan Pemerintah Revolusioner NKKU di bawah pimpinan Perdana Menteri Azahari untuk membebaskan Kalimantan Utara.
     Revolusi Agustus 1945 telah memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga kepada revolusi-revolusi Rakyat, tidak saja di Asia Tenggara tetapi juga di daerah-daerah lainnya di dunia yang belum bebas dari kapitalisme dan imperialisme. Sekarang ini Rakyat Indonesia sedang melanjutkan perjuangan menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya. Ujung tombak perjuangan Rakyat Indonesia dewasa ini ditujukan kepada imperialisme, dan “impact” daripada perjuangan revolusioner Rakyat-Rakyat lainnya di Asia Tenggara sangat ditakuti oleh kaum imperialis. Oleh karena itu kaum imperialis AS dengan kaki tangannya di dalam negeri dengan berbagai jalan berusaha keras untuk merongrong dan menyelewengkan revolusi Indonesia dari garis Manipol. Tetapi usaha-usaha untuk merongrong dengan jalan subversi, intrik, penyuapan-penyuapan, dan manipulasi-manipulasi lainnya pada pokoknya mengalami kegagalan-kegagalan. Juga di negeri kita, imperialisme AS makin terisolasi. Tidak pernah semangat anti-AS begitu menanjak di kalangan Rakyat Indonesia dari berbagai golongan seperti halnya sekarang ini, terutama sesudah pidato Tavip.
     Kaum imperialis AS sungguh khawatir karena sampai sekarang mereka tidak berhasil dalam membawa Republik ke dalam orbit mereka, dalam membikin RI satu mata rantai dalam cordon sanitaire yang sedang mereka bentuk di sekeliling negeri-negeri sosialis di Asia. Dalam usaha mereka untuk mengepung negeri-negeri sosialis di Asia, yang lebih dulu menjadi korban ialah Rakyat-Rakyat yang berjuang untuk kemerdekaan nasional yang penuh. Menundukkan Rakyat-Rakyat ini merupakan syarat pertama bagi pembentukan cordon sanitaire mereka. Indonesia merupakan satu “gap” atau jurang yang menganga lebar, yang tidak memungkinkan kaum imperialis AS untuk mendirikan satu benteng sebagai batu loncatan yang bisa mereka pergunakan untuk menyerang negeri-negeri sosialis di Asia.
Kini kaum imperialis Inggris yang bekerja sama dengan AS mencoba untuk mengepung Republik Indonesia, melingkunginya dengan apa yang mereka namakan “federasi Malaysia”. Menghadapi ini Rakyat dan pemerintah Indonesia menjalankan politik konfrontasi. Sikap Rakyat dan pemerintah RI adalah tegas-tegas menentang dan aktif melawan. Dalam menghadapi “Malaysia” ini, sasaran pukulan konfrontasi juga harus diarahkan kepada imperialis AS, walaupun proyek “Malaysia” adalah proyek neo-kolonialisme Inggris. Mengapa demikian? Tidak lain karena imperialisme Inggris dan imperialisme AS bergandengan tangan dalam memusuhi negeri kita. Bukankah kedua negeri itu juga menjadi pemimpin-pemimpin dari persekutuan-persekutuan militer agresif SEATO? Imperialisme Inggris berani bertindak begitu kurang ajar dan begitu kepala batu justru karena sokongan kuat dan aktif yang diberikan AS kepadanya. Imperialisme Inggris berani mengirim rombongan kapal perangnya melintasi perairan teritorial Indonesia adalah karena AS berdiri di belakang tindakan mereka. Inggris berani menginstruksikan kapal-kapal terbang militer mereka melanggar udara Indonesia dan melakukan pengintaian-pengintaian di atas wilayah RI adalah karena AS merestui tindakan mereka. Jika Rakyat Indonesia melancarkan pukulan-pukulan terhadap AS lewat berbagai aksi revolusioner lewat berbagai pernyataan dan sikap yang patriotik yang melawan kekurangajaran-kekurangajaran imperialis AS, yang di samping menyokong “Malaysia” juga melakukan kegiatan-kegiatan subversif dan penetrasi di segala bidang di Indonesia, maka hal ini bukanlah merupakan satu tindakan yang salah, melainkan yang tepat setepat-tepatnya. Pertama, karena imperialisme AS memang telah menjadi musuh pertama dari revolusi Indonesia, dan kedua, karena memukul imperialisme AS dalam hal “Malaysia” ini sekaligus juga berarti memukul imperialisme Inggris yang dengan proyek “Malaysia”-nya benar-benar mengancam keamanan dan kemerdekaan Republik Indonesia.
     Di bawah pimpinan Bung Karno, Pemerintah Indonesia dengan teguh menjalankan politik konfrontasi total terhadap “Malaysia”. Ini sesuai dengan kehendak Rakyat dan ini sesuai dengan konsep revolusioner daripada penyelesaian masalah “Malaysia” bagi negeri kita. Dan konsep revolusioner sebagai konsep satu-satunya yang benar dan tepat ini pasti akan menghasilkan kemenangan di pihak Rakyat kita. Biar kaum imperialis AS dan Inggris gemetar dalam menghadapi tekad bulat dari Rakyat Indonesia untuk menghabisi riwayat imperialisme di bumi Indonesia yang indah dan kaya raya ini.
     Indonesia sebagai negeri yang paling banyak penduduknya dan juga banyak pengalaman revolusionernya di daerah Asia Tenggara harus dapat memainkan peranan nomor satu dalam perjuangan memukul imperialisme di Asia Tenggara yang dikepalai oleh imperialisme AS. Dengan memainkan peranan yang demikian,              Indonesia dapat pula memainkan peranan penting dalam percaturan politik internasional.
Menangnya revolusi Indonesia akan mempunyai arti yang menentukan bagi perkembangan revolusi di Asia Tenggara. Menangnya revolusi Asia Tenggara berarti bobolnya benteng imperialisme di daerah ini, dan ini berarti banjirnya revolusi dunia. Asia Tenggara adalah pusat teleng kontradiksi-kontradiksi dunia, di samping pusat-pusat teleng yang terdapat di Afrika dan Amerika Latin. Oleh karena itu, kaum imperialis yang dikepalai oleh Amerika Serikat memusatkan perhatiannya ke Asia Tenggara, kekuatan-kekuatan militer yang besar mereka tumplekkan di Asia Tenggara dan daerah-daerah dekat Asia Tenggara.Tetapi situasi objektif di Asia Tenggara menguntungkan Rakyat. Rakyat-Rakyat Asia Tenggara mempunyai sasaran-sasaran yang sama dalam perjuangannya. Mereka sama-sama berjuang untuk menggulingkan 4 bukit setan, yaitu imperialisme, feodalisme, kapitalisme komprador, dan kapitalisme birokrat. Boleh dibilang semua Rakyat Asia Tenggara, termasuk Rakyat Malaya, mempunyai pengalaman perjuangan bersenjata yang bertahun-tahun. Imperialisme Inggris dapat untuk sementara menindas gerakan bersenjata di Malaya, tetapi pengalaman perjuangan bersenjata Rakyat Malaya yang bertahun-tahun tidak mungkin mereka tiadakan.
Syarat-syarat objektif dan situasi objektif untuk revolusi di Asia Tenggara adalah baik. Soalnya tinggal menyediakan syarat-syarat subjektif, orang-orang revolusioner yang mampu memimpin perjuangan itu secara pandai di seluruh Asia Tenggara. Pada waktunya, syarat-syarat itu pasti akan terpenuhi di semua negeri Asia Tenggara.

BAB III

POLITIK LUAR NEGERI MANIPOLIS

     “Membangun Dunia Kembali” adalah garis-garis besar politik luar negeri Republik Indonesia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan ketetapan No. I/MPRS/60 telah menetapkan bahwa “Membangun Dunia Kembali”, yaitu pidato Presiden Sukarno pada tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB, adalah salah satu pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.
Di samping itu, Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnya pada tanggal 19 Januari 1961 telah memutuskan bahwa “isi pidato Membangun Dunia Kembali itu adalah pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia di bidang politik luar negeri Republik Indonesia”, dan pula “menyetujui perincian isi pidato Membangun Dunia Kembali, sebagai satu kesatuan tafsiran dalam pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia” (Tubapi, halaman 250).
Dari perincian MDK tersebut yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa:
1) “Garis-garis besar politik luar negeri Indonesia:
a. Berdasarkan UUD 1945.
b. Bersifat bebas dan aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme.
c. Bertujuan: Mengabdi kepada perjuangan untuk kemerdekaan nasional Indonesia yang penuh; Mengabdi pada perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa-bangsa di dunia; Mengabdi pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia” (Tubapi, halaman 250).
2) “Tentang sifat dan tujuan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif anti-imperialisme dan kolonialisme, Manifesto Politik menunjukkan kewajiban-kewajiban revolusi Indonesia yang terpenting ialah membebaskan Indonesia dari semua imperialisme dan kolonialisme dan menegakkan tiga segi kerangka sebagai berikut:
Kesatu: Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke;
Kedua: Pembentukan satu masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia itu;
Ketiga: Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerja-bersama membentuk satu Dunia Baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia yang sempurna” (Tubapi, halaman 255).
Kalau kita telaah benar-benar 3 kerangka Manipol ini maka akan jelaslah tentang satunya tugas politik luar negeri dan dalam negeri serta satunya patriotisme dan internasionalisme. Jadi kelirulah jika hal-hal itu dipertentangkan.
3) Selanjutnya dari kesimpulan perincian MDK tersebut, yang penting sekali adalah:
a. Kesimpulan bahwa: “Politik luar negeri Republik Indonesia mencerminkan satu konsepsi nasional yang berasaskan Panca Sila dengan cita-cita internasionalisme untuk kesejahteraan dunia, perdamaian dunia, persaudaraan dunia yang didukung oleh seluruh Rakyat Indonesia” (Tubapi, halaman 291).
b. Kesimpulan bahwa: Politik luar negeri bebas aktif Republik Indonesia adalah “politik yang memihak, yaitu memihak kemerdekaan dan perdamaian melawan imperialisme-kolonialisme dan perang agresif”, dan “harus menghimpun semua kekuatan progresif di dunia dalam satu front internasional untuk kemerdekaan dan perdamaian melawan imperialisme-kolonialisme dan perang agresif”, dan “bahwa hanya dengan mengikutsertakan Rakyat, politik luar negeri Republik Indonesia seperti digariskan dalam Membangun Dunia Kembali akan sukses” (Tubapi, halaman 292).

PERIODISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
      Untuk bisa memahami politik luar negeri RI yang progresif sekarang ini, kita perlu mengetahui proses terjadinya politik luar negeri ini. Sejak lahirnya RI hingga sekarang, sejarah perkembangan politik luar negeri RI pada pokoknya dapat dibagi dalam 3 periode dengan konsep politik luar negeri yang masing-masing berbeda satu sama lain meskipun namanya pada pokoknya sama, yaitu politik luar negeri yang bebas. Ketiga periode tersebut adalah:

1. Periode tahun 1945 – 1952, yaitu periode politik luar negeri Sutan Syahrir dan Hatta.
2. Periode tahun 1952 – 1959, yaitu periode politik luar negeri dari kabinet-kabinet Wilopo dan Ali Sastroamijoyo.
3. Periode tahun 1959 sampai sekarang, periode Manipol.
   

1. PERIODE 1945 – 1952
     Pada masa itu politik luar negeri RI disebut “bebas” dalam arti kata “netral”, tapi bukan independen (berdiri sendiri). Pada hakikatnya politik luar negeri demikian itu memihak Barat. Dengan politik luar negeri demikian, di saat-saat perjuangan sengit melawan kepungan dan agresi Belanda, maka terdapatlah suatu kontradiksi antara pergolakan revolusioner di dalam negeri dengan politik luar negeri yang pro-Barat. Sumber dari politik luar negeri yang reaksioner itu adalah konsepsi Syahrir yang dapat dibaca sesudah berdiri Republik Indonesia, antara lain bahwa: “letak Indonesia di dalam lingkungan daerah pengaruh kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika. Nasib Indonesia tergantung daripada nasib kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika (halaman 12).
     Alangkah malangnya Rakyat Indonesia, karena menurut Sutan Syahrir, nasibnya digantungkan pada nasib kaum imperialis Inggris-Amerika! Selanjutnya dikatakan oleh Syahrir dalam tulisannya tersebut, bahwa dalam batas-batas pertentangan antara kepentingan politik AS dan politik Inggris, yang masing-masing dikatakannya ingin menggunakan kekuasaan Belanda di Indonesia, terletak “kemungkinan untuk kita mendapatkan kedudukan yang baru yang cocok dengan kehendak politik raksasa Pasifik ini” (halaman 13).
Dari konsepsinya itu, Syahrir mengakui bahwa kemerdekaan yang mungkin kita dapat tidak lebih daripada “kemerdekaan” seperti yang terlihat pada negeri-negeri lain yang berada di bawah negara imperialis besar, yaitu merupakan kemerdekaan dalam nama saja. Jelaslah bahwa konsepsi politik luar negeri Syahrir hanya mengakui satu kemunginan yang tidak lebih daripada kemerdekaan boneka model “Malaysia”, Vietnam Selatan, atau Korea Selatan.
     Kemerdekaan yang dicita-citakan Syahrir adalah kemerdekaan yang direstui imperialis, karena katanya: “Inipun hanya bisa didapat, jika Pemerintah RI bisa menghindarkan kekacauan yang akan mengancam keinginan dan kemungkinan modal luar negeri”, sebab, demikian katanya lebih lanjut, “jika dianggapnya benar-benar merugikan, ia (kaum kapitalis luar negeri) akan mengerahkan sekalian tenaga untuk menentang kita, serta ia akan tidak ragu-ragu menyebabkan intervensi militer untuk membela kepentingan modalnya” (halaman 9).
      Kiranya tidak perlu diragu-ragukan lagi, bahwa pikiran kapitulasi ini pulalah yang menyebabkan Hatta mengeluarkan Manifes Politik 1 November 1945 yang menjamin akan dikembalikannya perusahaan-perusahaan imperialis, termasuk perusahaan-perusahaan Belanda.
Pendeknya, sudah sejak semula Syahrir memegang peranan penting dalam politik luar negeri Indonesia, ia telah menakut-nakuti Rakyat Indonesia dengan menganjurkan supaya menyerahkan kepada imperialisme dan supaya jangan merugikan atau membikin marah kaum imperialis. Politik kapitulasi ini diselimuti dengan istilah “politik kekuatan ketiga”. Apakah yang bisa diharapkan dari konsepsi politik luar negeri seperti ini, selain daripada kapitulasi dan sekali lagi kapitulasi kepada imperialisme?
Jadi jelaslah bahwa politik bebas Syahrir langsung bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian dan anti-kolonial yang disokong oleh Rakyat Indonesia sekarang. Syahrir bukan pembentuk politik luar negeri Indonesia yang sekarang didukung oleh Rakyat Indonesia, sebaliknya, ia adalah lawannya.
      Politik luar negeri Sutan Syahrir yang khianat itu dilanjutkan oleh Hatta tidak hanya melalui Manifes Politiknya, tetapi juga melalui Mendayung di Antara Dua Karang, pidatonya di depan BP KNIP, September 1948, yang mengatakan antara lain, bahwa: “berhubung dengan letak tanah air kita di tengah-tengah perhubungan internasional itu, yang masa sekarang masih dilingkungi oleh negara-negara kapitalis, adalah suatu politik yang bijaksana bahwa kita tidak memperbesar lingkungan musuh kita”.
Kata-kata ini diucapkan oleh Hatta justru pada saat Rakyat Indonesia berjuang melawan imperialisme, dan ketika AS lewat “penasihat-penasihat”-nya secara langsung mencampuri persoalan dalam negeri Indonesia untuk mengadakan pengejaran terhadap kaum Komunis. Oleh sebab itu menjadi jelaslah bahwa dengan “politik bebas”-nya itu, Hatta bermaksud agar Indonesia tidak memusuhi dan tidak menimbulkan amarah kaum imperialis. Kelanjutannya ialah karena kaum imperialis menghendaki supaya mengejar-ngejar dan meneror kaum Komunis, maka agar kaum imperialis tidak marah, dijalankanlah kehendak imperialis itu. Pendeknya, politik luar negeri Syahrir-Hatta yang berpangkal pada Perjuangan Kita dan Mendayung di Antara Dua Karang adalah politik menyerah pada imperialisme, yang kemudian berkembang menjadi terang-terangan anti-Komunis, dan tidak hanya menghasilkan persetujuan “Linggarjati” dan “Renville”, tetapi juga mengakibatkan persetujuan KMB yang ditentang kaum Komunis, bahkan terus mencapai puncaknya dalam pemberontakan “PRRI-Permesta”. Pada hakikatnya politik Syahrir-Hatta adalah reaksioner pro-Barat, politik menyerah kepada imperialisme. Politik luar negeri Syahrir-Hatta meremehkan kekuatan Rakyat Indonesia sendiri dan kekuatan anto-kolonial di dunia, dan sebaliknya menyerah kepada intimidasi dan kehendak imperialisme. Karena itu ia sama sekali bukanlah politik bebas, melainkan politik memihak imperialisme.

