Suatu hal yang sangat menjadi pertanyaan besar apakah ini kelemahan dari pemerintah atau pemerintah kecolongan akan adanya kejadian tersebut.namun faktanya..inilah suatu kutipan jawaban yang di sampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi luar negeri) Agus Gumiwang.
"Ini
bukan kecolongan, tapi sepertinya pemerintah tidak mampu mencegah ini.
Ketika rapat kerja dengan pemerintah, komisi I sudah mengingatkan akan
adanya gerakan sistematis termasuk kegiatan Beni Wenda cs untuk membuka
perwakilan Papua Merdeka," jelas Agus dalam keterangan resminya, Senin
(6/5/2013).
Lebih membuat banyak masyarakat penuh pertanyaan bahwa ternyata Wali Kota Oxford Mohammed Abbasi dan anggota parlemen Andrew Smith serta mantan wali Kota Oxford,
Elise Benjamin.
langsung memberi sambutan dan pemotongan pita pembukaan kantor Papua
Merdeka ini. dimana , ini adalah hal yang berbahaya.
Keberpihakan Smith tersebut merupakan yang
kesekian kalinya ditunjukkan kepada publik terhadap Papua Merdeka. Smith
adalah pendiri sekaligus ketua forum Anggota Parlemen Internasional
untuk Papua Barat (IPWP).
Kantor di Oxford tersebut, sebagaimana
dirilis freewestpapua.org, diresmikan pada 28 April 2013 lalu.
Disebutkan, keberadaan kantor itu akan semakin memperkuat upaya kampanye
kemerdekaan Papua.
Sebab, dengan adanya kantor berarti akan
bertambah pula staf yang bekerja di sana. Dari kantor inilah, mereka
akan mengkoordinasikan gerakan dengan kantor pusat mereka di Port
Moresby, Papua Nugini.
Dalam peresmian tersebut, Andrew Smith
menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Wali Kota
Oxford juga menyatakan hal serupa saat menggunting pita. Peresmian juga
dihadiri oleh perwakilan dari Papua, Jennifer Robinson and Charles
Foster dari International Lawyers for West Papua (ILWP), mahasiswa
Oxford University, serta pendukung Papua Merdeka yang ada di Inggris dan
Belanda.
Eskalasi menuju Papua Merdeka semakin tinggi. Pembukaan kantor Free West Papua di Oxford Inggris adalah buktinya.
"Pembukaan
kantor perwakilan OPM di Inggris dan akan lanjut di Jerman adalah
bentuk eskalasi perjuangan politik menuju Papua merdeka,".aksi Inggris ini tidak bisa dibiarkan. dimana , pemerintah terutama
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menunjukkan sikap tegasnya.yahh...barangkali memang
"Pemerintah
harus tegas sikapi masalah ini dengan mendesak pemerintah setempat
untuk tidak fasilitasi dalam bentuk apapun. Karena hal itu bisa dinilai
sebagai dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia,".
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pula yakin
kalau sikap Inggris yang membiarkan pendirian kantor West Papua
Merdeka, bisa mengganggu hubungan kedua negara. "Juga bisa berimplikasi
pada rusaknya hubungan diplomatik," katanya.
Terlepas dari itu
semua, hal ini berawal dari kesalahan pemerintah Indonesia.
Selama ini Papua tidak diselesaikan dengan baik. Akibatnya, eskalasi
meminta merdeka semakin gencar.
"Pada sisi lain pembukaan kantor
perwakilan tersebut akibat lambannya pemerintah Indonesia melakukan
solusi komprehensif dan tuntas soal Papua,"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar