Ekonomi Terancam Ketika Suhu politik memanas

    Sejumlah capaian perekonomian Indonesia yang cukup baik di tahun 2011 bisa terganggu oleh gejolak politik di tahun 2012. Kondisi politik yang memanas lebih cepat menjelang pemilu 2014 akan mengalihkan menteri-menteri dari kewajiban mereka dari kepentingan partai politik. Pertumbuhan ekonomi di tahu 2012 akan di dukung oleh predikat investment grade yang di berikan Fitch Ratings bulan lalu. Sealain itu, Undang-Undang (UU) tentang Pengadaan Lahan dan inflasi yang sangat mungkin bisa di pertahankan di level rendah, ikut nyokong. Namun, situasi politik yang buruk bisa menggoyahkan manfaat ketiganya.
Inilah kesalahan SBY (Presidan Susilo Bambang Yudhoyono) memberikan pos menteri penting kepada orang partai. Ketika jadwal pemilu kian dekat, sulit di harapkan mereka fokus pada tugasnya. Mulai memanasnya suhu politik di tahun 2012 seperti yang diprediksi Presiden sebagai diluar perkiraan. Ia mengira itu baru terjadi menjelang pemilu, yakni pada 2013 yang ternyata lebih cepat. Gejolak sosial dan politik berdampak buruk pada perekonomian. Investasi bisnis akan terganggu. Kalau ada pemanasan politik seperti yang terjadi di Thailand bakal mengganggu stabilitas ekonomi. Terutama pasar keuangan, sangat sensitif terhadap gejolak politik.
    Fokus pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di tahun yang baru bisa teralihkan jika pusat bergejolak. Selain investasi infrastruktur bisa macet, gejolak juga juga bisa mengganggu keputusan-keputusan penting. Masalah pembangunan infrastruktur, pengentasan rakyat dari kemiskinan, dan birokrasi yang sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah tidak pernah terselesaikan dengan benar.

SUASANA POLITIK MENJELANG PEMILU 2014

    Pada 2013 susana politik di dalam negeri akan semakin dinamis, khususnya menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden."Di bidang politik, tahun 2013 diperkirakan akan semakin dinamis, seiring dengan makin dekatnya pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diagendakan berlangsung pada 2014,".
     Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelesaikan verifikasi faktual atas partai-partai politik peserta Pemilu 2014 pada awal 2013.Hal itu dimaksudkan agar parpol dapat segera melakukan konsolidasi dan penyusunan calon-calon anggota legislatif.Banyak berita yang sering mengangkat tema bursa calon presiden dan calon wakil presiden sehingga membuat suasana politik pun mulai menghangat.Dimana  Partai-partai politik sudah menjagokan calonnya dan melakukan sosialisasi kepada publik,".
"Di sisi lain, kalangan non-parpol juga gencar mengajukan nama-nama capres alternatif," lanjutnya.
     Di tengah-tengah situasi politik yang "menghangat" akan muncul potensi gesekan-gesekan, baik di internal maupun antarpartai politik."Situasi politik akan makin meningkat manakala pemilukada yang akan berlangsung serentak tahun 2013 di seluruh tanah air tidak mampu dikendalikan dengan baik,".
     Dengan melihat kondisi dan situasi di masyarakat  tersebut, Kita berharap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mampu memberikan keteduhan yang dapat menenteramkan hati rakyat.Dan juga tak ketinggalan kekuatan politik yang direpresentasikan oleh fraksi-fraksi harus memberikan respon positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.Dan pada saat situasi seperti ini Banyak anggota DPR yang mulai memasang strategi.sehingga kinerja DPR selaku wakil Rakyat mulai terbagi antara SEBAGAI WAKIL DAN MEWAKILKAN.
  Kita hanya bisa berharap agar anggota-anggota DPR untuk terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh situasi politik menjelang pemilu.Mereka harus menyadari bahwa amanah yang diberikan rakyat kepada Mereka, harus di jalankan dengan sebaik-baiknya,".

    Banyak juga yang berpendapat bahwa Suasana Politik menjelang pemilu 2014 Terbolak-balik.Layaknya seperti PUZZLE.Dimana hal itu dapat terfikir karena pada kenyataanya tak jelas Mana yang di katakan PEMERINTAH dan mana yang di sebut PUBLIK.tAHUN 2013 publik dihadapkan pada elite-elite politik yang sibuk dengan upaya meraih kekuasaan.
kITA berharap pada 2013 Ini dan sampai waktu pesta demokrasi tiba, tepatnya pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, para elite, baik di pemerintahan, parlemen dan partai politik, bisa berbuat lebih banyak untuk negara. "Jangan ada lagi lapisan elite yang saling berperkara, dan harus lebih fokus pada rakyat,.


Kita suksesakan

"PEMILU TAHUN 2014"

KESUKSESAN NEGARA

ADA DI

TANGAN KITA

OPM Buka Perwakilan di Oxford

    Suatu hal yang sangat menjadi pertanyaan besar apakah ini kelemahan dari pemerintah atau pemerintah kecolongan akan adanya kejadian tersebut.namun faktanya..inilah suatu kutipan jawaban yang di sampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi luar negeri) Agus Gumiwang.
"Ini bukan kecolongan, tapi sepertinya pemerintah tidak mampu mencegah ini. Ketika rapat kerja dengan pemerintah, komisi I sudah mengingatkan akan adanya gerakan sistematis termasuk kegiatan Beni Wenda cs untuk membuka perwakilan Papua Merdeka," jelas Agus dalam keterangan resminya, Senin (6/5/2013).
Lebih membuat banyak masyarakat penuh pertanyaan bahwa ternyata  Wali Kota Oxford Mohammed Abbasi dan anggota parlemen Andrew Smith serta mantan wali Kota Oxford, Elise Benjamin. langsung memberi sambutan dan pemotongan pita pembukaan kantor Papua Merdeka ini. dimana , ini adalah hal yang berbahaya.

Keberpihakan Smith tersebut merupakan yang kesekian kalinya ditunjukkan kepada publik terhadap Papua Merdeka. Smith adalah pendiri sekaligus ketua forum Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).

Kantor di Oxford tersebut, sebagaimana dirilis freewestpapua.org, diresmikan pada 28 April 2013 lalu. Disebutkan, keberadaan kantor itu akan semakin memperkuat upaya kampanye kemerdekaan Papua.

Sebab, dengan adanya kantor berarti akan bertambah pula staf yang bekerja di sana. Dari kantor inilah, mereka akan mengkoordinasikan gerakan dengan kantor pusat mereka di Port Moresby, Papua Nugini.

Dalam peresmian tersebut, Andrew Smith menyatakan komitmennya untuk mendukung gerakan Papua Merdeka. Wali Kota Oxford juga menyatakan hal serupa saat menggunting pita. Peresmian juga dihadiri oleh perwakilan dari Papua, Jennifer Robinson and Charles Foster dari International Lawyers for West Papua (ILWP), mahasiswa Oxford University, serta pendukung Papua Merdeka yang ada di Inggris dan Belanda.


Eskalasi menuju Papua Merdeka semakin tinggi. Pembukaan kantor Free West Papua di Oxford Inggris adalah buktinya.


"Pembukaan kantor perwakilan OPM di Inggris dan akan lanjut di Jerman adalah bentuk eskalasi perjuangan politik menuju Papua merdeka,".aksi Inggris ini tidak bisa dibiarkan. dimana , pemerintah terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menunjukkan sikap tegasnya.yahh...barangkali memang
"Pemerintah harus tegas sikapi masalah ini dengan mendesak pemerintah setempat untuk tidak fasilitasi dalam bentuk apapun. Karena hal itu bisa dinilai sebagai dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia,".
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pula yakin kalau sikap Inggris yang membiarkan pendirian kantor West Papua Merdeka, bisa mengganggu hubungan kedua negara. "Juga bisa berimplikasi pada rusaknya hubungan diplomatik," katanya.

Terlepas dari itu semua, hal ini berawal dari  kesalahan pemerintah Indonesia. Selama ini Papua tidak diselesaikan dengan baik. Akibatnya, eskalasi meminta merdeka semakin gencar.

"Pada sisi lain pembukaan kantor perwakilan tersebut akibat lambannya pemerintah Indonesia melakukan solusi komprehensif dan tuntas soal Papua,"

Sistem Politik Dynasti Susilo Bambang Yudhoyono

    sistem politik ala SBY yang diterapkan di Partai Demokrat yang banyak menyatakan SISTEM POLITIK DYNASTI .Yaitu suatu sitem politik yang aji mumpung.dimana sitem politi tersebut justru akan merusak sistem demokrasi yang sedang berjalan di tanah air.

"Seharusnya keprofesionalan atas jabatan beliau sebagai  ketua umum dan berkuasa,harus melakukan suatu sitem politik yang banyak mendapat tanggapan yang banyak di masyarakat.banyak yang menyatakan bahwa  jangan lalu anaknya, adik iparnya, rekannya dan macam-macam, itu tidak sehat dalam berdemokrasi di Indoensia,".

Selain itu, kata Iberamsjah,Pengamat politik dari Universitas Indonesia. DCS Partai Demokrat yang diramaikan keluarga Cikeas juga sebagai bukti bahwa pengkaderan partai tersebut tidak berjalan dengan baik. "Pengkaderan tidak berjalan, sehingga menggunakan sistem nepotisme," tegas Iberamsjah.

Diketahui, beberapa DCS Partai Demokrat dibanjiri calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Cikeas dan petinggi Demokrat lainnya. Bahkan terdaftar ada 15 nama caleg yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Cikeas.

Berikut nama-nama caleg kerabat dekat keluarga Cikeas;

1. Edhi Baskoro Yudhoyono (anak SBY) Dapil Jatim VII

2. Sartono Hutomo (sepupu SBY) Dapil Jatim VII

3. Hartanto Edhi Wibowo (adik ipar SBY) Dapil Banten III

4. Agus Hermanto (adik ipar SBY) Dapil Jateng I

5. Nurcahyo Anggorojati (anak Hadi Utomo yang juga ipar SBY) Dapil Jateng VI

6. Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto) Dapil Jabar VIII

7. Putri Permatasari (keponakan Agus Hermanto) Dapil Jateng I

8. Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo) Dapil DKI Jakarta I

9. Mexicana Leo Hartanto (keponakan SBY) Dapil DKI Jakarta I

10. Decky Hardijanto (keponakan Hadi Utomo) Dapil Jateng V

11. Indri Sulistiyowati (keponakan Hadi Utomo) Dapil NTB

12. Sumardani (suami Indri Sulistiyowati) Dapil Riau I

13. Agung Budi Santoso (keluarga Hadi Utomo) Dapil Jabar I

14. Sri Hidayati (adik ipar Agung BS).

15. Putut Wijanarko (suami Sri Hidayati) Dapil Jatim VI. [yeh]

dapatkah survei dipercaya?

Burhanuddin Muhtadi
Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Survei dan demokrasi memiliki hubungan simbiosis mutualistik. Survei opini publik sulit dilakukan pada rezim otokratik. Sistem otoriter tidak memungkinkan suara publik terpublikasi, karena membahayakan rezim otoritarian. Sebaliknya, rezim politik demokratis sangat membutuhkan survei dalam kerangka revisi kebijakan publik yang semakin dekat dengan aspirasi publik. Parameter responsiveness (tanggap atas aspirasi) dan partisipasi warga yang merupakan pondasi demokrasi sangat mungkin tersalurkan melalui mekanisme sistematik bernama survei.

Tak heran jika pada masa Orba, survei tak mendapatkan persemaian subur. Ada dua alasan. Pertama, survei dianggap rezim bagian dari insubordinasi, bahkan subversi terhadap kekuasaan. Kasus penangkapan surveyor PT. Suburi pada tahun 1972 di Semarang misalnya, menjadi contoh tragis. Wording dalam kuisoner menempatkan Soeharto pada posisi nomor tiga dari sepuluh nama pemimpin lainnya telah menyulut kemarahan inteljen (Tempo, 17 Juni 1972).

Alasan kedua yang pasti membatalkan keinginan melakukan survei adalah semua pemilu yang terselenggara pada masa rezim Orba termasuk kategori non-demokratis. Asas partisipasi dilikuidasi dengan mobilisasi, parsialitas birokrasi, represi aparat, dan kemenangan Golkar sebagai the ruling party sudah pasti bisa ditebak, bahkan sebelum pemilu dimulai.

Wajar jika “demam” survei mulai terjadi pada masa reformasi, terutama Pemilu 1999. Ada sekitar lima lembaga yang mengadakan survei perilaku pemilih pada saat itu, yakni Resource Productivity Center (RPC), International Foundation for Election Systems (IFES), LP3ES, Litbang Harian Kompas, dan KPP-Lab Politik UI. Menariknya, kemenangan PDIP dalam pemilu 1999 dengan kecenderungan pada variabel sociological theory ternyata sudah diprediksi melalui survei yang memakai metodologi penelitian yang sahih.

Seolah melanjutkan keberhasilan di 1999, survei kembali marak menjelang pemilu 2004, meski “pemain” masih sedikit. Selain kelima lembaga yang sudah beroperasi pada pemilu 1999, muncullah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS), Danareksa Research Institute (DRI) dll. Di Pemilu 2004, baik pada pemilihan legislatif, pilpres putaran pertama dan kedua, LSI tampil sebagai “pemenang” terbukti akurasi dan presisinya yang lebih baik dibanding lembaga-lembaga lain.

Akurasi dan Presisi

Pemilu 2009 malah ditandai oleh menjamurnya lembaga-lembaga survei. Tak kurang 22 lembaga yang tergabung di Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). Belum lagi yang tergabung di Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI). Pada pemilu legislatif 2009, kembali prediksi survei LSI yang mengunggulkan Partai Demokrat sejak survei bulan Desember 2008, terbukti kebenarannya. Saat itu, LSI dituding “melacurkan” diri karena pada saat bersamaan banyak lembaga survei yang memprediksi PDIP atau Golkar sebagai pemenang. Memang, dari sisi presisi, survei terakhir LSI yang dirilis menjelang Pileg agak kurang baik. Padahal prediksi survei-survei LSI sebelumnya kisaran Demokrat di antara 19-22%.

Mengapa banyak lembaga survei yang meleset pada Pileg 2009 kemarin? Ukuran gagal atau tidaknya sebuah survei, menurut Daniel Dhakidae (1999), ditentukan oleh dua hal, akurasi dan presisi. Inilah “dua kalimah syahadat” bagi peneliti yang bergiat di lembaga survei. Akurasi adalah sejauh mana survei secara benar memprediksi pemenang pemilu dan sekaligus menentukan komposisi peringkat pemenang pemilu, entah itu partai maupun capres dan cawapres. Jadi, akurasi yang dimaksud di sini berkaitan dengan benar-tidaknya ramalan mereka (correctness) pemenang pemilu dan urutannya.

Adapun pengertian presisi terkait dengan ketepatan (exactness). Ini karena survei bukan hanya dituntut akurat dalam memprediksi pemenang pemilu, tapi juga harus tepat dalam meramal perolehan suara partai atau kandidat capres dan cawapres. Makin dekat ramalan perolehan suara partai-partai secara keseluruhan dengan Mean of Absolute Deviation, dibandingkan dengan hasil perolehan partai yang sebenarnya, maka tingkat presisinya semakin bagus.

Sampling Bermasalah

Selain itu, banyak lembaga survei yang merilis hasilnya akhir-akhir ini yang “menghina” kecerdasan publik. Mereka lupa hakikat dasar survei. Pengertian survei adalah upaya untuk mengetahui opini publik tanpa harus menanyakan kepada semua orang (seperti halnya pemilu atau referendum) (Gallup dalam Judith M. Tanur (ed), 1985). Opini publik tersebut diracik dari sejumlah orang yang menjadi sampel untuk merepresentasikan populasi. Melalui teknik ilmiah yang didasarkan pada metode statistik modern, sampel yang diambil tadi bisa mencerminkan opini seluruh masyarakat.

Survei yang dilakukan dengan memakai metodologi yang sahih dipastikan dapat menggali opini dan preferensi publik dengan akurasi yang bisa diandalkan dan biaya yang dapat ditekan. Melalui teknik penarikan random sampling yang benar, maka kita tak perlu bertanya pada semua anggota populasi, sehingga biaya dapat dipermurah.

Kesahihan survei, pertama dapat diukur dari seberapa representatif sampel yang diambil bisa mewakili populasi. Survei via SMS yang rajin digelar TV-TV, meski diikuti ratusan ribu pengirim SMS, hasilnya sama sekali tidak menggambarkan realitas. Survei melalui telepon juga tak kalah menyesatkan karena populasi pemilik telepon di Indonesia kurang dari 15 persen. Bila sampelnya didasarkan pada pemilik telepon berarti ada 85 persen masyarakat Indonesia yang dianulir keberpeluangan-nya untuk terpilih sebagai sampel.

Jika prinsip keberpeluangan ini diabaikan, maka sampel tersebut tak bisa disebut mewakili populasi. Diperlukan sampling frame yang menjadi acuan dalam penarikan sampel yang didasarkan pada up-date karakteristik populasi yang standar seperti hasil sensus BPS. Untuk mengecek kesesuaian profil responden yang menjadi sampel dengan karakteristik populasi dapat dilihat dengan membandingkan prosentase keduanya dalam beberapa aspek seperti sebaran demografi (desa-kota, Jawa-non Jawa), gender, pendidikan, agama, dan lain-lain.

Demikianlah, masyarakat harus kritis dengan melihat rekam jejak sebuah lembaga survei. Publik juga harus mencermati metodologi, validasi sample, dan wording kuisonernya apakah bersifat probing atau mengarahkan jawaban responden ke arah tertentu atau tidak. Dengan ikhtiar bersama media-massa, kita sebenarnya bisa dengan mudah membedakan lembaga survei “loyang” dan “emas.”

Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia

Oleh Dr. Saiful Mujani

Dissertation Summary :

A global tendency in the post-cold war period is the increase in the number of democratic or democratizing regimes. However, this tendency does not occur in most predominantly Muslim states (Freedom House 2002, Lipset 1994, Huntington 1997, 1991). On the basis of Freedom House’s Index of Political Rights and Civil Liberty in the last three decades, Muslim states have generally failed to establish democratic politics. In that period, only one Muslim country has established a full democracy for more than five years, i.e. Mali in Africa. There are twelve semi-democratic countries, defined as partly free. The rest (35 states) are authoritarian (fully not free). Moreover, eight of the fifteen most repressive regimes in the world in the last decade are found in Muslim states.

This is a significant finding. In virtually every region of the world—Asia, Africa, Latin America, the former USSR, and Eastern Europe—the democratic tendency is strong. Authoritarian politics has been declining in non-Muslim states, while in Muslim states it has been relatively constant. Moreover, the collapse of the USSR was followed by the rise of new nationstates, six of which have Muslim majorities: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgistan,Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Within these Muslim countries, based on the Freedom House index, authoritarian regimes have emerged, while within their non- Muslim counterparts in the former USSR democratic regimes have been the norm.

Cyprus is also an interesting case. The country is divided into Greek and Turkish Cyprus, and their democraticness varies. The Greek side is more democratic. One aspect of the third wave of democratization, to quote Huntington (1991), is the rise of democratic regimes in Eastern Europe. However, two predominantly Muslim countries, Albania and Bosnia, have been the least democratic in the region.

Students of Islam commonly acknowledge that the Arab World or the Middle East is the heart of Islamic culture and civilization. Islam has been almost identical with the Arab world. Muslim elites, activists, or intellectuals from this region, compared to other regions, are the most willing to articulate their Islamic identity, solidarity, and brotherhood as reactions against non-Muslim culture and politics. Unfortunately, most regimes of the region are authoritarian. The question is: why is democracy rare in Muslim states, even in the current period of global democratization? If democracy is introduced to a Muslim state, why is it likely to be unstable or unconsolidated? Is this phenomenon associated with Islam? Some students of Muslim society and of political science believe that Islam is responsible for the absence of democracy in the Muslim world (Huntington 1997 1991, 1984; Kedourie 1994, 1992, Lipset 1994, Lewis 2002, 1993, Gellner 1994, Mardin 1995).

However, this claim has rarely been tested through systematic observation on the basis ofmeasures of the two critical concepts, i.e. Islam and democracy, and how the two may be systematically associated. This study intends to fill this gap through elaboration and testing of the arguments of the scholars who have preceded me. The claim that Islam is responsible for the lack of democracy or for unstable democracy in predominantly Muslim states must be evaluated as a problem of political culture in which political behavior, institutions, and performance are shaped by culture.

The political culture approach is necessary to assess the core arguments and the logic underlying the analysis of Huntington and other critics of Islamic democracy. At the same time, Huntington and the others are not systematic in the way in which they construct their argument, nor do they provide satsifactory evidence to support their claim. This study is designed to approach the issue more systematically by deploying the civic culture perspective laid out initially by Gabriel Almond and Sidney Verba (1963). In its focus on attitudes, beliefs, and orientations, this perspective is the closest to Huntington, while being scientifically more persuasive.

Almond and Verba’s Civic Culture is the first work which addresses systematically the problem of democracy from the political culture perspective. They define political culture as psychological orientation toward social objects, or as attitudes toward the political system and toward the self as a political actor (Almond and Verba 1963). This orientation includes individual knowledge or belief, feelings or affection, and evaluation or judgment of the political system in general, political inputs and outputs, and one’s own role within the political system. Variation in these orientations and attitudes are believed to shape political participation and to effect democratic stability.

Biaya jadi calon legislatif

Mau Jadi Caleg DPR? Siapkan Uang Milyaran Rupiah 

 

Caleg Harus Siapkan Miliran Rupiah.

  Menjelang Pemilu Legislatif 2014 banyak strategi partai politik untuk mendulang suara salah satunya dengan merekrut artis sebagai calon anggota legislatif. Namun, rekruitmen artis tak menjamin menaikkan elektabilitas partai bahkan meski artis tersbeut dijadikan Caleg belum tentu terpilih pula. 

Politikus Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, untuk menjadi anggota DPR dibutuhkan dana minimal Rp1 miliar sampai Rp10 miliar.

"Dalam kampanye legislatif biaya yang terbesar bukan di kaos dan baliho, tapi pengerahan massa. Jaman saya satu kepala Rp50 ribu. Saya yang didukung 100 ribu orang ini minimal mengeluarkan Rp5 miliar," kata Ruhut saat dihubungi, hari ini.

Mahalnya biaya politik untuk menjadi anggota DPR juga diakui Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah. Namun, politikus PKB ini enggan mengatakan mengenai nominal biaya yang dikeluarkan. Menurut pengalaman dia, biaya paling mahal adalah alat peraga seperti kaos, spanduk, serta biaya pertemuan.

"Yang paling mahal itu alat peraga, dan pertemuan, sedangkan kampanye lebih banyak dilakukan partai," jelas dia.

Dia benar-benar mencari tentang cara yang murah untuk menjadi anggota DPR. Apalagi, kata dia, bagi caleg perempuan yang memiliki kesulitan tingkat tinggi dalam pendanaan.

Dia juga mengakui bila Pileg 2014 nanti masih banyak diwarnai dengan money politic. "Ya nanti itu money politic masih akan bergentayangan, kompetisi internal juga sudah keras apalagi dengan eksternal karena semakin sempit ruangnya. Sehingga menuntut orang agar lebih banyak kreatif. Saya berpikir keras bagaiamana dapat suara yang suara, ya salah satunya dengan mengambil hatinnya," jelasnya.

Terpisah, seorang politikus yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR atau DPD, harus mengeluarkan ongkos politik yang tak sedikit. Kabarnya, seorang politikus harus menyiapkan dana puluhan miliar rupiah agar bisa duduk di Senayan.

"Biaya untuk mencalonkan diri menjadi DPR atau DPD sangat tinggi, bisa mencapai Rp 50 miliar," ujar Pengamat Politik dari Unpad, Dede Mariana kepada wartawan pada sela-sela acara diskusi 'Ada Apa dengan DPD', hari ini.

Menurut Dede, perkiraan itu muncul berdasarkan keterangan dari sejumlah anggota perwakilan rakyat dan daerah yang berhasil terpilih. Calon pejabat itu mengeluarkan dana cukup besar untuk biaya mahar kepada partai politik pengusung serta biaya kampanye.

Dede menilai, penggunaan dana yang cukup besar tersebut bisa menimbulkan kerawanan aksi korupsi para wakil rakyat dan daerah. Para oknum akan berusaha mengembalikan biaya pengeluaran dengan berbagai cara. "Money politic akan menimbulkan aksi korupsi," imbuh Dede.

Melihat kondisi tersebut, Dede berharap audit sumber dan penggunaan dana kampanye berlangsung optimal. Peraturan KPU pun telah membatasi nilai dana yang boleh diambil dari donatur individu maupun perusahaan.

Selain itu, kata Dede, masyarakat sebaiknya mendukung calon yang tidak mengeluarkan biaya supaya lebih mudah gampang menutut balik calon tersebut jika sudah terpilih. Hal itu jelas berbeda ketika calon menggunakan money politik karena tidak menimbulkan rasa tanggungjawab kepada rakyat. "Seharusnya, ada aturan yang melarang calon mengeluarkan biaya dalam pemilihan," kata Dede mengakhiri.

Sumber Artikel : http://www.waspada.co.id/

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memprediksi dana kampanye pada Pemilu 2014 akan lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, masa kampanye Pemilu 2014 relatif lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Ia memprediksi, dana untuk kampanye bisa mencapai Rp 1 miliar.

"Menurut saya, untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini. Kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp 1 miliar, kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (23/4/2013). 

Ia mengungkapkan, dana sebesar itu diperlukan untuk membiayai banyak hal. Pertama, akomodasi ke daerah pemilihan seperti transportasi dan penginapan. Bambang mengaku paling tidak dua kali dalam sebulan mengunjungi daerah pemilihannya, Jawa Tengah VII, yang mencakup wilayah Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

"Paling tidak satu bulan dua kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013, sementara pada bulan Januari-April akan lebih intensif. Biasanya, caleg sudah menetap sekurangnya tiga bulan sebelum pemilu," kata Bambang. 