2. PERIODE 1952-1959 DENGAN KONSEP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS YANG AGAK MAJU
     Dalam periode ini, politik bebas model Syahrir-Hatta tidak bisa lagi dipertahankan karena terbukti memang bertentangan dengan kepentingan Indonesia dan bertentangan dengan hasrat dalam hati Rakyat Indonesia, hal mana mencapai klimaksnya dengan perlawanan Rakyat terhadap ditandatanganinya persetujuan MSA dengan AS yang menyebabkan pemerintah Sukiman jatuh dalam bulan Februari 1952.
Karena itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu dari politik luar negeri Indonesia sehingga akhirnya dinamakan “politik luar negeri yang bebas dan aktif menuju perdamaian”. Sejak kabinet Wilopo – kabinet pertama sesudah KMB yang mendapat sokongan PKI, politik “bebas” Syahrir-Hatta mulai ditinggalkan tetapi kesanggupan untuk menempatkan Indonesia tegas-tegas ke dalam front internasional anti-imperialis dan cinta damai belum cukup pada kabinet Wilopo, terutama karena di dalamnya masih cukup banyak elemen-elemen Masyumi-PSI. “Politik bebas” pada waktu itu berada dalam krisis dan terombang-ambing. Di satu pihak adalah suatu kenyataan bahwa kepentingan Republik Indonesia memang terletak dan terjamin dalam kerja sama dengan negara-negara kubu sosialis dan negara-negara AA, sedang di pihak lain masih kuat keragu-raguan dan kekhawatiran kalangan yang berkuasa untuk menentang dan melawan imperialis. Situasi politik bebas dan aktif demikian dikarakterisasi Ruslan Abdulgani dengan mengatakan bahwa batas kanannya politik bebas aktif adalah “perjanjian MSA” di mana reaksi massa Rakyat terhadap perjanjian tersebut sangat hebat hingga menjatuhkan Kabinet Sukiman, sedangkan batas kirinya adalah join-statement Indonesia-Uni Soviet (1956) di mana perlawanan dari kekuatan-kekuatan yang menentangnya ketika itu juga hebat. Politik bebas aktif hanya boleh berlayar antara kedua batas tersebut, tidak boleh melampaui batas kanan maupun kiri (Mendayung dalam Taufan).
     Dalam keadaan demikian, Rakyat progresif menghadapi tugas penting untuk membantu dan mendorong Pemerintah Indonesia supaya berani dan sanggup melawan subversi, intimidasi, intervensi dari politik perang imperialis, melawan kolonialisme, dan berani serta sanggup bekerja sama yang jujur dengan negeri-negeri kubu sosialis.Sesungguhnya tradisi politik luar negeri Indonesia semenjak berdirinta Republik Indonesia adalah berdasar hubungan dan kerja sama persahabatan dengan Timur, sekalipun Sutan Syahrir dan Hatta merintanginya. Pembelaan pertama terhadap RI oleh wakik Soviet Ukraina dalam PBB, D. Manuilsky ketika menghadapi agresi kolonial Belanda, adalah salah satu sendi penting yang telah diletakkan untuk menegakkan kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. Ini diperkuat lagi oleh berhasilnya perlawanan Rakyat terhadap politik pro-Barat Syahrir-Hatta dengan diadakannya hubungan diplomatik pertama tingkat duta antara RI dengan Republik Cekoslovakia dalam tahun 1947 dan kemudian hubungan konsuler antara RI dengan Uni Soviet dalam bulan Mei 1948 yang dilakukan oleh Duta Istimewa dan Menteri berkuasa penuh Suripno. Tetapi kemudian semuanya ini dibatalkan oleh kabinet Hatta.
     Negara-negara sosialis adalah pembela-pembela dan penyokong-penyokong setia yang sejak tahun-tahun pertama revolusi sudah membela Republik Indonesia. Ini menguntungkan Indonesia. Juga menguntungkan Indonesia, dan tidak mungkin diabaikan arti pentingnya bantuan dan pengakuan negara-negara Asia-Afrika pada tahun-tahun permulaan revolusi. Semuanya ini adalah bukti bahwa sahabat-sahabat tradisional RI dan sahabat-sahabat di waktu-waktu yang sulit adalah negara-negara Timur (dalam artian politik bukan dalam artian geografi) dan bukan negara-negara Barat. Tidak dapat dibantah bahwa pada saat-saat Indonesia mati-matian melawan kolonialisme Belanda dan sekarang ini mengganyang “Malaysia”, negara-negara Barat selamanya berdiri di pihak musuh Indonesia. Dalam hubungan ini, saya menilai tepatnya tindakan Pemerintah baru-baru ini yang telah meningkatkan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Demokrasi Korea dan Republik Demokrasi Vietnam. Adalah lebih tepat lagi bila hubungan dengan Republik Demokrasi Jerman juga segera ditingkatkan karena adalah jelas bahwa dalam masalah “Malaysia”, Republik Federal Jerman (Jerman Barat) –dengan mana sejak lama kita mempunyai hubungan tingkat duta besar— selalu menyokong “Malaysia”, sedangkan dengan RDD yang selalu menyokong politik RI, kita baru mempunyai hubungan tingkat konsulat jenderal.

KONFERENSI ASIA-AFRIKA KE-I
      Atas desakan dan sokongan kekuatan-kekuatan progresif, dasar politik yang lebih maju akhirnya dapat diletakkan, terutama oleh kabinet Ali Sastroamijoyo yang telah berhasil mendorong lahirnya prinsip-prinsip dasasila dan semangat Bandung yang bersejarah. Salah satu peristiwa internasional terpenting dalam periode ini adalah Konferensi Asia-Afrika pertama di Bandung, di mana buat pertama kali negeri-negeri AA mulai membikin sejarahnya sendiri secara kolektif yang merupakan perwujudan konkret dari peranan yang makin besar dan penting bagi negara-negara AA dan di mana khususnya Indonesia muncul sebagai kekuatan baru dan terdepan dari barusan AA tersebut.
      Pengaruh Konferensi Bandung benar-benar di luar dugaan semua orang. Pengaruh konferensi ini sangat terasa dalam perkembangan situasi internasional. Konferensi ini adalah konferensi internasional pertama dari negara-negara Asia Afrika yang umumnya baru saja mencapai kemerdekaannya, tetapi yang hasilnya telah sangat meninggikan martabat Asia-Afrika, karena ia telah memberikan sumbangan besar bagi terpeliharanya perdamaian dunia dan memberikan dasar bagi perdamaian dunia yang kekal abadi yaitu kemerdekaan nasional untuk semua bangsa. Konferensi AA telah memberikan kepada dunia semangat dan prinsip-prinsip Bandung. Dasasila Bandung, yaitu perkembangan dari Pancasila koeksistensi secara damai. Konferensi Bandung adalah konferensi internasional yang membicarakan nasib Asia-Afrika antara bangsa-bangsa Asia-Afrika secara Asia-Afrika dan tanpa turut sertanya negara-negara bukan AA yang di masa-masa lampau secara tradisional menentukan nasib AA. Konferensi Bandung telah memberikan senjata di tangan Rakyat AA yang masih berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya untuk dengan gagah berani meneruskan perjuangannya karena Bandung menyokong tanpa reserve semua bangsa yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Keputusan konferensi ini yang mengenai bangsa-bangsa yang belum merdeka antara lain berbunyi: “bahwa kolonialisme dalam bentuk yang bagaimanapun juga adalah suatu kejahatan yang harus segera diakhiri dan menyatakan bantuannya pada perjuangan untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan bagi semua bangsa-bangsa”.
      Demikianlah Konferensi Bandung telah memancarkan spektrum kemerdekaan, perdamaian, dan kepribadian AA. Semangat Bandung mengintegrasikan diri dengan Rakyat. Bahwa keputusan Bandung sesuai dengan aspirasi-aspirasi nasional Rakyat AA ini ternyata dari munculnya bermacam-macam organisasi dan konferensi-konferensi Rakyat-Rakyat AA seperti: Organisasi Setia Kawan Rakyat Asia-Afrika (OSRAA), Konferensi Mahasiswa AA, Konferensi Buruh AA (dalam persiapan), Konferensi Wartawan AA, Konferensi Ahli Hukum AA, Konferensi Wanita AA, Festival Film AA, Konferensi Islam AA (dalam persiapan), dan lain-lain. Konferensi-konferensi ini sangat besar artinya dalam mengkonsolidasi dan mengembangkan semangat dan prinsip-prinsip Bandung, setia kawan negara-negara dan Rakyat AA semakin berkembang. Ini juga tercermin dalam kerja sama AA di PBB. Dengan cepat terdapat pengaruh timbal balik antara makin kuatnya kesetiakawanan AA di tingkat negara-negara dengan gerakan Rakyat-Rakyat AA.
      Pengaruh semangat Bandung terutama terlihat secara mencolok dengan makin meningkatnya perjuangan Rakyat Afrika untuk kemerdekaan nasionalnya. Konferensi Addis Ababa, yaitu suatu konferensi dari Organisasi Persatuan Afrika (OPA) telah berhasil memperkuat solidaritas antara negeri-negeri Afrika dan menggagalkan segala usaha kaum imperialis untuk memecah belah. Konferensi ini adalah usaha konsolidasi yang konkret daripada Konferensi Bandung, yaitu aksi dan koordinasi, dan merupakan pukulan yang hebat terhadap kaum imperialis, kaum kolonialis, dan neo-kolonialis.
“Ya, pohon semangat Bandung akarnya sudah semakin masuk tanah! Daunnya semakin rindang! Bunganya semakin semarak! Buahnya semakin banyak dan lezat! Solidaritas AA sudah bertambah kokoh, dan ini merupakan gunung karang yang membikin kandasnya setiap percobaan reaksioner dan kontrarevolusioner dari Nekolim”, demikian Presiden Sukarno (Tavip, halaman 43).

3. PERIODE 1959 SAMPAI SEKARANG (PERIODE MANIPOL)
     Politik luar negeri RI sejak tahun 1959, jadi sejak Manipol, adalah politik luar negeri yang progresif revolusioner, karena ia sesuai dengan semangat perjuangan Rakyat Indonesia dewasa ini untuk mengganyang imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme dan sesuai dengan kerangka ketiga Manipol. Kalau salah satu zenialitas Bung Karno dalam politik dalam negeri dibuktikan oleh gagasan NASAKOM, maka salah satu zenialitas Bung Karno dalam politik luar negeri dibuktikan oleh gagasan NEFO kontra OLDEFO. Dengan politik luar negeri Manipolis untuk menggalang kekuatan NEFO dan mengganyang OLDEFO, Indonesia dapat mempengaruhi perkembangan situasi internasional dan Indonesia dapat menempati kedudukan yang berpengaruh di kalangan negeri-negeri Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yaitu dalam poros NEFO. Di samping konsepsi NEFO kontra OLDEFO, dalam periode ini lahir pula konsepsi-konsepsi dan semboyan-semboyan politik yang jelas dan tegas seperti “kita cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan”, “bebas dalam politik, berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”, “NEFO dengan poros AAA lawan Nekolim”, dan lain-lain.
Perlu kiranya dikemukakan di sini bahwa meskipun saya menyatakan periode ini sebagai periode yang melahirkan konsepsi-konsepsi politik luar negeri yang progresif revolusioner namun banyak benih-benih lahirnya konsepsi-konsepsi itu sudah jauh lebih dahulu ditaburkan.

PIKIRAN-PIKIRAN BUNG KARNO SEBAGAI LANDASAN
      Kita semuanya mengetahui bahwa mengenai soal-soal hubungan internasional, dan soal-soal politik luar negeri, Bung Karno sudah banyak meletakkan dasar-dasar dan sendi-sendinya dalam pikiran-pikiran beliau dari zaman sebelum Indonesia merdeka dan dalam pengabdiannya kepada kelanjutan revolusi, dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk konsepsi politik yang baru dan sesuai dengan perkembangan zaman.
      Kita tentunya ingat akan ajaran Bung Karno dalam tulisannya yang terkenal Mencapai Indonesia Merdeka, 31 tahun yang lalu, di mana ditegaskan bahwa: “imperialisme yang merajalela di Indonesia hanyalah bisa kita kalahkan dengan selekas-lekasnya kalau kita berjabatan tangan dengan bangsa-bangsa Asia di luar pagar”.
      Hal ini tidak bisa lain karena kata Bung Karno selanjutnya dalam tulisannya itu: “Raksasa modern imperialisme yang ada di sini, ini bukan lagi raksasa biasa, tetapi sudah menjelma menjadi raksasa Rahwana Dasamuka yang sepuluh kepala dan mulutnya: badannya imperialisme Belanda tetapi badan ini memikul kepala imperialisme Inggris, kepala imperialisme Amerika, kepala imperialisme Jepang, Perancis, Jerman, Italia, dan lain-lain”.
Oleh karenanya, demikian Bung Karno selanjutnya: “.....jikalau raksasa-raksasa imperialis bekerja bersama-sama, maka marilah kita, korban-korbannya raksasa imperialisme itu juga bekerja bersama-sama. Marilah kita juga mengadakan eenheidsfront daripada prajurit-prajurit kemerdekaan Asia” (Di Bawah Bendera Revolusi, halaman 294-296).
Bukankah ini sendi bagi kerja sama AA yang sedang kita konsolidasi sekarang ini?
Kita ingat semboyan politik Bung Karno yang amat besar daya mobilisasinya “kita cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Semboyan ini lahir dalam pidato Bung Karno pada peringatan Hari Proklamasi 1948, dan dikembangkan lebih lanjut dalam ajaran beliau yang menegaskan bahwa dengan imperialisme, kita hanya bisa berbicara bahasa kekuatan, karena imperialisme tidak aan mengundurkan diri dengan sukarela, tetapi harus kita tendang keluar. Dari semula Bung Karno sudah mendidik kita untuk jangan mempunyai ilusi terhadap imperialisme tetapi selalu menjalankan sikap dan politik konfrontasi terus-menerus terhadapnya “as a matter of principle”, di manapun juga timbul masalah. Dalam praktik memimpin revolusi, keteguhan prinsip anti-imperialisme ini selalu dipegang teguh oleh Bung Karno, bahkan dalam menjalankan taktik-taktik perundingan sekalipun, jika hak demikian perlu dilakukan. Sesuatu perundingan hanya bisa menguntungkan kita bila di belakangnya ada kekuatan, kekuatan persatuan Rakyat yang kokoh dan kekuatan senjata.
Dalam pelaksanaannya, Bung Karno selalu mewejangkan perlu mutlaknya mengenal dan dapat membedakan siapa kawan dan siapa lawan, agar tidak salah menjalankan teknik perjuangan untuk selalu bersatu dan berkonsultasi dengan kawan dan berkonfrontasi terhadap lawan. Di sinilah tepatnya Manikebu dilarang, karena justru Manikebu bertujuam mengaburkan siapa kawan dan siapa lawan.
Dalam perkembangan selanjutnya, pikiran-pikiran Bung Karno mengenai soal-soal politik internasional akhirnya sampai kepada konsepsi yang ilmiah, yaitu yang menyimpulkan terbaginya dunia dan umat manusia dalam dua golongan atau kubu, yaitu: “the old established forces of imperialist domination” (kekuatan yang sedang bercokol dari dominasi imperialis) dan “the new emerging forces” (kekuatan yang sedang tumbuh), di mana negeri-negeri Asia, Afrika, dan Amerika Latin tergolong bersama dengan negara-negara Sosialis dan semua kekuatan progresif di negeri-negeri kapitalis. Kaum Komunis Indonesia berpendapat bahwa perumusan NEFO adalah perumusan yang sepenuhnya sesuai dengan semboyan V. I. Lenin: “Kaum buruh semua negeri dan nasion-nasion tertindas, bersatulah”. Dengan demikian semboyan NEFO kontra OLDEFO itu adalah juga sesuai dengan ajaran Marxisme-Leninisme.
      Saya berpendapat bahwa pikiran-pikiran Bung Karno yang sudah dipakukan dalam konsepsi-konsepsi resmi, dalam Pancasila, Manipol, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya, Tavip, dan lain-lain dokumen, sudah semestinya dijadikan landasan bagi kita dalam memahami dan mengembangkan lebih lanjut konsepsi-konsepsi politik luar negeri Indonesia yang progresif revolusioner, dan mengalahkan konsepsi-konsepsi yang reaksioner.

NEFO KONTRA OLDEFO
      Seperti telah dikemukakan di atas “politik luar negeri bebas aktif Republik Indonesia adalah politik yang memihak, yaitu memihak kemerdekaan dan perdamaian melawan imperialisme, kolonialisme, dan perang agresif”, dan “menghimpun semua kekuatan progresif di dunia dalam satu front internasional untuk kemerdekaan dan perdamaian melawan imperialisme, kolonialisme, dan perang agresif”. Pengertian ini dalam pidato Presiden di KTT Non-Blok Beograd telah dirumuskan menjadi konsepsi NEFO lawan OLDEFO. Konsepsi ini merupakan suatu prestasi yang sangat penting dalam pengembangan politik luar negeri Republik Indonesia.
      Politik luar negeri ini dalam percaturan internasional menurut kenyataannya telah menempatkan RI dalam posisi yang cukup berpengaruh di kalangan negara-negara AAA dan NEFO. Kalau Indonesia sekarang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, maka hal itu adalah karena politiknya yang anti-imperialis, tidak non-committed, dan tidak anti-kubu Sosialis, tetapi bersama-sama dengan negeri-negeri Sosialis, negeri-negeri yang baru merdeka dan kekuatan progresif lainnya di seluruh dunia melawan imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme.
     Adalah tepat sekali pendapat Bung Karno bahwa “bukan saja solidaritas Afrika-Asia yang kokoh, tetapi juga solidaritas NEFO, yang melingkupi Tritunggal, negara-negara sosialis, negara-negara yang baru merdeka, dan kekuatan progresif di negara-negara kapitalis, solidaritas NEFO inipun makin menjelma, makin tumbuh makin kokoh. Ketika saya mengoreksi teori ‘tiga kekuatan dan kekuatan ketiga’, dan melantunkan teori NEFO kontra OLDEFO, ada orang-orang malahan ada sebagian di antara kawan-kawan kita sendiri, yang tidak segera mengertinya, dan mengira bahwa teori NEFO itu ‘tidak ada isinya’. Dasar mereka orang-orang yang tidak mempunyai penglihatan sejarah! Sekarang bukan saja GANEFO pertama sukses besar, tetapi ofensif NEFO di bidang politik, ekonomi, kultur, dan militer mencapai kemenangan-kemenangan dari hari ke hari pada skala internasional” (Tavip, halaman 43-44).