Kedua, dana kampanye untuk biaya logistik seperti kaus, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokasi, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, dan lomba olahraga. 

Ketiga, Bambang memaparkan, dana kampanye untuk biaya bantuan sosial seperti perbaikan mushala, masjid, gereja, dan jalan desa. 

Keempat, dana kampanye berupa biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye. 

"Kelima, ini yang berat, yaitu biaya saksi di setiap TPS yang biasanya berkisar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per orang. Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000-10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu," kata anggota Komisi III DPR ini. 

Menurut Bambang, dengan sistem politik seperti saat ini, ongkos politik yang akan dikeluarkan tidak murah. Persaingan internal ataupun eksternal partai, serta masa kampanye yang jauh lebih panjang, mau tidak mau akan memaksa para caleg merogoh "kocek" lebih dalam.

"Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan, tidak ada caleg bisa terpilih dengan hanya modal dengkul. Paling tidak, selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik," paparnya.

Ia melihat kerja-kerja politik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama seperti artis, kiai, atau tokoh masyarakat.

Biaya Calon Anggota DPR Hingga Rp.6 Milyar.

TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengaku bahwa kompetisi merebut kursi legislatif pada Pemilu 2014 tak semata menjual visi dan misi. Untuk menggaet pemilih, kandidat mesti merogoh kocek miliaran rupiah. “Pemilu masih diwarnai pertarungan uang, bukan visi dan misi,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat kepadaTempo pekan lalu.

Martin mengatakan, calon legislator harus membiayai diri sendiri untuk memperkenalkan diri pada masyarakat. Martin, yang dipasang untuk daerah pemilihan Sumatera Utara II, mengklaim mesti menyiapkan sedikitnya Rp 1,3 miliar, masing-masing Rp 650 juta untuk mencetak baliho, dan Rp 750 juta untuk biaya tatap muka dengan para pemilih.

Calon legislator Partai Demokrat Ruhut Sitompul menambahkan, pertemuan tatap muka menghabiskan porsi paling besar. Ruhut, yang berencana maju dari daerah pemilihan Sumatera Utara I, mengklaim, politisi butuh sedikitnya Rp 1 miliar untuk menjadi calon legislator. Kurang dari itu, seorang calon sulit berkampanye. Sebabnya, katanya, partai tidak membantu kebutuhan dana kampanye calon.

Dalam penelitian disertasi doktornya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, modal menjadi calon legislator tergantung latar belakang si kandidat. Figur publik dan artis biasanya menyiapkan dana maksimal Rp 600 juta. Sementara birokrat dan pengusaha, setidaknya menyediakan Rp 6 miliar. “Anggaran artis lebih sedikit karena sudah punya modal popularitas,” kata dia.

Pramono mengakui biaya calon selama kampanye tak sebanding dengan pendapatan bersih anggota DPR, yang rata-rata Rp 50 juta per bulan. Namun, seorang pengusaha yang terpilih menjadi anggota DPR bisa memanfaatkan kemudahan akses informasi tentang kebijakan pemerintah. Bermodal jaringan bisnis, mereka dapat mengantisipasi kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menyatakan, tingginya biaya politik pada Pemilu 2014 bakal berdampak pada korupsi politik di Tanah Air. Ia menegaskan, tidak sedikit dari calon legislatif yang berharap uangnya kembali. Karena biaya politik tinggi bakal meningkatkan political cost dan juga memunculkan money politics,” kata Hanta.

Memulai debut sebagai calon legislator dari Partai NasDem, Taufik Basari, yang juga pengacara, hanya menyiapkan dana Rp 200 juta. Sejak awal ia bertekad menghindari politik biaya tinggi. Jika dana yang dihabiskan terlalu banyak, ujar Taufik, legislator hanya berpikir mengembalikan modal selama kampanye. "Saya akan membangun kesadaran masyarakat soal ini.”

Sumber Artikel : http://www.tempo.co/

Hajriyanto Habiskan Rp.1Milyar Untuk Lolos Caleg.

JAKARTA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, para calon anggota legislatif (caleg) belomba-lomba menarik simpati rakyat pemilih. Untuk itu, tidak heran jika para Caleg menghabiskan biaya yang cukup tinggi setiap Pemilu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (PG) Hajriyanto Thohari misalnya, untuk lolos ke Gedung DPR, dia harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1 miliar. "Pada Pemilu 2009, saya menghabiskan Rp1 miliar.