SOAL-SOAL NON-BLOK, KOEKSISTENSI DAMAI, DAN GEOPOLITIK

1. SOAL-SOAL NON-BLOK
     Berhubung dengan aktualnya konferensi non-blok di Kairo baru-baru ini, dan pula berhubung dengan kemenangan penting yang dicapai politik anti-nekolim yang dipelopori oleh perutusan Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno, ingin saya berbicara lebih banyak tentang soal non-blok.
Apakah non-blok itu?
     Pada mulanya konsepsi non-blok merupakan edisi yang diperbaharui dari konsepsi netralitas. Konsepsi ini sesungguhnya didasarkan atas suatu tafsiran fundamental tentang dikuasainya dunia oleh dua blok negara besar, yaitu blok negara besar AS yang kapitalis, dan blok negara besar Uni Soviet yang sosialis. Tafsiran ini juga menyatakan bahwa dunia ini dikuasai oleh ideologi yang saling bertentangan, yaitu “Declaration of Independence” dari Thomas Jefferson yang liberal dan kapitalis, dan ideologi “Manifes Komunis” dari Marx dan Engels yang sosialis itu.
      Dengan tidak meninjau lebih dalam perbedaan-perbedaan antara kedua blok dan kedua ideologi itu, artinya dengan mempersamakan begitu saja kedua blok dan ideologi itu sebagai yang sama-sama menjalankan “power politics” dan menimbulkan perang dingin, maka konsepsi non-blok mengambil sikap tidak mau masuk dalam salah satu dari dua blok tersebut dan hendak berdiri sendiri. Terang tidak ilmiahnya serta ngacaknya teori non-blok itu, karena menyamakan begitu saja Sosialisme dengan kapitalisme.
Di samping itu pendapat yang menyatakan bahwa AS dewasa ini mewakili “Declaration of Independence” dari Thomas Jefferson adalah tidak tepat, karena, dewasa ini justru AS mencederai Declaration tersebut. Sudah lama AS membuang panji Declaration tersebut dan justru negara-negara AAA-lah yang memungut panji tersebut dan mengibarkannya tinggi-tinggi dalam mengusir penguasa asing dari negeri masing-masing, terutama mengusir AS.
Maka itu politik non-blok yang berpangkal pada pendirian yang mempersamakan kapitalisme dengan Sosialisme, pada hakikatnya adalah munafik dan reaksioner karena menghamba kepada imperialisme.

Sikap non-blok patriotik negara-negara Afrika
      Konsepsi non-blok bisa mendapat sambutan baik dari negara-negara yang memang jujur menginginkan bebas berdiri sendiri sebagai sewajarnya suatu negara merdeka. Sikap demikian misalnya banyak dianut oleh negara-negara Afrika dewasa ini. Negara-negara di Afrika yang berjuang untuk kemerdekaan nasional, untuk lepas dari cengkeraman imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme, juga menyatakan diri non-blok. Politik non-blok yang demikian mempunyai arti patriotik dan progresif, karena bersifat anti-nekolim. Politik ini dapat menjadi komponen yang komplementer terhadap semangat Bandung, Negara-Negara Afrika yang baru merdeka banyak yang belum dapat mengalami dan belum dapat menyadari bahwa konsepsi non-blok dalam praktik yang sesungguhnya bisa tidak sejujur yang mereka kira. Mereka tentu belum dapat memahami bahwa konsepsi non-blok ini dapat membingungkan pengenalan tentang siapa kawan dan siapa lawan dalam percaturan internasional.

Soal blok ketiga
      Berbagai uraian penganjur konsepsi non-blok ini menekankan bahwa kelompok negara non-blok tidak bermaksud membentuk blok ketiga di samping dua blok yang sudah ada. Hal ini dari semula sesungguhnya sudah tidak masuk akal, karena di satu pihak dikatakan bahwa negara-negara non-blok hendak merupakan kekuatan tersendiri di luar dua blok kekuatan di dunia yang ada, sedangkan di pihak yang lain dikatakan bahwa blok kekuatan dunia yang tersendiri itu bukanlah blok ketiga. Kalau orang bicara dalam ukuran dua blok yang hanya meliputi sebagian saja dari umat manusia, maka otomatis bagian selebihnya dari dunia yang satu ini, merupakan blok yang lain, blok yang ketiga. Tidak jadi soal apakah formal dikatakan demikian atau tidak.
      Keruwetan dalam pemikiran politik ini yang sesungguhnya dilahirkan oleh teori non-blok dan yang dengan sendirinya dapat meruwetkan pula perjuangan anti-imperialis bangsa-bangsa AA, telah dengan tepat disadari dan dikoreksi oleh Bung Karno sendiri yang menegaskan bahwa dunia bukannya terbagi dalam tiga blok, tetapi terbagi dalam 2 blok, yaitu blok NEFO dan OLDEFO. Tempatnya Asia-Afrika adalah dalam blok NEFO bersama dengan negeri-negeri Sosialis dan kekuatan-kekuatan progresif lainnya di dunia. Koreksi Bung Karno ini seperti dinyatakan dalam pidatonya pada Hari Sarjana 29 September 1962, lengkapnya adalah sebagai berikut:
      “Di dalam pidato 17 Agustus 4 tahun yang lalu, saya mencoba corrigeer ucapan Bertrand Russel ini dengan berkata, salah meneer Bertrand Russel, dunia bukan sekadar dua blok, tetapi ada blok nomor tiga, yaitu bloknya bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang ingin membebaskan diri, bloknya negara-negara yang berpolitik bebas dan aktif. Belakangan Saudara-Saudara, di dalam konferensi non-committed nations di Beograd, saya keluar dengan formulering baru yaitu formulering bahwa manusia, umat manusia di dunia sekarang ini terpecah menjadi 2 golongan, golongannya ‘NEFO’ dan golongannya ‘OLDEFO’. Dan NEFO itu Saudara-Saudara, ialah golongannya negara, Rakyat Asia, Afrika, Amerika Latin, negara-negara Sosialis, pendeknya golongannya manusia-manusia yang jumlahnya tiga perempat dari umat manusia ini yang menghendaki keadilan, yang menghendaki kemerdekaan, yang menghendaki hidup layak. Dan sekarang saya mengira bahwa saya punya formulering atau saya punya analisis ini adalah paling tepat, artinya lebih tepat daripada analisis saya yang dulu bahwa dunia ini terdiri daripada tiga golongan. Dua golongan daripada Bertrand Russel, satu golongan yang saya seselkan atau selipkan antara dua ini. Saya pikir sebentar sebelum konferensi Beograd, bahwa lebih tepat saya bikin dua golongan OLDEFO dan NEFO”.
Demikian pelempangan pikiran yang amat menyegarkan dan menjernihkan yang diberikan oleh Bung Karno terhadap keruwetan-keruwetan pengertian yang ditimbulkan oleh teori non-blok. Dengan dibagi habisnya dunia dalam dua blok saja, maka otomatis tidak ada masalah tentang blok yang lain.

Bukan soal pertentangan ideologi
      Pelempangan pikiran yang diberikan oleh Bung Karno yang pertama-tama diucapkan justru di Beograd, secara teori didasarkan pada analisis yang tepat dari Bung Karno yang mengatakan sebagai berikut: “Pendapat dunia sekarang ini ingin meyakinkan kita bahwa sumber-sumber sebenarnya daripada ketegangan dan perselisihan internasional adalah sengketa ideologi negara-negara besar. Saya rasa itu tidak benar. Ada suatu sengketa yang lebih parah mengiris daging umat manusia, yaitu sengketa antara kekuatan baru yang bangkit untuk kemerdekaan dan keadilan melawan kekuatan-kekuatan penjajahan yang lama”.
Selanjutnya beliau mengatakan: “Dalam setiap peristiwa, sebab dan akar daripada ketegangan internasional adalah imperialisme dan kolonialisme dan pemisahan bangsa-bangsa secara kekerasan”.
Peringatan Bung Karno ini baik dicamkan oleh pembantu-pembantu imperialisme di negeri kita yang terus-menerus menyebar perpecahan dan permusuhan dengan menonjol-nonjolkan perbedaan ideologi.

Konsepsi non-blok dapat menimbulkan ilusi terhadap imperialisme
      Berdasarkan kekaburan pandangan tentang batas-batas antara kawan dan lawan yang ditimbulkan oleh teori non-blok itu, maka konsepsi non-blok sesungguhnya menganjurkan suatu ilusi yang berbahaya terhadap imperialisme, suatu ilusi yang membebaskan imperialisme dari tunjukan hidung sebagai “sebab dan akar daripada ketegangan internasional”. Tidakkah berbahaya sekali apabila Rakyat tidak dapat mengenal imperialisme sebagai justru biang keladi dari ketegangan-ketegangan dunia?
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas itu, maka konsepsi non-blok dengan sendirinya tidak dapat melihat tergantungnya keamanan dan perdamaian dunia sebagai sesuatu yang bersumber pada imperialisme, tetapi bersumber pada “hubungan antara dua negara besar”. Akibatnya ialah bahwa, untuk mencapai perdamaian dunia yang kekal, orang harus “berseru dan mengharap kepada dua negara besar akan kebaikan hatinya untuk meniadakan perang”. Approach yang non-politis dan berilusi ini mengartikan perdamaian sebagai sekadar tiadanya perang, suatu pengertian yang tidak dapat dipergunakan sebagai pedoman aksi bagi gerakan Rakyat revolusioner.
      Keabstrakan konsepsi non-blok tentang masalah perdamaian ini kelihatan jelas sekali apabila dibandingkan dengan ajaran konkret Bung Karno yang menegaskan bahwa “dalam abad ke-XX ini, perdamaian yang abadi mempunyai arti yang lebih daripada terbayangnya ketiadaan perang”, dan bahwa “perdamaian abadi, ialah lebih daripada hanya ketiadaan perang, tetapi penghapusan sebab-sebab pokoknya, dengan pemberantasan imperialisme, kolonialisme, dan bentuk lain daripada penindasan asing, dan pelaksanaan keadilan sosial di antara manusia dan di antara bangsa-bangsa dalam bentuk positif” (Amanat pada pembukaan KWAA, 24 April 1963).

Non-blok menghindari konfrontasi terhadap imperialisme
      Menjadi jelas kiranya bahwa pada hakikatnya konsepsi non-blok ini berarti menghindari konfrontasi terang-terangan terhadap imperialisme dan menutup-nutupi problem yang sesungguhnya dari dunia sekarang, yaitu bahwa tiadanya perdamaian dan keamanan di dunia adalah karena imperialisme. Konsepsi non-blok ini berbahaya, amat berbahaya sekali, bagi perlawanan dan solidaritas anti-imperialis dari bangsa-bangsa seperti yang diperjuangkan oleh Konferensi Bandung dan oleh politik luar negeri Indonesia.
Dalam praktik politik internasional, konsepsi non-blok ini dengan sadar atau tidak, dipergunakan oleh negara-negara anti-Bandung sebagai alat dan saluran politik untuk memfitnah aksi-aksi solidaritas anti-imperialis Asia-Afrika seperti yang banyak diambil inisiatifnya oleh Indonesia. Kaum non-blok anti-Bandung memfitnah Indonesia sebagai bangsa yang suka membikin onar dan tidak mau hidup berdampingan secara damai.
      Sebaliknya mereka menjadikan konsepsi non-blok mereka yang tidak anti-imperialis itu sebagai penganjur koeksistensi damai yang sejati. Mereka memfitnah prinsip-prinsip dan semangat Bandung sebagai garis politik yang mau perang saja, sedangkan konsepsi non-blok mereka sajikan sebagai politik perdamaian yang sejati.
      Amat menarik dalam hubungan ini, bahwa pers di negeri-negeri imperialis umumnya mengkualifikasi Indonesia dan Presiden Sukarno yang menjadi pelaksana utama dari prinsip Bandung sebagai “the trouble maker of Asia” (tukang bikin ribut di Asia), sedangkan mendiang Nehru pelaksana utama dari politik non-blok munafik sebagai “the great leader of Asia” (pemimpin besar Asia).
Menjadi jelas pula kiranya mengapa negara-negara non-blok seperti Yugoslavia dan India itu bersikap membela dan memihak kepada negara boneka “Malaysia” dan mengutuk serta memusuhi politik konfrontasi Indonesia.
       Saya berpendapat bahwa semangat Bandung mewakili pelaksanaan dari semboyan patriotik “kita cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan”, sedangkan non-blok munafik mewakili pelaksanaan dari semboyan abstrak “kita cinta damai” titik.

Dua aspek non-blok
      Demikian kita melihat adanya dua aspek dalam konsepsi non-blok. Satu aspek ialah aspek yang berhasrat dan bersemangat jujur dan patriotik untuk sungguh-sungguh berdiri sendiri bebas dari dominasi ikatan-ikatan eksternal negara-negara imperialis, seperti yang kita kenal banyak dianut oleh negara-negara Afrika yang baru merdeka. Aspek yang lain ialah aspek reaksioner yang menipu dan sesungguhnya dalam hakikatnya merupakan suatu politik neo-kolonialis dalam skala internasional.
Sedangkan negara-negara non-blok dari aspek yang progresif adalah kawan seperjuangan sejati dari Indonesia dan negara-negara Bandung, maka negara-negara non-blok dari aspek yang reaksioner sesungguhnya merupakan pembantu-pembantu politik dari imperialisme untuk melunakkan, untuk menipu dan menyelewengkan semangat Bandung, dan oleh karenanya bukan merupakan sahabat-sahabat perjuangan Indonesia.
      Adanya aspek progresif dari negara-negara non-blok sesungguhnya merupakan suatu gejala politik yang bersifat sementara. Dalam perkembangan selanjutnya, negara-negara ini akan mengambil salah satu jalan perkembangan dari dua alternatif yang tersedia, yaitu atau mengambil jalan ke arah politik non-blok yang reaksioner, atau mengambil jalan yang progresif sesuai dengan semangat Bandung, sesuai dengan konsepsi NEFO kontra OLDEFO.

Konferensi non-blok sebagai forum konfrontasi
      Dalam keadaan demikian, dapat dipahami apabila Pemerintah Indonesia bersikap menerima undangan untuk ikut serta dalam konferensi non-blok, dengan pendirian bahwa bagi Indonesia konferensi itu merupakan forum internasional untuk melakukan konfrontasi politik dan memenangkan prinsip-prinsip dan semangat politik luar negeri Indonesia seperti sudah diuraikan di atas, sehingga mengiri wadah yang dinamakan non-blok itu dengan semangat Bandung. Hanya dengan demikian, tiap-tiap konferensi negara-negara non-blok bisa ditransformasi menjadi komponen yang komplementer dan pelengkap bagi perjuangan untuk ide-ide Bandung.
      Adalah sangat menggembirakan bahwa KTT non-blok di Kairo telah mencapai sukses besar. Bung Karno dengan pidatonya “The Era of Confrontation” telah berhasil dengan gemilang memenangkan panji revolusioner dan anti-nekolim dari politik luar negeri Indonesia untuk memperkokoh NEFO berporoskan AAA melawan nekolim, untuk revolusi, kemerdekaan nasional, dan perdamaian dunia.
Politik non-blok munafik dan politik koeksistensi yang berkapitulasi kepada nekolim dan yang dipelopori oleh Yugoslavia dan India, mengalami kegagalan yang memalukan.
Semangat KTT Kairo seperti yang didemonstrasikan oleh semangat delegasi negara-negara AAA pada umumnya adalah benar-benar semangat zaman kita sekarang, ialah The Era of Confrontation.