”Rinciannya yang 425 juta itu saya gunakan untuk dirikan radio. Waktu itu kan jelang musim pencalegan, saya mulai beli tanah dan beli studio," jelas Hajriyanto, di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

"Di situ digunakan dua bangunan, satu untuk radio H di Karanganyar, Sragen dan Wonogiri dan satunya lagi untuk The Hajriyanto Center," lanjut Hajriyanto.

Selain mendirikan studio radio guna melancarkan kampanye jelang Pemilu, Hajriyanto juga mengakui bahwa anggaran kampanye pada Pemilu 2009 menghabiskan sekitar Rp 575 juta. Uang itu hanya dipergunakan selama empat hari kampanye.

"Sisanya yang saya gunakan untuk kampanye yaitu 575 juta. Itu untuk putar-putar selama 4 bulan. Untuk ke dusun-dusun, untuk makan, snack. Saya di Wonogiri saja 156 dusun," jelas Wakil Ketua MPR itu.

Untuk Pemilu 2014 mendatang, kata Hajriyanto, dirinya sudah mempersiapkan anggaran yang sama. "Saya rasa sekitar segitu juga," ungkapnya.

Menurutnya, selama kampanye di dapilnya, car ayang lebih efektif adalah dengan turun langsung ke lapangan. Tujuannya, untuk mendengarkan langsung aspirasi rakyat. "Saya tidak pernah mengadakan yang namanya pengerahan massa masif. Bahkan di tingkat kecamatan saja tidak. Di alun-alun itu tidak," ujarnya.

Sumber Artikel : http://www.waspada.co.id/

KULON PROGO, KOMPAS.com — Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan, biaya kampanye untuk memperoleh satu kursi sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2014 diperkirakan Rp 200 juta - Rp 300 juta.

"Bukan menjadi rahasia lagi, untuk menjadi anggota Dewan, setiap calon legislatif butuh biaya Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Biaya politik sangat tinggi sehingga dibutuhkan gerakan moral untuk melakukan perubahan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil," kata Ketua Divisi Penegakan Hukum Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulon Progo Yuli Sutardyo, Selasa (23/4/2013) pagi.

Menurut dia, besarnya biaya kampanye berpengaruh kepada orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak memiliki modal. Dengan kata lain, meski memiliki kemampuan secara intelektual, jika tidak diimbangi dengan kemampuan keuangan, dapat dipastikan tidak akan terpilih dalam pemilu legislatif.

"Hanya yang bermodal besar saja yang bisa ikut bersaing di pemilu legislatif. Caleg banyak yang memberikan uang kepada masyarakat dengan mengatasnamakan dana aspirasi," katanya.

Ia mengatakan, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif menyebabkan biaya pemilu tinggi. Masyarakat akan memilih caleg yang mampu membayar suara dengan harga tinggi.

"Berdasarkan pengalaman Pemilu Legislatif 2009, setiap orang diberikan uang sebesar Rp 30.000 - Rp 50.000. Ini menjadikan pelajaran bahwa pemilu membutuhkan biaya tingggi untuk membayar rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif," ucap Yuli.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kulon Progo Anwar Hamid mengatakan, setiap caleg yang mendaftar di PKB dikenai biaya pendaftaran Rp 1 juta dan dibebani biaya tes kesehatan sebesar Rp 370.000. Selain itu, PKB mempersilakan masing-masing caleg mengeluarkan biaya kampanye sesuai kemampuan.

"Biaya kampanye ditanggung masing-masing caleg. PKB hanya memfasilitasi kampanye yang sifatnya umum. Kami di struktur partai sudah menyiapkan lembaga pemenangan pemilu (LPP) hingga tingkat dapil yang akan membantu setiap caleg dalam kampanye," ujar Anwar.

Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo Sukarman menambahkan, biaya kampanye caleg dibagi dalam dua bagian, yakni biaya kampanye umum dan pribadi. 

Biaya kampanye umum seperti spanduk, kata Sukarman, ditanggung oleh partai. Sementara biaya kampenye pribadi seperti kampanye dengan kesenian jatilan, ketoprak, dan lainnya menjadi tanggung jawab caleg yang bersangkutan.

"Partai Golkar tidak mengenal biaya pencalegan. Untuk biaya kampanye pribadi diserahkan ke masing-masing caleg," katanya.

Sumber Artikel : http://regional.kompas.com/