2. TENTANG KOEKSISTENSI SECARA DAMAI
     Salah satu masalah lagi yang juga aktuil dewasa ini adalah masalah koeksistensi secara damai, atau hidup berdampingan secara damai antara negara-negara dengan sistem sosial dan politik yang berbeda-beda. Sebagaimana terhadap masalah non-blok, terhadap inipun ada dua pendirian yang berbeda, yang munafik dan yang progresif.
     Pendirian yang munafik mengertikan koeksistensi secara damai itu dalam pengertian yang absolut, sehingga katanya, pun terhadap imperialisme yang menghisap, menindas, mengagresi secara tidak damai terhadap Rakyat-Rakyat tetap harus berlaku koeksistensi secara damai. Yang progresif adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno dalam KTT Non-Blok di Kairo baru-baru ini. Mengingat pentingnya bagian pidato tersebut agar bisa memberikan arti dan isi yang tepat terhadap koeksistensi secara damai maka akan saya kutip dengan agak panjang:
“Pada mulanya seperti saudara-saudara ketahui, koeksistensi secara damai merupakan suatu istilah yang dihubungkan dengan perang ideologi, yakni perang antara ideologi-ideologi kapitalis dan komunis.....Di Beograd sudah saya katakan bahwa perselisihan ideologis tidak perlu mengakibatkan ketegangan, tidak boleh mengakibatkan ketegangan. Oh tidak! Dalam abad kita, ideologi-ideologi tidak akan menimbulkan perselisihan antara negara-negara besar yang mengantar ke arah suatu perang dunia. Apa yang membahayakan perdamaian dunia ialah perselisihan mengenai kepentingan-kepentingan nasional di bidang internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Inilah sumber-sumber dari mana suatu perang dunia dapat berkobar.”
“Perselisihan ideologi hanyalah suatu samaran untuk melibatkan mereka yang tidak berdosa di satu atau lain pihak, karena kekuatan-kekuatan imperialis berusaha atau mencoba untuk mempertahankan dominasi mereka atas dunia.....Sudah tentu soal dalam acara ini perlu mendapat perhatian kita sepenuhnya, tapi saya kemukakan dalam suatu arah yang lain.....Dan masalah itu, ialah masalah koeksistensi secara damai yang gawat antara kekuatan-kekuatan penjajah yang lama dan negara-negara baru yang sedang berkembang. Perkenankanlah saya untuk mengemukakan beberapa persoalan untuk menunjukkan kepada Saudara-Saudara ke arah mana pikiran-pikiran saya membelok.”
“Bagaimana sesuatu bangsa dapat hidup berdampingan secara damai dengan sesuatu kekuatan asing yang mendominasi politiknya? Bagaimana suatu bangsa bisa hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara yang mencegahnya dari membangun sistem sosial dan ekonomi yang cocok dengan kepribadian nasionalnya? Lihatlah basis-basis militer yang tersebar di seluruh dunia!.....”
“Pangkalan-pangkalan asing ini Saudara-Saudara, dikatakan untuk maksud membendung arus ideologi-ideologi asing. Tapi ini adalah omong kosong! Lihatlah bagaiaman mereka dipergunakan sekarang. Mereka itu dipergunakan terhadap negara-negara yang baru berkembang. Mereka dipergunakan untuk menyelamatkan kepentingan-kepentingan tata tertib imperialis yang lama. Mereka dipergunakan sebagai alat utama kepentingan-kepentingan imperialis di negeri-negeri yang baru berkembang.”
“.....Bagaimana koeksistensi damai dapat dilaksanakan dalam peristiwa-peristiwa yang demikian itu. Ah tidak! Koeksistensi damai bukanlah masalah antara negara-negara yang kekuatannya sama. Koeksistensi damai adalah masalah antara negara-negara yang kekuatannya tidak sama, terutama karena kekuatan-kekuatan imperialis menggunakan kekuatan-kekuatan mereka untuk mendominasi negara yang sedang berkembang yang lebih lemah. Agar koeksistensi damai dapat dilaksanakan, syarat-syarat bagi pelaksanaannya haruslah diletakkan, seperti halnya Moskow dan Washington telah meletakkan syarat-syarat, karena koeksistensi damai tidaklah daoat dipaksakan! Saya ulangi: koeksistensi damai tidak dapat dipaksakan – koeksistensi damai memerlukan suatu keseimbangan, ---suatu keseimbangan kekuatan. Koeksistensi damai bukanlah suatu/paham untuk dilaksanakan secara dibuat-buat tanpa mempedulikan segala sesuatu apapun. Koeksistensi damai harus dan selalu harus dilaksanakan dengan syarat kekuatan yang nyata.”
      “Koeksistensi damai antara kita, negara-negara yang sedang berkembang, dan negara-negara imperialis akan bisa diadakan hanya apabila kita dapat menghadapi mereka ini dengan kekuatan-kekuatan yang sama. Dan kekuatan yang sama itu kita dapat mencapainya hanya melalui setia kawan di antara kita. Janganlah sampai ada kekeliruan tentang hal itu! Kita tidak mempunyai alternatif bagi setia kawan.”
Demikianlah sedikit kutipan dari pidato Presiden Sukarno. Dengan hidup berdampingan secara damai, kita harus memperkuat diri, barisan NEFO harus diperkuat, negara-negara yang baru merdeka harus tetap diperkuat, dan kekuatan-kekuatan progresif di negara-negara kapitalis juga harus terus diperkuat.
Dari uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa koeksistensi damai tidak bisa diartikan secara mutlak. Koeksistensi secara damai tidak berarti bahwa kapitalisme harus tetap ada, bukan untuk melanggengkan sistem kapitalisme, karena tujuan kita ialah membangun dunia kembali yang bersih dari l’exploitation de l’homme par l’homme. Antara Rakyat-Rakyat jajahan dan kolonialisme dan demikian pula antara negara-negara yang baru berkembang dengan nekolim tidak mungkin diadakan koeksistensi secara damai, justru karena watak agresif dari nekolim itu sendiri.

3. PANDANGAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA, BUKAN PANDANGAN GEOPOLITIK
      Berhubung dengan politik luar negeri Indonesia sangat mementingkan setia kawan Asia-Afrika, ada orang yang mengira bahwa pandangan politik luar negeri Indonesia adalah pandangan geopolitik. Pikiran ini adalah keliru sekali. Faktor geografi dan alam memang memegang peranan, tetapi bukanlah faktor yang menentukan. Misalnya, sejarah umat manusia sudah mengenal adanya 5 sistem sosial, yaitu komunisme primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan Sosialisme, tetapi selama berabad-abad di mana sistem sosial itu berubah-ubah, negeri-negeri besar timbul dan tenggelam di berbagai bagian dunia, pusat-pusat peradaban berpindah-pindah, tapi geografi dan alam pada pokoknya tidak berubah.
Geopolitik, pada asasnya adalah satu pandangan penggunaan ilmu bumi untuk menentukan strategi dan politik bertujuan membenarkan ekspansi bagi negara-negara imperialis, dan sebaliknya bagi negara-negara yang menjadi objek ekspansi imperialis itu geopolitik bertujuan membenarkan kapitulasi atau politik menyerah kepada ekspansi imperialis itu. Karena itu geopolitik sepenuhnya merupakan pandangan yang mengabdi kepada imperialisme.
      Salah seorang eksponen utama pandangan geopolitik ini ialah Sir Hafford John Mac Kinder (1861-1947) seorang ahli ilmu bumi Inggris. Menurut teori Mac Kinder siapa yang berhasil menguasai apa yang dia namakan “bulan sabit luar” (outer crescent), yaitu kepulauan-kepulauan yang berdekatan dengan pantai daratan luas Eropa-Asia (Inggris sendiri, lautan Tengah, kepulauan-kepulauan di lautan Hindia, kepulauan Indonesia, Filipina, sampai ke Jepang), dan juga dapat menguasai apa yang dinamakan “bulan sabit dalam” (inner crescent), yaitu negara-negara yang terletak di tepi daratan luar Asia-Eropa itu (termasuk Eropa, Timur Tengah, India, dan Tiongkok), akan berhasil pula menguasai apa yang dinamakan “daerah poros”, “daerah jantung” atau “heart-land”, yaitu Rusia (sekarang Uni Soviet), dan akan juga berhasil menguasai seluruh dunia.
      Pandangan geopolitik juga dipergunakan oleh seorang militeris Jerman, Karl Haushofer (1869-1946), seorang inspirator utama politik ekspansionisme kaum fasis Jerman. Berdasarkan suatu pembagian dunia yang secara sewenang-wenang dia mendesak supaya dunia ditempatkan di bawah kekuasaan Jerman dan Jepang.
Kaum militeris Amerika Serikat juga sangat sibuk dengan perkembangan pandangan geopolitik, misalnya Nichols Spykman, yang justru banyak mempergunakan teori Mac Kinder untuk mengilhami politik agresi AS guna mengepung Uni Soviet dengan pangkalan-pangkalan perang dan guna berusaha menghancurkan negeri Sosialis itu.

4. PANDANGAN GEOPOLITIK MENGEBIRI POLITIK LUAR NEGERI RI YANG ANTI-IMPERIALIS
      Pandangan geopolitik mengebiri politik luar negeri kita karena meniadakan ciri-ciri anti-imperialisme yang merupakan ciri terpokok. Soal menjadi tetangga, demikian pula soal persamaan ras atau berasal dari satu rumpun bangsa tidak bisa dipergunakan sebagai dasar politik luar negeri kita. Hendaknya hal ini diperhatikan benar-benar dalam menghadapi usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk mencapai kerja sama yang berbentuk suatu konfederasi yang dinamakan Maphilindo. Sudah jelas, bahayanya ialah bahwa dasar “tetangga”, “satu ras”, atau “berasal dari satu rumpun bangsa” berarti mengebiri politik konfrontasi kita terhadap komplotan agresif kaum imperialis dengan kaum reaksioner Malaya yang mendirikan proyek neo-kolonial “Malaysia”. Ia juga berarti mengebiri politik dukungan penuh “as a matter of principle” terhadap proklamasi kemerdekaan Rakyat Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962. Sebaliknya, walaupun Kuba jauh letaknya dari Indonesia, tetapi karena persamaan tujuan perjuangan kedua Rakyat kita saling menyokong. Tetapi dengan “Malaysia” yang secara geografis sangat dekat, kita sedang ganyang-ganyangan sekarang ini.
      Bahwasanya pandangan geopolitik mengakibatkan politik menyerah kepada agresi imperialis dapat pula kita lihat dari kesimpulan yang ditarik oleh Jenderal Mayor Simatupang dalam bukunya Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai di mana dia menulis bahwa “sebagai negara maritim harus juga kita usahakan hubungan persahabatan dengan negara-negara yang menguasai lautan di sekitar negeri kita” (halaman 149). Kesimpulan ini sungguh suatu kesimpulan yang menimbulkan kemarahan dalam hati tiap-tiap patriot Indonesia. Siapa negara yang menguasai lautan di sekitar negeri kita kalau bukan negara-negara SEATO? Politik macam apa ini, yang menetapkan bahwa kita harus bersahabat dengan negara-negara SEATO, dengan alasan bahwa mereka mengelilingi negeri kita? Tak lain, ini politik kapitulasi kelanjutan daripada politik luar negeri Syahrir-Hatta. Padahal, justru karena negara-negara SEATO mengelilingi kita, kita harus menganggap mereka sebagai musuh yang berbahaya. Bukankah sikap kapitulasi ini suatu tantangan tegas terhadap Rakyat Indonesia yang sudah sejak dahulu menolak untuk mengadakan persahabatan dengan SEATO, yang menolak dengan tegas untuk diseret ke dalam blok SEATO yang imperialis dan agresif itu?
      Menjawab soal ini, Bung Karno dalam Tavip berkata sebagai berikut: “Tetapi apakah dengan bebasnya Irian Barat, Republik Indonesia sudah aman dan bebas dari ancaman-ancaman imperialis? Tidak, jauh daripada itu! ‘Malaysia’ masih ‘dipasang’ di depan pintu RI. ‘Malaysia’ masih membentang di muka rumah Republik Indonesia, sebagai anjing penjaga imperialisme. Pakta-pakta militer yang ada di seputar kita baru-baru inipun ikut-ikut pula membicarakan soal kita, tapi zonder seizin kita! Kita dikepung terang-terangan oleh kaum imperialis dari segala jurusan!
“Tetapi kita tidak gentar, kita tidak takut. Memang Saudara-Saudara jangan gentar, jangan takut! Berjalanlah terus, hantamlah terus, ganyanglah terus ‘Malaysia” itu meski ia ditolong dan dibantu oleh sepuluh imperialis sekalipun!” (Tavip, halaman 34).

5. SYARAT PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI
     Politik luar negeri kita yang sudah tepat sekarang hanya dapat dilaksanakan dengan tepat pula, jika kita tidak henti-hentinya menciptakan dan mengkonsolidasi syarat-syarat yang diperlukan untuk itu, yaitu:
Pertama, persatuan nasional revolusiner berporoskan Nasakom di dalam negeri. Inilah kekuatan utama untuk menciptakan empat syarat lainnya.
Kedua, front internasional anti-imperialis yang kuat (front NEFO).
Ketiga, bebas atau soverein dalam politik, berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selama di bidang ekonomi kita belum berdiri di atas kaki sendiri, masih banyak hutang dan masih tergantung dari luar negeri, selama itu kebebasan kita dalam politik dan kepribadian kita dalam kebudayaan akan terganggu. Sebagai contoh dapat disebut bahwa dilihat dari segi prinsip politik luar negeri kita, kita harus berhubungan yang mesra dengan Republik Demokrasi Jerman (RDJ) sebagai negara NEFO, tetapi karena ketergantungan di bidang ekonomi, kita lebih mesra dengan Republik Federasi Jerman (RFJ) ynag termasuk OLDEFO. Dengan RDJ kita hanya ada hubungan Konsulat Jenderal, sedang dengan RFJ hubungan Kedutaan Besar,
Keempat, mengikutsertakan Rakyat dalam kegiatan politik luar negeri. Pemerintah selamanya akan berhasil dalam politik luar negeri jika pemerintah dengan sadar menggunakan sistem konsultasi dengan Rakyat melalui DPR-GR dan organisasi-organisasi Rakyat.
Kelima, pelaksana-pelaksana politik luar negeri yang Manipolis, sesuai dengan perincian DPA tentang Manipol, bahwa soal realisasi sangat tergantung pada orang-orang yang diberi tugas untuk melaksanakannya.
Kelima syarat ini harus diciptakan dan dikonsolidasi terus-menerus, karena hanya dengan syarat-syarat ini, politik luar negeri kita yang sudah tepat sekarang akan dapat dilaksanakan dengan tepat dan sukses besar.
Mengenai syarat kelima, tentang arti penting dari pelaksana-pelaksana baiklah diingat perumusan DPA tentang hal ini ketika DPA memerinci Manipol: “Walaupun Manifesto Politik adalah sangat penting karena telah menjawab persoalan-persoalan pokok revolusi, dan telah mengemukakan usaha-usaha pokok untuk menyelesaikan revolusi Indonesia, tetapi realisasinya sangat tergantung pada orang-orang yang diberi tugas untuk melaksanakannya” (Tubapi, halaman 93).
Bung Karno sendiri seringkali mengatakan “Ten slotte beslist de mens” (Pada akhirnya manusialah yang menentukan).
      Oleh karena itu, para pembantu Presiden di bidang politik luar negeri, baik yang di Deparlu maupun yang di Perwakilan-Perwakilan RI di luar negeri, harus benar-benar menjaga agar pelaksana-pelaksana politik luar negeri bersih dari unsur-unsur partai terlarang dan haruslah patriot dan Manipolis sejati, yang sepenuhnya setuju dengan garis-garis politik luar negeri RI dewasa ini. Dan tepatlah apa yang disimpulkan dalam Membangun Dunia Kembali, bahwa: “Perlu diadakan retooling dalam dinas diplomatik Republik Indonesia terhadap aparatur-aparatur pelaksana politik luar negeri, yang suka berkompromi dengan imperialisme, birokrat-birokrat yang berjiwa kintel yang konservatif reaksioner dalam soal politik luar negeri, yang tidak berjiwa Manipol-Usdek” (Tubapi, halaman 292).

KESIMPULAN

      Perkembangan dunia dewasa ini ditandai oleh 4 kontradiksi dasar. Rakyat-Rakyat di seluruh dunia, di negeri-negeri kubu sosialis, di negeri yang baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan di negeri-negeri di mana kaum imperialis masih memegang kekuasaan negara, dewasa ini sedang giat sekali, lewat berbagai bentuk perjuangan, menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi ini.
Arah perkembangan dunia dan perspektif perjuangan Rakyat sedunia adalah baik dan gemilang, yaitu dunia baru, dunia Sosialis, dunia yang bebas dari l’exploitation de l’homme par l’homme.
Asia, Afrika, dan Amerika Latin, mengingat kekhususan-kekhususan perjuangan Rakyat dan lemahnya mata rantai imperialisme di benua-benua ini, mengambil kedudukan yang khas dalam perjuangan universal menggempur imperialisme dunia. Asia, Afrika, dan Amerika Latin merupakan poros dari segenap kekuatan baru yang sedang tumbuh, poros NEFO.
Seudah Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai negara kapitalis yang terkuat dan menduduki posisi yang dominan dalam dunia kapitalis. Amerika Serikat telah menjadi pusat reaksi dunia dan agresi. Ciri-ciri khsuus yang ada pada AS dalam perkembangan dunia kapitalis menyebabkan bahwa AS dewasa ini merupakan poros OLDEFO. Sistem kolonial daripada imperialisme dunia mengalami proses keruntuhan dan kehancuran.
    Rakyat di mana-mana di dunia sekarang sedang bangkit melakukan perjuangan revolusioner menggempur imperialisme yang kepalanya adalah AS. Pukulan-pukulan kuat dan bertubi-tubi yang diberikan oleh perjuangan Rakyat revolusioner ini membikin AS makin terdesak ke sudut dan terisolasi.
Dalam perjuangan revolusioner ini, Asia Tenggara mengambil tempat yang istimewa. Tingkat perjuangan Rakyat-Rakyat yang tinggi di daerah ini dalam melawan agresi, intervensi, dan subversi kaum imperialis yang dikepalai oleh AS membikin Asia Tenggara menjadi pusat teleng kontradiksi-kontradiksi dunia. Kemenangan revolusi Asia Tenggara akan mengakibatkan kebobolan yang besar dalam benteng imperialisme dunia, dan ini berarti banjirnya revolusi dunia, berarti sumbangan yang besar bagi pembangunan dunia kembali.
      Revolusi Indonesia memainkan peranan yang penting dalam gerakan revolusioner membobol perkubuan imperialisme dunia di Asia Tenggara. Revolusi Indonesia yang sukses akan merupakan mercusuar, tidak saja bagi perjuangan kemerdekaan penuh dari Rakyat-Rakyat Asia Tenggara, tetapi juga bagi perjuangan-perjuangan revolusioner Rakyat-Rakyat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada umumnya.
Untuk menyukseskan revolusi Indonesia, adalah perlu dan penting sekali, dan adalah satu keharusan untuk juga menjalankan politik luar negeri yang Manipolis. Dan untuk menjalankan dengan konsekuen politik luar negeri yang Manipolis perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu, terutama syarat politik yang dapat lebih memperkuat front nasional yang berporoskan Nasakom dan dapat lebih memperkokoh front internasional anti-imperialisme, untuk revolusi, kemerdekaan nasional bangsa-bangsa, dan perdamaian dunia.

Sumber  : http://www.marxists.org/indonesia/indones/1964-AiditPolitikLuarNegeri.htm